Demam Skuter Listrik, Di Banjarmasin Rp35 Ribu Free Foto Siap-siap, Kominfo Buka Beasiswa S2 untuk Umum dan PNS Bus Peziarah Tabrak 3 Rumah di Ciamis, Penumpang Berlompatan Cuaca Kalsel Hari Ini: Hujan Disertai Petir Berpotensi Terjadi di Sejumlah Wilayah Ehemm, H Sondani Jatuh Hati pada Pandangan Pertama

Komisi II DPR Susun Mekanisme Penetapan Tarif Biaya Akses NIK Rp 1000

Komisi II DPR RI segera menyusun mekanisme penetapan tarif Rp 1000 untuk setiap akses Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Apahabar.com     Sabtu, 16 April 2022 - 18:54 WITA

Komisi II DPR Susun Mekanisme Penetapan Tarif Biaya Akses NIK Rp 1000

Ilustrasi e-KTP. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Komisi II DPR RI segera menyusun mekanisme penetapan tarif Rp 1000 untuk setiap akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) di database kependudukan.

Untuk diketahui wacana ini pertama kali dicetus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penarikan biaya akan berlaku ketika lembaga mengakses unsur data kependudukan seperti NIK, foto wajah hingga pemadanan data.

Tarif biaya akses nantinya dipakai untuk peremajaan perangkat misalnya membeli server baru agar pelayanan publik semakin optimal.

“Untuk mekanismenya akan diatur dengan sebaik-baiknya. Karena sebagian besar pengakses NIK itu kementerian atau lembaga lain yang selama ini diberikan akses gratis,” ucap Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Sabtu (16/4).

Menurut Rifqi, mekanisme bakal diatur sebisa mungkin agar tidak membebani masyarakat umum.

“Tapi dibebankan kepada kementerian atau lembaga bersangkutan,” katanya.

Selain itu, Komisi II DPR RI akan mencermati bagaimana nanti dana yang dihimpun oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri bisa dikelola dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.

“Sebagaimana tujuan mereka untuk melakukan pengembangan dan perawatan server atau media teknologi informasi,” tutupnya.

Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Foto-JakaMan

Sebelumnya, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, hal ini sudah disosialisasikan ke berbagai lembaga.

Sedangkan untuk detail biaya bakal dirumuskan dalam rancangan peraturan pemerintah penerimaan negara bukan pajak (RPP PNBP).

“Sudah disosialisasikan juga ke berbagai lembaga sesuai rapat terdahulu untuk akses NIK Rp1.000,” ungkapnya.

Ia menjelaskan selama ini pemerintah telah menanggung biaya akses NIK dengan menggunakan APBN.

Diungkapnya, server data kependudukan tak pernah diperbarui karena tak ada anggaran.

Kemendagri sudah empat kali mengajukan anggaran, tetapi selalu ditolak Kementerian Keuangan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim juga menyoroti hal itu.

Ia khawatir hal itu berdampak pada keamanan data kependudukan Indonesia.

“Kita menghadapi ancaman serius mengenai data kependudukan. Hampir 200 juta data kependudukan yang tersimpan di data center Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terancam hilang dan musnah,” tandasnya.

Editor: Muhammad Robby - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

News

Kabar Baik! Pekerja Bergaji di Bawah Rp3 Juta Dapat Bantuan Subsidi Upah
Cuci dan Setrika Uang

News

Viral Video Aksi Cuci dan Setrika Uang, BI Keluarkan Imbauan
Jokowi

News

Jokowi Bertemu Bos Besar Perusahaan AS, Tagih Janji Investasi Rp219 Triliun
KPK

News

Dua Pegawai KPK Terbukti Berselingkuh, Dilaporkan Suami Sah
Ibu Kota Baru

News

Tegas! PNS yang Ogah Pindah ke Ibu Kota Baru Diminta Mundur
Rupiah awal pekan

News

Perang Rusia Vs Ukraina Bikin Lemah Rupiah
Covid-19 Kalsel

News

Turun Terus! Kasus Covid-19 Kalsel Terendah di Kalimantan
YN'S

News

Berkah Ramadan, YN’S Center Bukber-Tadarus Sebulan Penuh
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com