Kronologis Laka Maut di Kandangan Hingga Pemotor Tewas Terlindas Truk Adik Maliki Jadi Saksi, Tegaskan Duit Fee Diminta Abdul Wahid Siap-Siap, Distribusi Air Bersih PT AM Bandarmasih Setop 6 Jam Jalani Sidang Perdana, Suami ‘Ratu’ Arisan Online Bodong Banjarmasin Didakwa Pasal Penipuan & Penadahan Lanjutan Sidang ‘Ratu’ Arisan Online Bodong Banjarmasin, Terdakwa Ngaku Jual Slot Fiktif

DPR: Perwira TNI-Polri Aktif Boleh Jadi Penjabat Kepala Daerah

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menegaskan perwira TNI-Polri aktif bisa menjadi penjabat (Pj) kepala daerah.
- Apahabar.com     Rabu, 25 Mei 2022 - 07:59 WITA

DPR: Perwira TNI-Polri Aktif Boleh Jadi Penjabat Kepala Daerah

Ilustrasi perwira TNI-Polri aktif. Foto-Setkab

apahabar.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menegaskan perwira TNI-Polri aktif bisa menjadi penjabat (Pj) kepala daerah.

Dengan catatan selama mereka bertugas di luar struktur organisasi TNI-Polri atau menjabat sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Menurut Junimart, tidak ada larangan yang mengatur perwira TNI-Polri aktif tidak boleh ditunjuk menjadi Pj kepala daerah.

Ia merujuk pada UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016.

“Jadi untuk TNI-Polri yang selama ini bertugas di luar struktur organisasi TNI-Polri dengan jabatan JPT Pratama, boleh ditunjuk sebagai Pj Bupati/Walikota,” ucap Junimart dinukil CNN Indonesia, Rabu (25/5) pagi.

“Yang dilarang itu apabila dia (perwira TNI-Polri) itu masih aktif dan bertugas dalam struktur TNI-Polri, ini yang dimaksud dalam pertimbangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK),” sambungnya.

Junimart menegaskan pertimbangan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) menjelaskan perwira TNI-Polri yang sudah pensiun justru tidak boleh menjadi Pj kepala daerah.

“Jadi terkait putusan MK ini, jangan salah memahami. Di mana sebagian orang beranggapan TNI-Polri aktif harus pensiun dulu baru bisa ditunjuk menjadi Pj Kepala Daerah. Kalau sudah pensiun ya malah gak bisa karena bukan lagi pejabat pimpinan tinggi madya atau pratama,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa juga meminta pemerintah membentuk peraturan turunan dalam bentuk peraturan tertulis terkait penentuan Pj kepala daerah.

“Pemerintah sebaiknya membuat turunan dari pertimbangan MK dalam bentuk peraturan tertulis secara formal agar proses penunjukan ini bisa dilakukan secara transparan, prinsip-prinsip demokrasinya bisa dikedepankan,” ungkap Saan, Selasa (24/5) kemarin.

“Kita ingin kalau ada panduan seperti kata MK, itu publik bisa mengawasi jelas rekrutmennya,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa petunjuk MK hanya sekadar pertimbangan, bukan putusan yang mengikat untuk dilakukan.

“Supaya ada mekanisme yang jelas aturan yang jelas transparansi dan demokrasi sehingga tidak menimbulkan polemik seperti hari ini,” kata Saan.

Sejauh ini, salah satu posisi yang diisi oleh anggota TNI-Polri aktif adalah Penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat, Maluku, oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sulawesi Tengah, Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin.

Editor: Muhammad Robby - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

BUMN Entrepreneurial Marketing Award 2022

News

PLN Sabet 4 Penghargaan BUMN Entrepreneurial Marketing Award 2022
UAS

News

Kabar UAS Dideportasi dan Ditahan Imigrasi Jadi Sorotan Media Asing, Disebut ‘Ekstremis dan Segregasionis’
Hepatitis akut

News

Waspada Hepatitis Akut, Kenali Gejalanya Sejak Dini
PDAM Bandarmasih

News

Simalakama Status Perseroda PDAM Bandarmasih, Tarif Air Bakal Naik
tambang ilegal di Tahura Kaltim

News

Tim Gabungan Ungkap Aktivitas Tambang Ilegal di Tahura Kaltim
Ganja

News

Beli Ganja Dapatnya Daun Tanaman Hias, Pria Ini Lapor Polisi
Paralayang

News

Atlet Internasional Paralayang-Gantole Bakal Tampil di Gunung Mamake Kotabaru
Pembunuhan Rika

News

Janggal Rekonstruksi Pembunuhan Menwa Amuntai, Keluarga Surati Kepolisian
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com