Prediksi BPBD Terkait Ancaman Banjir Rob di Banjarmasin Kini Sejarah Hari Ini: Tragedi Kelam Jumat Kelabu Banjarmasin Keluh Pengusaha Sawit Kalsel Kala Larangan Ekspor CPO Hari Ini, Pesisir Kalsel Dibayangi Hujan Berpetir Shin Tae-yong Puji Semangat Juang Garuda Muda Tumbangkan Malaysia

Sopir Truk Mogok, Wagub Kalsel Usul Regulasi Khusus Solar Subsidi

Tak hanya soal jalur khusus, Muhidin juga meminta agar dibuatkan aturan khusus mengenai distribusi solar.
- Apahabar.com     Kamis, 17 Maret 2022 - 18:28 WITA

Sopir Truk Mogok, Wagub Kalsel Usul Regulasi Khusus Solar Subsidi

Wagub Kalsel, Muhidin. apahabar.com/Rizal Khalqi

apahabar.com, BANJARMASIN – Wakil Gubernur Kalsel H Muhidin akhirnya tergugah. Ia meminta DPRD Kalsel segera merespons tuntutan para sopir truk.

Sebagaimana diketahui, puluhan sopir truk yang biasa beroperasi di Pelabuhan Trisakti mogok massal imbas kelangkaan solar subsidi.

“Kalau ada Perda-nya lebih mudah,” kata Muhidin ditemui usai sebuah rapat paripurna DPRD Kalsel, baru tadi.

Menurut Muhidin, sebelum memenuhi keinginan para sopir angkutan, pemerintah lebih dulu akan mengimbau ke Pertamina mengatur distribusi solar subsidi.

Tidak hanya soal distribusi dan jalur khusus untuk antrean solar, Muhidin juga berharap para sopir truk tak lagi melewati kawasan perkotaan.

“Jalur Lingkar Selatan banyak kosong, jadi diharuskan truk-truk ada di jalur itu. Tidak boleh lagi di jalan kota,” kata Muhidin.

Sebelumnya, Pertamina telah angkat bicara soal tuntutan jalur khusus bagi sopir truk di Kalimantan Selatan.

Area Manager Communication, Relations dan CSR PT Pertamina Regional Kalimantan, Susanto Satria melihat bisa saja itu dilakukan. Asal, pemerintah daerah setempat bisa menggodok aturan untuk mendasari hal itu.

Sebab, kata dia, dari Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014, Pertamina hanya sebatas mengoperatori penyaluran BBM.

“Sehingga, jika ingin ada jalur khusus, maka pemda setempat harus bisa membuat aturan tersebut,” katanya kepada apahabar.com.

Selama ada aturan itu, maka Pertamina bakal tunduk terhadap regulasi pemda setempat.

“Kalau memang ada aturan yang membolehkan, akan kita lakukan. Termasuk mengatur juga untuk spesifikasi kendaraan, agar tidak ada lagi oknum pengecer,” katanya.

Sementara terkait penindakan terhadap pelangsir, Pertamina tidak bisa. Karena bukan tugas pokok dan fungsinya.

“Itu kan tugas aparat penegak hukum. Bukan wewenang kami,” katanya.

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Pemprov Kalsel

Gubernur Kalsel Minta Warga Tak Panik Hadapi Lonjakan Covid-19 dan Temuan Omicron
UU Minerba 2020

Pemprov Kalsel

Telaah Implementasi UU Minerba 2020, Pemprov Kalsel Undang Dirjen
apahabar.com

Pemprov Kalsel

Dear Warga Banua, Yuk Ramaikan HUT Kalsel ke-70 dari Rumah
BKN Award 2021

Pemprov Kalsel

Pemprov Kalsel Raih Prestasi Anugerah BKN Award 2021
Sport Tourism Tour

Pemprov Kalsel

Siap-Siap! Pemprov Kalsel Geber Ajang Sport Tourism Tour de Loksado
Pemprov Kalsel

Pemprov Kalsel

Raih Anugerah KPAI, Bukti Pemprov Kalsel Peduli Terhadap Perlindungan Anak
Rakornis Pariwisata

Pemprov Kalsel

Rakornis Pariwisata, Kalsel Usung Geopark Meratus Sebagai Destinasi Internasional
Banjir

Pemprov Kalsel

90 Ribu Rumah Terdampak Banjir, Pemprov Kalsel Percepat Inventarisasi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com