Persiba Balikpapan Gasak PSIM Yogyakarta 2-0 Tarif Air Bersih Naik, Dewan Kotabaru Minta Pelayanan PDAM Ikut Membaik Indomaret Izin Masuk Barabai Bukan Pepesan Kosong Gaji ke-13 Sudah Cair Rp 8 Triliun, ASN Banjarmasin Sabar Dulu… Ratusan Anggota Polda Kalsel Naik Pangkat, Irjen Rikwanto Beri Wanti-wanti

Pangeran Sesalkan Penetapan Tersangka Nurhayati: Whistle Blower Harusnya Dilindungi

Penetapan tersangka Nurhayati bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor kasus korupsi atau whistle blower.
- Apahabar.com     Senin, 28 Februari 2022 - 18:56 WITA

Pangeran Sesalkan Penetapan Tersangka Nurhayati: Whistle Blower Harusnya Dilindungi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh. Foto: Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh ikut menyoal penetapan status tersangka Nurhayati, pelapor kasus dugaan korupsi APBDes Rp 800 juta di Cirebon, Jawa Barat.

“Sehubungan dengan alasan pihak kepolisian yang mengatakan bahwa penetapan status tersangka Nurhayati sebagai tindakan “tidak sengaja”, faktanya ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua,” ujar legislator asal Kalimantan Selatan itu, dalam keterangan tertulis, kepada media ini, Senin (28/2).

Menurutnya, penetapan tersangka Nurhayati bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor kasus korupsi atau whistle blower.

“Maka mestinya ini memberikan panduan awal yang jelas bahwa termasuk pada tindakan pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, dan lain-lainnya wajib dilindungi,” ujar Pangeran.

Kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Peran serta masyarakat antara lain diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan korupsi,” sambungnya.

Ketiga, dari hal tersebut, maka ketika Nurhayati melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, maka itu dapat dikategorikan sebagai whistleblower. Yang tentunya hak dan tanggung jawab masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Keempat, kata Pangeran, khusus mengenai pencemaran nama baik. Yang diatur dalam Bab XVI tentang Penghinaan termuat dalam Pasal 310 sampai dengan 321 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) tidak bisa langsung diterapkan berdasar Pasal 2 ayat 2 huruf e jo.

Kemudian, Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 43/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Di mana sudah diatur bahwa dalam hal masyarakat melaporkan tindak pidana korupsi, maka mereka mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang melibatkan LPSK juga tentunya,” ujarnya.

Pangeran kemudian mengingatkan aparat kepolisian untuk tidak main-main setelah adanya kasus Nurhayati.

“Ini adalah warning, jangan main main dalam menegakan hukum yang berkeadilan. Saya berharap ke depan tidak ada lagi kasus serupa yang sangat merugikan masyarakat dan citra lembaga penegak hukum,” pungkasnya.

Di satu sisi, Pangeran Khairul mengapresiasi kinerja kejaksaan yang merespons cepat upaya penyelesaian kasus Nurhayati.

UDPATE KASUS

Teranyar, Menko Polhukam Mahfud Md menyebut kasus Nurhayati bakal disetop. Merespons hal tersebut Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta kepolisian segera menyerahkan tersangka dan barang bukti (tahap II) ke kejaksaan.

“Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi telah memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melalui Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk segera memberikan petunjuk dan memerintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon untuk segera memerintahkan Penyidik Polres Kota Cirebon guna menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, mengingat Kepala Kejaksaan Negeri telah mengeluarkan P-21,” kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangannya, Senin (28/2).

Leonard, seperti dilansir Detik.com, mengatakan setelah tahap II dilakukan, nantinya kejaksaan akan melakukan upaya penyelesaian perkara yang tepat.

“Setelah tahap II dilaksanakan, selanjutnya jaksa penuntut umum yang akan mengambil langkah penyelesaian perkara tersebut serta mengambil langkah hukum yang tepat dan terukur untuk melindungi hak-hak tersangka sesuai Hukum Acara Pidana,” tuturnya.

Sebelumnya, Pakar hukum pidana Prof Hibnu Nugroho membeberkan formula yang paling tepat untuk menghentikan kasus Nurhayati.

Hibnu menjelaskan apabila berkas perkara Nurhayati sudah P21 atau lengkap, maka barang bukti beserta tersangkanya harus diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dengan begitu, kasus bisa benar-benar ditutup.

“Kan berkas sudah diserahkan. Segera barang bukti dan orangnya diserahkan. Itu formulasi yang tepat. Artinya segera diselesaikan,” ujar Hibnu dikutip dari laman yang sama, kemarin.

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Razia Vaksin Kotabaru

News

Razia Minggu Sore di Pantai Gedambaan Kotabaru, Puluhan Pengunjung Vaksin di Tempat!

News

Kolaborasi Hipmi dan Ketua DPRD Tanbu Bantu Salurkan Minyak Goreng Curah
Rokok

News

Polisi Amankan Tiga Tersangka Penggelapan Rokok di Tanah Bumbu
Jet Pribadi Banjarmasin

News

Mau Mudik Pakai Jet Pribadi? Rute Banjarmasin Juga Ada

News

Kripto Cuci Gudang, Harga Bitcoin Ambruk ke US\$29 Ribu
HIPMI

News

Buntut Serangan Buzzer, Tagar Mardani H Maming Dikriminalisasi Bergema di Twitter!
Curanmor

News

Hanya 12 Hari, 20 Sepeda Motor Curian Berhasil Diamankan Satreskrim Banjar
Kalsel

News

Awas Tiga Kawasan di Kalsel Diprakirakan Kembali Dilanda Hujan Petir
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com