Shin Tae-yong Puji Semangat Juang Garuda Muda Tumbangkan Malaysia Keluh Kesah Pengusaha Sawit Kalsel Kala Larangan Ekspor CPO 4 Universitas Walk Out, Munas BEM SI di Kalsel Pilih Koordinator Baru Bukan Laka Tunggal! Penyebab Pikap Tabrak Pohon Berujung Maut di Gambut Krisis Air Bersih di Kota Sungai, Ombudsman Panggil PDAM Bandarmasih

Ungkap Peran Abdul Wahid dalam Mega Korupsi HSU, Maliki Dituntut Ringan

- Apahabar.com     Rabu, 30 Maret 2022 - 13:16 WITA

Ungkap Peran Abdul Wahid dalam Mega Korupsi HSU, Maliki Dituntut Ringan

Mantan Plt Kepala Dinas PUPRP Hulu Sungai Utara, Maliki (rompi oranye), dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta atas kasus mega korupsi yang melibatkan Abdul Wahid. Foto: apahabar.com/Muhammad Syahbani

apahabar.com, BANJARMASIN – Salah seorang terdakwa mega korupsi di Hulu Sungai Utara (HSU), Maliki, dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tuntutan dibacakan Jaksa KPK, Titto Zaelani, dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Rabu (30/3).

“Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Maliki berupa penjara 4 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Pidana denda Rp250 juta, subsider 6 bulan kurungan,” papar Titto Zaelani ketika membacakan tuntutan.

Dalam berkas tuntutan setebal 280 halaman tersebut, Maliki juga diwajibkan mengembalikan uang pengganti sebesar Rp195 juta.

“Jika tak dibayar dalam waktu satu bulan sesudah putusan, maka harta benda dapat disita dan dilelang untuk menutupi. Jika tidak diganti, dipidana penjara tiga tahun,” tambah Titto.

Tuntutan 4 tahun penjara kepada mantan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) HSU itu terbilang ringan.

Mengacu Pasal 12 huruf a Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.

Adapun jaksa penuntut KPK berpendapat tuntutan yang dijatuhkan disebabkan anak buah Bupati HSU nonaktif Abdul Wahid itu bersikap baik dan kooperatif.

“Hal yang meringankan belum pernah tersandung hukum, berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatan, serta memiliki tanggungan keluarga,” beber Titto Zaelani.

Sementara penasehat hukum Maliki, Tuti Elawati, menegaskan akan mengajukan pembelaan. Meski sudah dituntut ringan, mereka ingin hukuman lebih ringan dari tuntutan.

“Klien kami bukan pelaku utama, karena hanya turut serta. Untuk lebih jelas, semuanya akan disampaikan dalam pledoi,” tegas Ela.

“Namun hal yang dipastikan adalah kami meminta keringanan, baik vonis, subsider dan uang pengganti,” sambungnya.

Terkait rencana pembelaan terdakwa, Titto Zaelani juga menegaskan kembali bahwa tuntutan 4 tahun penjara sudah paling ringan dari ancaman pasal yang dikenakan.

“Kalau melihat ancaman pidana Pasal 12 huruf a, minimal 4 tahun. Minta keringanan apa lagi? Kami pun menuntut tidak boleh kurang dari ketentuan,” sahut Titto.

“Sudah dijelaskan bahwa jaksa penuntut KPK memilih tuntutan tersebut atas pertimbangan Maliki berperan membuka peran Abdul Wahid,” pungkasnya.

Editor: Bastian Alkaf - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Hot Borneo

Haul Datu Kelampayan di Mahligai Pancasila Diestimasi Dihadiri Puluhan Ribu Orang
Bos Kayu Ilegal

Hot Borneo

Terkuak! Sepak Terjang Oknum Polisi Bos Kayu Ilegal yang Dibekuk Polda Kalsel
Indocement

Hot Borneo

Pilot Project Pertama di Kalsel, Indocement Inisiasi Program Vokasi-Cetak SDM Handal

Hot Borneo

Breaking News! Kilang Minyak di Balikpapan Terbakar
Korupsi HSU

Hot Borneo

Jurus Jitu Maliki Lolos dari Jerat Jaksa Kalsel Sebelum OTT KPK
Sajam

Hot Borneo

Kedapatan Bawa Sajam, Pria Banjarbaru Diamankan Polisi Tanah Bumbu
Masjid Islamic Center HSS

Hot Borneo

Pengerjaan Masjid Islamic Center HSS Terlambat, PT Daman Variakarya Diperkirakan Kena Denda Miliaran Rupiah
Mardani

Hot Borneo

Sekretaris PWNU Kalsel Instruksikan GP Ansor dan Banser Kawal Kesaksian Mardani H Maming
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com