Geger! Jasad Pria Mengapung di A Yani Km 11 Kertak Hanyar Sempat Padam, Sistem Kelistrikan Kalselteng Kembali Pulih Tampil Perdana, Munthe FC Kotabaru Puas Jadi Runner-Up Belum Sejam, Polres HSS Ciduk 3 Terduga Pengedar Sabu Sebagian Kalsel Alami Pemadaman Aliran Listrik, Ternyata Ini Penyebabnya

Alasan Pandemi, Anggaran ‘Super Jumbo’ Pilkada Banjarmasin 2024 Dinilai Tak Relevan

nggaran ‘super jumbo’ Pilkada Banjarmasin 2024 sedang jadi sorotan.
- Apahabar.com     Minggu, 6 Maret 2022 - 19:49 WITA

Alasan Pandemi, Anggaran ‘Super Jumbo’ Pilkada Banjarmasin 2024 Dinilai Tak Relevan

Anggaran super jumbo Pilkada Banjarmasin disorot. Foto-Antara

apahabar.com, BANJARMASIN – Anggaran ‘super jumbo’ Pilkada Banjarmasin 2024 sedang jadi sorotan.

Dengan alasan pandemi, kenaikan anggaran yang lebih dua kali lipat dibanding Pilkada 2020 lalu dinilai tidak relevan.

Pakar Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Muzdalifah menyebut rancangan anggaran Pilkada 2024 perlu dilihat lebih rinci.

“Seperti menyangkut alokasi belanja, apa saja yang menjadi penyebab kenaikan ini,” tuturnya kepada apahabar.com, Minggu (6/3).

Rancangan anggaran untuk ajang demokrasi 4 tahunan itu, lanjut dia, mesti berkaca dari pengalaman.

Sebab saat 2020 lalu pun, Pilkada sudah digelar pada masa pandemi Covid-19.

“Seharusnya bisa menjadi tolak ukur untuk pelaksanaan kali ini, sehingga alasan pandemi rasanya kurang relevan,” ujar Muzdalifah.

Terlebih, jika masalah penyediaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 yang menjadi salah satu penyebab tingginya biaya.

Menurut Ketua Lembaga Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah ini, mestinya anggaran  sudah bisa dikoordinasikan antara daerah dengan pusat.

“Siapa yang akan menyediakannya, mengingat jika ada pengalokasian yang double tentunya berdampak pada inefisiensi, begitu pula hal lainnya,” paparnya.

Mematok alokasi anggaran yang tepat sangat penting. Sebab, Muzdalifah menilai saat ini ketersediaan dana pemerintah untuk berbagai hal dalam rangka pemulihan ekonomi cukup minim.

“Jangan sampai pesta demokrasi justru menyebabkan anggaran belanja daerah yang ditanggung daerah makin berat dan pemulihan ekonomi menjadi semakin lambat,” tutupnya, mewanti-wanti.

 

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

News

Innalillahi, Ketua PBNU Periode 1999-2015 KH Abbas Muin Meninggal Dunia
BSU Rp1 Juta

News

Simak! 3 Fakta BSU 1 Juta yang Sebentar Lagi Cair
Vaksin Dosis Ketiga Indonesia

News

Kabar Baik, Puluhan Juta Jiwa Warga Indonesia Telah Mendapat Vaksin Dosis Ketiga
Esport

News

Esport Kalimantan Gelar Turnamen Pes Online
Eril

News

KBRI Bern Kawal Pemulangan Jenazah Eril hingga Indonesia
Menteri Yaqut

Hot Borneo

Buka Konbes ke-25 GP Ansor di Kalsel, Menag: Berkhidmat Bagi Negeri Walau Ada Pandemi

News

Punya Segudang Ponpes, Kalsel Perlu Wirausaha Santri
G20 Bali

News

AS Ancam Boikot Pertemuan G20 Bali, Pemerintah RI Angkat Bicara
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com