Keluh Kesah Pengusaha Sawit Kalsel Kala Larangan Ekspor CPO 4 Universitas Walk Out, Munas BEM SI di Kalsel Pilih Koordinator Baru Bukan Laka Tunggal! Penyebab Pikap Tabrak Pohon Berujung Maut di Gambut Krisis Air Bersih di Kota Sungai, Ombudsman Panggil PDAM Bandarmasih Kisruh Wali Kota Vs Eks Direktur PDAM Bandarmasih, Sukro: Segerakan Penyertaan Modal!

Yang Diharap dari Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura hingga Disorot Media Asing

Lantas apa yang diharap dari itu?Perjanjian ini merupakan buah dari pertemuan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.
- Apahabar.com     Rabu, 26 Januari 2022 - 11:33 WITA

Yang Diharap dari Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura hingga Disorot Media Asing

Indonesia dan Singapura sepakat melakukan perjanjian ekstradisi, Selasa (25/1). Foto-apahabar.com/Ist

apahabar.com, JAKARTA – Indonesia dan Singapura akhirnya sepakat melakukan perjanjian ekstradisi. Lantas apa yang diharap dari itu?

Perjanjian ini merupakan buah dari pertemuan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Keduanya bertemu dalam acara Leader’s Retreat di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1).

Pertemuan ini melahirkan beberapa kesepakatan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Salah satunya perjanjian ekstradisi kedua negara yang telah diupayakan pemerintah Indonesia sejak 1998.

Perjanjian ini diteken oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly.

“Setelah melalui proses yang sangat panjang akhirnya perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ini dapat dilaksanakan,” kata dia dalam keterangannya dikutip, Rabu (26/1).

Yasonna menyebut, perjanjian ini diharapkan dapat mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara. Seperti korupsi, narkotika, dan terorisme.

Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura memiliki masa retroaktif (berlaku surut terhitung tanggal diundangkannya) selama 18 tahun ke belakang.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Selain masa rektroaktif, perjanjian ekstradisi ini juga menyepakati bahwa penentuan kewarganegaraan pelaku tindak pidana ditentukan pada saat tindak pidana dilakukan.

“Hal ini untuk mencegah privilege yang mungkin timbul akibat pergantian kewarganegaraan dari pelaku tindak pidana guna menghindari proses hukum terhadap dirinya,” ujar Yasonna.

Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura akhirnya ditandatangani setelah mulai diupayakan pemerintah Indonesia sejak 1998.

Adapun jenis-jenis tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi menurut perjanjian ekstradisi ini berjumlah 31 jenis.

Di antaranya tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkotika, terorisme, dan pendanaan kegiatan yang terkait dengan terorisme.

Perjanjian ekstradisi ini bersifat progresif, fleksibel, dan antisipatif terhadap perkembangan, bentuk dan modus tindak pidana saat ini dan di masa depan.

“Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura memungkinkan kedua negara melakukan ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana yang meskipun jenis tindak pidananya tidak lugas disebutkan dalam perjanjian ini namun telah diatur dalam sistem hukum kedua Negara,” ujar Yasonna.

Yasonna menjelaskan, ruang lingkup Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura adalah kedua negara sepakat untuk melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi.

“Perjanjian ekstradisi ini akan menciptakan efek gentar (deterrence) bagi pelaku tindak pidana di Indonesia dan Singapura,” ujar Guru Besar Ilmu Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tersebut.

Selain itu, sambung Yasonna, perjanjian ekstradisi Indonesia – Singapura ini akan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana di Indonesia dalam melarikan diri.

Pasalnya, Indonesia telah memiliki perjanjian dengan negara mitra sekawasan di antaranya Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Australia, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, dan Hong Kong SAR.

Yasonna menuturkan bagi Indonesia, perjanjian ekstradisi dapat menjangkau secara efektif pelaku kejahatan di masa lampau.
Serta mengimplemantasi Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Curi Perhatian Media Asing

Penandatanganan perjanjian ekstradisi tersebut ternyata mencuri perhatian media asing. Sejumlah di antaranya turut memuat kabar tersebut.

Media Inggris Reuters, memuatnya dalam artikel online bertajuk Indonesia, Singapore sign extradition, airspace and defence agreements.

“Indonesia dan Singapura pada hari Selasa menandatangani perjanjian ekstradisi bilateral, sebuah langkah yang diharapkan Jakarta dapat membantu pihak berwenang dalam upaya mereka untuk mengadili orang-orang yang dituduh menyembunyikan miliaran dolar di luar negeri uang negara,” tulis Reuters seperti dilansir liputan6.com, Rabu (26/1).

Sementara itu, situs berita Australia, ABC News membuat tajuk pemberitaannya dengan Indonesia, Singapore sign key defense, extradition treaties.

“Indonesia dan Singapura pada hari Selasa menandatangani serangkaian perjanjian pertahanan dan diplomatik utama yang tampaknya menandai titik balik dalam hubungan antara tetangga Asia Tenggara,” tulis media tersebut.

Portal berita Amerika Serikat Associated Press (AP) juga memuat dalam judul yang sama yakni Indonesia, Singapore sign key defense, extradition treaties.

Lalu situs pemberitaan India, India Times, mengangkat pemberitaan terkait perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura itu melalui tulisan berjudul Indonesia, Singapore sign key defence, extradition treaties in presence of nation leaders.

Media asia lainnya, dari Singapura, Channel News Asia, menggunakan judul Singapore and Indonesia have signed a ‘balanced’ set of agreements that addresses 3 longstanding issues: PM Lee dalam mengulas isu tersebut.

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Wartawan

Nasional

Setelah Nakes, Siap-Siap Wartawan Divaksin Covid-19
apahabar.com

Nasional

Kabar Ruang Hasto Akan Disegel KPK, Djarot Belum Bisa Komentar Banyak
Istana Kepresidenan

Nasional

Istana Kepresidenan Bakal WFH 75 Persen

Nasional

Sah, ‘Urang’ Banua Ditunjuk Jadi Jubir Presiden Jokowi
apahabar.com

Nasional

Apa Pekerjaan Putra-Putra BJ Habibie?
Sayangnya, Alan tidak menjelaskan secara detail kasus yang menimpa Vanessa Angel.

Nasional

Vannesa Angel Jadi Tersangka Lagi
Istri Ketua MK

Nasional

Innalillahi, Istri Ketua MK Tutup Usia
apahabar.com

Nasional

Terjerambab, Tiga Warga Tewas Dalam Satu Sumur
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com