Terbantahkan, Terdakwa Pastikan Mardani H Maming Tak Terima Dana Gratifikasi Izin Tambang Prediksi BPBD Terkait Ancaman Banjir Rob di Banjarmasin Kini Sejarah Hari Ini: Tragedi Kelam Jumat Kelabu Banjarmasin Keluh Pengusaha Sawit Kalsel Kala Larangan Ekspor CPO Hari Ini, Pesisir Kalsel Dibayangi Hujan Berpetir

IM57+ Soal Laporan HAM AS: Citra KPK Rusak di Mata Internasional

- Apahabar.com     Minggu, 17 April 2022 - 15:51 WITA

IM57+ Soal Laporan HAM AS: Citra KPK Rusak di Mata Internasional

Ilustrasi Gedung KPK. Foto-istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Indonesia Memanggil (IM57+) Institute menilai saat ini citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rusak di mata dunia internasional.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua IM57+ Praswad Nugraha merespons laporan praktik Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS).

“Laporan tersebut menggambarkan turunnya kredibilitas KPK, pimpinan KPK dan pemberantasan korupsi di mata dunia internasional,” ujarnya dikutip dari CNNIndonesia, Sabtu (16/4).

Praswad menganggap setidaknya ada empat hal krusial terkait KPK dalam laporan tersebut.

Pertama, laporan menggambarkan perbedaan perlakuan dari KPK terhadap pelanggar etik dan pegawai berintegritas. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) turut disorot dalam laporan karena dijadikan cara untuk menyingkirkan pegawai yang menangani kasus korupsi kakap di Indonesia.

Namun ketika ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, sanksi yang diberikan bukan pemecatan.

Kedua, laporan menganggap ada kaitan pemecatan lewat TWK dengan penanganan kasus yang tengah diusut KPK. Laporan tersebut menyoroti dua kasus korupsi besar yakni bantuan sosial Covid-19 dan benih lobster yang melibatkan menteri

Ketiga, laporan tersebut menggambarkan penurunan kredibilitas KPK dan Pimpinan KPK dimata negara lain.

“Hal tersebut tergambar dengan elaborasi pelanggaran etik komisioner KPK dan tindakan KPK yang memberhentikan 57 pegawai karena mengkritisi pimpinan dan revisi UU KPK serta penanganan kasus strategis,” tuturnya.

Terakhir, Praswad menilai laporan itu juga menyoroti praktik-praktik pelanggaran HAM dalam pemecatan 57 pegawai melalui TWK.

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan laporan berjudul ‘2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia’.

Dalam laporannya, ada beberapa pokok bahasan terkait KPK yang menjadi sorotan. Mulai dari keputusan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Lili Pintauli hingga masalah tes wawasan kebangsaan (TWK) yang mengeliminasi 75 pegawai, termasuk Novel Baswedan.

Masalah lain yang jadi sorotan AS adalah Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 yang dilakukan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan kasus Korupsi Benur oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Suku Bunga AS

News

Sinyal Kenaikan Suku Bunga AS Makin Kencang
Pilpres 2024

News

Prabowo, Ganjar, dan Anies Masih Teratas di Simulasi Pilpres Survei Indikator Politik
Wisata

News

Liburan Nyepi, Goa Lowo Kotabaru Diserbu Ratusan Wisatawan

News

Saran Kabareskrim ke Polda NTB soal Kasus Korban Begal Jadi Tersangka
Hipmi Kalsel

News

Di Gambut, Hipmi Se-Kalsel Berbagi Ribuan Takjil
harga emas hari ini

News

Harga Emas Antam Hari Ini, Rp1 Juta per Gram
apahabar.com

News

Soal Terawan, DPR Segera Panggil IDI
Banjir Banjar

News

Update Banjir Kalsel: 6.392 Rumah Terendam, Banjar Terparah
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com