Terbantahkan, Terdakwa Pastikan Mardani H Maming Tak Terima Dana Gratifikasi Izin Tambang Prediksi BPBD Terkait Ancaman Banjir Rob di Banjarmasin Kini Sejarah Hari Ini: Tragedi Kelam Jumat Kelabu Banjarmasin Keluh Pengusaha Sawit Kalsel Kala Larangan Ekspor CPO Hari Ini, Pesisir Kalsel Dibayangi Hujan Berpetir

Selain Perkara Pokok, KPK Jerat Bupati HSU Nonaktif Pidana Pencucian Uang

Terdakwa Bupati HSU nonaktif Abdul Wahid mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada Senin (11/4) mendatang.
- Apahabar.com     Senin, 4 April 2022 - 15:21 WITA

Selain Perkara Pokok, KPK Jerat Bupati HSU Nonaktif Pidana Pencucian Uang

Bupati HSU Nonaktif Abdul Wahid. apahabar.com/Syahbani

apahabar.com, BANJARMASIN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) nonaktif Abdul Wahid dengan tindak pidana pencucian uang selain perkara pokoknya dugaan korupsi suap proyek irigasi.

“Baik dugaan korupsi maupun pencucian uang akan disidang bersamaan,” kata Jaksa Penuntut Umum KPK Titto Jaelani di Banjarmasin, Senin (4/4).

Penyidik KPK sebelumnya telah melakukan penyegelan dan penyitaan sejumlah aset usaha milik Abdul Wahid di Kabupaten HSU. Pasalnya aset itu diduga terkait tindak pidana pencucian uang hasil korupsi.

Selain itu, KPK juga telah menyerahkan terkait penahanan Wahid. Bupati HSU dua periode itu saat ini tengah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I (Teluk Dalam) Banjarmasin.

“Waktu pelimpahan berkas ke PN Banjarmasin 29 Maret, terdakwa langsung dibawa dari Jakarta. Dan saat ini ditahan di Lapas Banjarmasin,” beber Titto.

Diketahui bupati dua periode tersebut menjadi tersangka dugaan perkara suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diungkap KPK melalui serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) pada 2021 lalu.

Wahid ditetapkan sebagai tersangka atas pengembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Plt Kepala Dinas PUPRP HSU Maliki dan dua kontraktor Marhaini dan Fachriadi saat bertransaksi suap proyek irigasi di Kabupaten HSU.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Banjarmasin Aris Bawono Langgeng mengatakan, perkara terdakwa Abdul Wahid mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada Senin (11/4) mendatang. “Senin depan disidangkan di Pengadilan Tipikor. Agendanya pembacaan dakwaan,” kata dia

Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sudah menunjuk majelis hakim pemeriksa dan pengadil perkara tersebut. Masing-masing Yusriansyah sebagai ketua, Achmad Gawi dan Arief selaku anggota majelis hakim.

Pada sidang perdana, agendanya pembacaan dakwaan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum KPK yaitu Titto Jaelani, Hendra Eka Saputra, Fahmi Ari Yoga dan Rony Yusuf.

Pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Banjarmasin, Penuntut Umum KPK mendakwa Abdul Wahid dengan sejumlah dakwaan alternatif.

Pertama Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Alternatif kesatu yang kedua, Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 12B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Kemudian dakwaan alternatif ketiga yang kesatu, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Lalu alternatif ketiga yang kedua, Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Bupati HSU Nonaktif Segera Dijebloskan ke Lapas Teluk Dalam

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Rika Safitri

Hot Borneo

Terungkap, Profil Terduga Pembunuh Danmenwa Amuntai

Hot Borneo

Cemburui Istri, Suami di Kutai Kartanegara Nekat Bakar Rumah Kontrakan
Rutan Rantau

Hot Borneo

Mendadak! Rutan Rantau Digeledah Petugas, Sajam hingga Handphone Ditemukan

Hot Borneo

Cabuli Anak Tiri hingga 20 Kali, Pria di Kaltim Mengaku Khilaf
Perda Ramadan

Hot Borneo

PSI Banjarmasin Nilai Perda Ramadan Perlu Direvisi untuk Keadilan Sosial Masyarakat
MS Buronan Tahti Kalsel yang Kabur

Hot Borneo

BREAKING! 1 Buronan Tahanan Tahti Polda Kalsel yang Kabur Berhasil Ditangkap

Hot Borneo

Pesan dari Banjarmasin di Hari Perempuan Internasional: Ingin Bebas Berkarya Meski Dipandang Beda
Operasi Antik Intan 2022 Tabalong

Hot Borneo

Operasi Antik Intan di Tabalong, Polisi Tangkap 8 Pelaku Narkoba
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com