Bupati HSU Nonaktif Abdul Wahid Bakal Divonis Siang Ini BMKG: Kalsel Berpotensi Hujan Berpetir Teror Perampasan Motor di Banjarmasin, Pelaku Ternyata Oknum Polisi! Sentuh Ratusan Juta, Perputaran Uang di Festival Pasar Terapung 2022 Norman Marciano Apresiasi Priska Medelyn Usai Juara Tunggal dan Ganda W15K Monastir
agustus

Menakar Upaya Judicial Review Pemindahan Ibu Kota Kalsel di MK

Upaya menjegal dasar hukum pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan tampaknya masih menemui jalan terjal.
- Apahabar.com     Selasa, 15 Maret 2022 - 12:20 WITA

Menakar Upaya Judicial Review Pemindahan Ibu Kota Kalsel di MK

Pemindahan ibu kota Kalsel ke Banjarbaru masih bergulir. Foto-apahabar/Riki

apahabar.com, BANJARMASIN – Upaya menjegal dasar hukum pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan tampaknya masih menemui jalan terjal.

Sebab sejak disetujui DPR RI pada 15 Februari lalu, hingga kini lembar pengesahan UU Provinsi tersebut tak kunjung keluar.

Alhasil, Dewan Kelurahan (DK) dan Forum Kota (Forkot) Banjarmasin pun belum bisa mendaftarkan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

DK-Forkot Banjarmasin menggandeng Borneo Law Firm (BLF) untuk menggagalkan status pemindahan ibu kota provinsi Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru.

“Formulasi judicial review saat ini sudah kami garap sekitar 70 persen,” kata Direktur BLF, M Pazri dikonfirmasi apahabar.com, Selasa (15/3).

Menurut Pazri, UU Provinsi akan sah menjadi dan wajib diundangkan 30 hari pasca persetujuan DPR RI. Kendati tak ditandatangani Presiden Joko Widodo.

“Sesuai UU 15/2019 Perubahan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, tercantum di Pasal 73 ayat (2),” jelas doktor hukum jebolan Universitas Sultan Agung Semarang ini.

Kemudian mengacu Pasal 9 ayat (2) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, permohonan uji formil diajukan maksimal 45 hari sejak UU atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Meski mengklaim sudah melakukan 70 persen persiapan untuk ‘bertarung’ di MK, Pazri tampak masih enggan membeberkan lebih jauh dokumen apa saja yang dikantongi pihaknya.

Yang jelas, kata dia, minimnya partisipasi publik terhadap pembentukan UU Provinsi Kalsel dan pemindahan kedudukan ibu kota dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

“Alasan yang paling kuat ada pada proses dan tata cara pembentukan sudah sarat pelanggaran tidak berlandasan filosofis, sosiologis, yuridis dan historis,” pungkasnya.

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Hyundai stargazer

News

Lawan Berat Avanza-Xpander Sudah Bisa Dipesan, Hyundai Stargazer Simak Harga dan Spesifikasinya

News

Sidang Perbaikan Gugatan Presidential Threshold 0% Bergulir, DPD dan PBB: Perjuangan Terus Berlanjut!

News

Raih Penghargaan IRRI, Rektor IPB Sebut Pemerintah Perlu Lakukan Hal Ini
Kotabaru

News

Endus Dugaan Korupsi, Jaksa Geledah Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru
Ilustrasi. Foto-Net.

News

Badan Penanggulangan Teroris Ungkap Ciri Penceramah Radikal
Rori royal riders indonesia

News

Undang Ribuan Riders, Komunitas RoRI Bakal Bikin The Royal Festival di Bandung

News

Dalam Hitungan Jam, Spesialis Garong Tower Tabalong Ditangkap
Tiket giias 2022

News

Harga Tiket GIIAS 2022 Tak Alami Kenaikan, Ada Promo Spesial di HUT ke-77 RI
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com