Manuver Plt Bupati HSU Soal Pasar Alabio, Prof Denny: Ada yang Tidak Beres Tahanan Tewas Banjarmasin, IPW Desak Pertanggungjawaban Dua Tingkat Buntut Tahanan Tewas, Anggota Polresta Banjarmasin Diperiksa! Siap-Siap! Beli Migor Curah di Banjarmasin Pakai PeduliLindungi Kuras Sumur, Semburan Gas yang Muncul di Manggar Balikpapan

Diburu! Buron Terpidana Korupsi Lahan UPPKB Tabalong

Sejak kemarin, nama pejabat proses pengadaan lahan pembangunan jembatan timbang Tabalong itu resmi masuk dalam daftar pencarian orang.
- Apahabar.com     Rabu, 18 Mei 2022 - 19:56 WITA

Diburu! Buron Terpidana Korupsi Lahan UPPKB Tabalong

Kasi Intelijen, Amanda Adelina meminta agar terpidana kasus korupsi lahan UPPKB Tabalong, Rahman segera menyerahkan diri. apahabar.com/Amin

apahabar.com, TANJUNG – Kejaksaan Negeri Tabalong resmi memburu terpidana kasus korupsi pengadaan lahan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor atau UPPKB Tabalong tahun anggaran 2017 bernama Rahman Nuriadin.

Sejak kemarin, 17 Mei, nama Rahman telah dimasukkan ke Daftar Pencarian Orang (DPO) bersandar Surat Penetapan dari Kajari Tabalong dengan Nomor PRINT-22/0.3.16/Fu/05/2022.

Kajari Tabalong M Ridosan melalui Kasi Intelijen, Amanda Adelina, mengatakan dalam pencarian terpidana pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung secara berjenjang melalui Kejati Kalsel.

“Kami juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana tersebut,” katanya saat menggelar ekpose penetapan DPO didamping Kasi Pidsus, Andi Hamzah Kusumaatmadja, Rabu (18/5) sore, di kantor Kejari setempat.

Amanda mengimbau kepada Rahman untuk segera mendatangi kantor Kejari Tabalong untuk selanjutnya menjalani hukuman sebagaimana putusan Majelis Hakim di tingkat kasasi dengan Nomor Putusan MA Nomor: 938 K/Pid.Sus/2022.

Pada putusan di tingkat kasasi terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara berjemaah dan dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp400 juta subsider 4 bulan kurungan.

“Dalam putusan MA tersebut terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp50 juta,” ujarnya.

Adapun uang pengganti tersebut wajib dibayar oleh terdakwa karena terbukti merupakan uang hasil pembebasan lahan yang didapat dari makelar tanah bernama Hairi.

Dalam rangka pelaksanaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung (MA), yang petikan putusannya baru diterima pihaknya dua hari menjelang Lebaran Idulfitri lalu, jaksa telah melakukan pemanggilan terhadap terpidana sebanyak tiga kali. Namun tidak dipenuhi oleh terpidana.

Rahman sendiri telah dicari di kediamannya di Kompleks Permata, Pembataan. Nihil.

“Terpidana tidak kooperatif hingga akhirnya kami tetapkan ke dalam DPO,” ucapnya.

Sekali lagi, Kejari Tabalong, kata Amanda, mengimbau kepada Rahman yang saat itu menjabat PPTK dalam proses pengadaan lahan untuk pembangunan UPPKB tersebut segera menyerahkan diri.

“Melalui media massa kami juga mengimbau kepada terpidana agar kooperatif dan menyerahkan diri,” pinta Amanda.

Sebelumnya perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan untuk UPPKB Tabalong TA 2017 oleh Rahman, perkaranya diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Banjarmasin berdasarkan putusan Nomor 21/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm tertanggal 25 Maret 2021.

Salah satu amar dalam putusan pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan sehingga JPU mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Kelas II B Tanjung.

Selanjutnya JPU mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada 6 April 2021 dan menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 19 April 2021.

Adapun isi pokok dari memori kasasi JPU adalah bahwa penuntut umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa tidak ada kerugian negara dalam proses pengadaan lahan untuk pembangunan UPPKB.

Di mana terdakwa bertindak sebagai PPTK dan hakim juga berpendapat bahwa perkara ini adalah murni hubungan keperdataan karena adanya surat kuasa dari pemilik tanah yaitu Kartiko, Yulianti, dan Akhmad Ritaudin ke makelar tanah, Hairi dan Mahyuni.

Sementara JPU dalam memori kasasinya membuktikan bahwa dalam proses pengadaan lahan banyak perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh terdakwa.

Antara lain, surat kuasa yang terbit bukan atas kehendak pemilik tanah melainkan kehendak makelar tanah dan terdakwa, sehingga pemilik tidak mengetahui berapa harga tanah sebenarnya.

“Setelah melalui proses ulang pemeriksaan perkara oleh majelis Hakim pada tingkat kasasi, maka pada 08 Maret 2022 dengan nomor Putusan MA Nomor 938 K/Pid.Sus/2022 terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” pungkas Amanda Adelina.

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

jalan provinsi kalsel

Hot Borneo

Jalan Provinsi di Kalahang Tabalong Rusak, Dinas PUPR Segera Lakukan Perbaikan
Lapas

Hot Borneo

Geledah Kamar Warga Binaan, Petugas Lapas Banjarmasin Amankan Sajam-Korek Api

Hot Borneo

Selangkah Lagi, Pemuda Tanpa Dua Lengan di Simpang Nungki Batola Dibantu Tangan Palsu
PT KAP

Hot Borneo

Ratusan Buruh Laporkan PT KAP, Dewan Kalsel: Jangan Sampai Ketidakadilan Berkelanjutan
Kebakaran

Hot Borneo

Banjarmasin Diguyur Hujan, Geger Kebakaran di Pengambangan
Uniska

Hot Borneo

Dosen FTI Uniska Turun Gunung, Gelar Kelas Dalami Cloud Computing

Hot Borneo

Geger! Seorang Anak di Teluk Tiram Banjarmasin Diduga Tenggelam di Sungai Martapura
Polisi Tala

Hot Borneo

Sosok Oknum Polisi Tala yang Keciduk Bareng Bini Orang, Ajudan Kapolres?
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com