Santer Disebut Ingin Mengusung Anies Menjadi Capres 2024, PKS: Nama Capres Masih Dikaji Tugu 0 Kilometer Banjarmasin Senilai Ratusan Miliar, Apa Manfaatnya? Ada Lomba VR Challenge Berhadiah iPad Mini di GIIAS 2022 Habis Covid-19, Giliran TBC Mengancam Banjarmasin Misteri Air Putih Pemerkosaan Berkedok Nikah Batin di Tapin
agustus

Segera Disidangkan, Hacker Amuntai Menolak Didampingi Penasihat Hukum

Pemberkasan lengkap dan tanpa kendala, Hacker asal Amuntai, Hulu Sungai Selatan, berinisial RNS (22) segera disidangkan di Pengadilan Negeri.
- Apahabar.com     Kamis, 10 Maret 2022 - 14:01 WITA

Segera Disidangkan, Hacker Amuntai Menolak Didampingi Penasihat Hukum

RNS (22) bersama petugas di rumah tahanan Polres Banjarbaru. Foto-apahabar.com/Nurul Mufidah

apahabar.com, BANJARBARU – Pemberkasan lengkap dan tanpa kendala, hacker asal Amuntai, Hulu Sungai Utara, berinisial RNS (22) segera disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Kasi Pidum Kejari Banjarbaru Ganes Adi Kusuma menerangkan, pelimpahan berkas perkara pidana siber oleh RNS akan dilakukan hari ini atau besok.

“Dilimpahkan besok [hari ini] atau lusa [besok],” ujarnya kepada apahabar.com, Rabu (9/3) kemarin.

Terkait penasihat hukum (PH), katanya hingga hari ini RNS tak didampingi pengacara. Sebab ungkapnya RNS menolak mendapat pendampingan penasihat hukum (PH).

“Yang bersangkutan menolak didampingi PH,” ungkap Kasi Pidum.

Sementara itu, menurut Pengamat Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Daddy Fahmanadie, setiap tersangka memiliki hak meminta pendampingan hukum. Namun bisa juga jika tersangka tidak
memintanya.

“Ya kalau tersangka tidak memintanya ya itu hak dia. Kemudian untuk membela, dia sendiri pada saat di pengadilan,” katanya beberapa waktu lalu.

Tetapi lanjutnya, setiap tersangka yang diperiksa, semua harus sesuai hak-hak tersangka.

Jika dilihat dari dasar hukum terhadap RNS yakni pasal 54 dan 56 KUHAP, maka tersangka kata Daddy diberikan kesempatan untuk didampingi penasihat hukum.

Itu, karena merupakan hak konstitusional dan universal setiap orang atau setiap warga negara.

Terlebih, dalam hukum acara pidana di Indonesia mengakomodasi doktrin Miranda Principles. Di mana negara akan menyediakan penasihat hukum apabila tersangka memintanya.

“Ini salah satu implementasi Miranda Prinsiples,” cetusnya.

Bikin Heboh Skala Internasional, Hacker Amuntai Menyesal Harus Tinggalkan Anak-Istri

Editor: Aprianoor - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Istri Sultan Kertak Hanyar

Hot Borneo

Intip Kegiatan Istri “Sultan” Kertak Hanyar, Berenang-Kegiatan Peribadatan di Rumah Mewah
Pembunuhan

Hot Borneo

GEGER! Pemuda Bungur Tapin Tewas Bersimbah Darah

Hot Borneo

Khusus Warga Tapin, Berikut Aturan Penggunaan Kendaraan Listrik

Hot Borneo

Soal Pembebasan Lahan Bandara Internasional, Tabalong Tunggu Kepastian
Kapolres Banjar

Hot Borneo

Sesuai SOP, Polisi Keluarkan Pistol ke Driver Gojek di Citraland Bakal Dapat Reward

Hot Borneo

Warga Balikpapan Diteror Isu Tuyul, Uang Belasan Juta Hilang Misterius
Pertalite

Hot Borneo

Mengukur Kesiapan Banjarmasin Beli Pertalite-Solar Pakai MyPertamina

Hot Borneo

Bantah Pelantikan Kepsek Cacat Hukum, Kadisdik Kalsel: Prof. Hadin Tak Peduli Pendidikan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com