Prediksi BPBD Terkait Ancaman Banjir Rob di Banjarmasin Kini Sejarah Hari Ini: Tragedi Kelam Jumat Kelabu Banjarmasin Keluh Pengusaha Sawit Kalsel Kala Larangan Ekspor CPO Hari Ini, Pesisir Kalsel Dibayangi Hujan Berpetir Shin Tae-yong Puji Semangat Juang Garuda Muda Tumbangkan Malaysia

Jaksa Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Peremajaan Sawit di Barut

Kejaksaan Negeri Barito Utara menetapkan tiga tersangka kasus dugaaan korupsi pengelolaan dana program peremajaan kelapa sawit di Barut.
- Apahabar.com     Rabu, 13 April 2022 - 20:42 WITA

Jaksa Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Peremajaan Sawit di Barut

Ilustrasi sawit. Foto-Istimewa

apahabar.com, MUARA TEWEH – Kejaksaan Negeri Barito Utara menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana program peremajaan kelapa sawit di Distan Barut tahun 2019-2021.

Program tersebut bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Kajari Barut, Iwan Catur Karwayan Harianja mengatakan ketiga pelaku ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis, 6 April 2022 lalu.

“Tim Penyidik Kejari Barut telah menetapkan tiga tersangka,” ucap Iwan Catur Karwayan Harianja melalui siaran pers yang diterima apahabar.com, Rabu (13/4).

Para tersangka ditetapkan berdasarkan surat penyidikan nomor Print-01A/0.2.13/Fd.1/04/2022 per 6 April 2022 atas nama Ir SB (mantan PNS).

Kemudian surat penyidikan nomor Print-02A/0.2.13/Fd.1/04/2022 per 6 April 2022 atas nama Ksn (swasta).

Terakhir surat penyidikan nomor Print-03A/0.2.13/Fd.1/04/2022 per 6 April 2022 atas nama DN (swasta).

Kajari Barut, Iwan Catur Karwayan Harianja. Foto-Istimewa

Ketiganya disangkakan Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiair: Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Dari hasil penyidikan ditemukan perbuatan melawan hukum yang diduga kuat dapat mengakibatkan kerugian negara,” pungkasnya.

Editor: Muhammad Robby - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Hot Borneo

Kasus Pencemaran Tokoh Agama di Balikpapan Berakhir Damai, Pelapor dan Terlapor Berpelukan
Bank Kalsel

Hot Borneo

Penyertaan Modal ke Bank Kalsel Ditunda, Simak Alasannya
Apdesi Tabalong

Hot Borneo

APDESI Tabalong Gandeng Telkom Bentuk Desa Digitalisasi, Bupati: Bentuk Keseriusan Memajukan Daerah

Hot Borneo

Jelang Akhir April 2022, Satresnarkoba Polres Batola Tangkap 63 Tersangka
Peradi Banjarmasin

Hot Borneo

Dituding Bikin Hoaks, Hotman Paris Dilaporkan ke Polda Kalsel
Wali Kota Ibnu Sina

Hot Borneo

Reaksi Ibnu Sina Ketika Tahu Insiden Maut BPK Terulang Lagi
Lakalantas di Panglima Batur

Hot Borneo

Lakalantas R2 Vs R4 di Banjarbaru, Satu Orang Dinyatakan Meninggal Dunia
Haul Ke-2 Guru Zuhdi

Hot Borneo

Mengintip Persiapan Haul Guru Zuhdi; Dari 10 Ribu Konsumsi hingga Jemaah Wajib Bermasker
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com