Kebakaran Pekapuran Raya, Bumil Dilarikan ke RS Pembunuhan di Datar Laga Hantakan, Polisi Imbau Jaga Kondusifitas  Presiden Jokowi: Keliru Jika Uang Rakyat Dibelanjakan Barang Impor Siap-Siap, Mulai 10 Juni ASDP Naikkan Tarif Penyeberangan Feri Kotabaru-Batulicin  Menolak Lupa Tragedi Jumat Kelabu Banjarmasin

Pemerintah Gelontorkan Rp84 T untuk Papua dan Papua Barat di 2022

- Apahabar.com     Senin, 17 Januari 2022 - 19:59 WITA

Pemerintah Gelontorkan Rp84 T untuk Papua dan Papua Barat di 2022

Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp84,7 triliun untuk Provinsi Papua dan Papua Barat pada 2022. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA-Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp84,7 triliun untuk Provinsi Papua dan Papua Barat pada 2022.

Total dana tersebut dialokasikan untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp27,24 triliun dan untuk Papua sebesar Rp57,41 triliun.

“Nilai ini naik dari 2020 yang sebesar Rp79,7 triliun, tapi memang turun sedikit dari tahun lalu yang Rp85,8 triliun karena ada belanja pusat yang disebut dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2021,” ujar Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Adriyanto seperti dikutip dari Antara, Senin (17/1).

Ia merinci anggaran untuk Papua dan Papua Barat di 2022 tersebut terdiri dari Rp12,9 triliun dana otonomi khusus (otsus), dana tambahan infrastruktur (DTI), dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp50,2 triliun, dan belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp21,6 triliun.

Ia menambahkan pemerintah sedang menyusun Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPP) Papua 2022-2041 yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

“Kalau kita lihat di situ ada belanja kementerian atau lembaga yang sudah cukup besar di 2021, secara total ada Rp21,6 triliun. Tentunya ini adalah menjadi tugas kita bersama yang akan dituangkan di RIPP (Rancangan Induk Percepatan Pembangunan) Papua bagaimana memastikan belanja K/L ini benar-benar bisa disinergikan dengan belanja yang dilakukan pemerintah daerah,” kata Adriyanto.

Adriyanto meminta agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua tidak menjalankan dua program yang sama sehingga anggaran pemerintah dapat digunakan dengan efisien.

“Tentu kalau penjumlahan dana belanja besar itu baik, tapi kalau melakukan hal yang sama, terjadi kelebihan kegiatan, ini perlu kita jaga. Jadi jangan sampai ada kegiatan yang berlebihan sehingga menimbulkan inefisiensi dalam pelaksanaan proyek dan penggunaan anggaran,” kata Adriyanto.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Maluku Utara
apahabar.com

Nasional

Jelang PON XX, Tolikara Siapkan Nanas Bokondini jadi Minuman Kemasan
apahabar.com

Nasional

Selandia Baru Berduka, Ardern: Kita Adalah Satu
PPKM Level 4

Nasional

Diklaim Melandai, Kini Sisa 11 Wilayah Jawa-Bali PPKM Level 4
apahabar.com

Nasional

Bahas Masalah Papua, Menko Polhukam Kumpulkan Menteri
Presiden 3 Periode

Nasional

PDI Perjuangan Tegas Tolak Jabatan Presiden 3 Periode
apahabar.com

Nasional

Cegah Covid-19, WHO Rilis Panduan Terbaru Penggunaan Masker

Nasional

Inilah Desain Baru Meterai Rp10.000
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com