Bukan Laka Tunggal! Penyebab Pikap Tabrak Pohon Berujung Maut di Gambut Krisis Air Bersih di Kota Sungai, Ombudsman Panggil PDAM Bandarmasih Kisruh Wali Kota Vs Eks Direktur PDAM Bandarmasih, Sukro: Segerakan Penyertaan Modal! Banjir Mengancam, Jembatan-Jembatan Bertanda Silang di Banjarmasin Mau Diapakan? Demam Skuter Listrik, Di Banjarmasin Rp35 Ribu Free Foto

Legislator Kalsel di DPR RI Minta Polri Usut Dugaan Perbudakan Bupati Langkat

Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Kalsel, Gusti Khairul Saleh meminta Polri mengusut dugaan perbudakan Bupati Langkat, Sumatera Utara Terbit Rencana Perangin Angin.
- Apahabar.com     Rabu, 26 Januari 2022 - 11:55 WITA

Legislator Kalsel di DPR RI Minta Polri Usut Dugaan Perbudakan Bupati Langkat

Legislator Kalsel di Komisi III DPR RI, Gusti Khairul Saleh. Foto-Antara

apahabar.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Kalsel, Gusti Khairul Saleh meminta Polri mengusut dugaan perbudakan Bupati Langkat, Sumatera Utara Terbit Rencana Perangin Angin.

Menyusul ditemukannya ruangan dengan jeruji besi menyerupai penjara.

“Saya berharap jajaran Polri sigap terhadap kejadian ini dan melakukan penyelidikan sesuai kewenangan yang dimiliki,” kata anggota Komisi III DPR RI ini seperti dilansir Antara, Rabu (26/1).

Mantan Bupati Banjar ini kaget terkait info penemuan ruangan yang menyerupai penjara di lahan belakang rumah Bupati Langkat yang diduga menjadi tempat perbudakan.

Menurutnya di era digital 4.0 seharusnya sudah tidak boleh terjadi kejadian seperti yang dilakukan mantan Bupati Langkat apalagi menjurus indikasi perbudakan.

Menurut dia, kasus tersebut sudah dilaporkan ke Komnas HAM sehingga lembaga itu harus melakukan pendalaman, investigasi, dan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan sampai nanti menyampaikan hasil temuannya.

“Tidak hanya Komnas HAM, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) diminta mendalami temuan adanya kerangkeng yang diduga untuk mengurung manusia di rumah Bupati Langkat,” ujarnya.

Dia mengatakan berdasarkan keterangan polisi setelah mendatangi kerangkeng dalam rumah bupati tersebut ditemukan 27 orang di dalamnya.

Menurut dia, kalau temuan itu benar maka tentu ada dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Saya berharap jajaran Polri sigap terhadap kejadian ini dan melakukan penyelidikan sesuai kewenangan yang dimiliki. Saya berharap Komnas HAM dan Polri dapat melakukan kordinasi yang baik atas dugaan peristiwa tersebut,” katanya.

Sejak reformasi, katanya, agenda untuk menegakkan supremasi hukum tertuang dalam perubahan konstitusi sehingga agenda supremasi hukum terganggu dengan adanya kejadian tersebut.

Dia berharap dengan ada indikasi beberapa undang-Undang yang dilanggar atas tindakan Bupati Langkat tersebut, maka aparat harus tegas dan profesional untuk melakukan penyelidikan.

Penjara Pribadi

Sebelumnya, Migran Care menemukan penjara pribadi di belakang kediaman Bupati Langkat Terbit Perangin Angin yang di dalamnya terdapat 40 orang pekerja yang ditahan di dalam jeruji besi pribadi tersebut.

Menurut dugaan temuan Migran Care, para pekerja diduga tidak mendapatkan perlakuan baik, seperti tidak mendapat makanan layak saji, tidak mendapatkan upah gaji yang sesuai atau bahkan tidak digaji, perlakuan penganiayaan, dan penyiksaan kepada para tahanan pekerja sawit itu.

Dalam perkembangannya, Polda Sumatera Utara telah memeriksa 11 orang terkait temuan tempat binaan di kediaman mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin yang diduga menjadi tempat perbudakan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan pemeriksaan tersebut untuk meminta keterangan sejumlah pihak yang ditemui di lokasi tempat pembinaan tersebut.

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

GEMPA TEKTONIK M=4,9 GUNCANG SUMBA BARAT DAYA
apahabar.com

Nasional

UU Cipta Kerja Redam Budaya KKN, Ini Penjelasannya
Banjir Bandang Flores

Nasional

Banjir Bandang Flores, 23 Orang Jadi Korban

Nasional

Sah! Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro hingga 8 Maret 2021
Varian Delta

Nasional

Varian Delta Ditemukan Menyebar di 28 Provinsi Indonesia
apahabar.com

Nasional

Jokowi Terima Surat Kepercayaan dari 14 Dubes LBBP
apahabar.com

Nasional

KSAD Pastikan Prajurit TNI AD Terlibat Penyerangan Polsek Ciracas Dipecat!
apahabar.com

Nasional

Kementan Cabut Aturan Ganja Tanaman Obat Binaan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com