Demam Skuter Listrik, Di Banjarmasin Rp35 Ribu Free Foto Siap-siap, Kominfo Buka Beasiswa S2 untuk Umum dan PNS Bus Peziarah Tabrak 3 Rumah di Ciamis, Penumpang Berlompatan Cuaca Kalsel Hari Ini: Hujan Disertai Petir Berpotensi Terjadi di Sejumlah Wilayah Ehemm, H Sondani Jatuh Hati pada Pandangan Pertama

KPK Siap Seret Tersangka Korupsi Heli AW-101 ke Meja Hijau

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terus menyelesaikan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter Agusta
- Apahabar.com     Rabu, 11 Mei 2022 - 11:25 WITA

KPK Siap Seret Tersangka Korupsi Heli AW-101 ke Meja Hijau

Sambangi Halim, KPK dan POM TNI Cek Fisik Heli AgustaWestland AW101. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terus menyelesaikan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter Agusta Westland (AW-101). KPK menyatakan masih berusaha melengkapi pemberkasan kasus ini.

“Sejauh ini KPK masih terus melengkapi pemberkasannya, kami masih terus menyelesaikan proses penyidikan perkara ini, sekali pun kita tahu ada di penegak hukum lain sudah menghentikan penetapan tersangka di dalam perkara ini,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (11/5/2022).

Ali menyatakan pihak lembaga antirasuah tak akan berhenti mengusut kasus ini meski Puspom TNI menghentikan proses penyidikan dalam kasus yang sama. Menurut Ali, proses penyidikan di KPK dengan Puspom TNI berbeda.

“Tentu penghentian proses penyidikan itu tidak mutlak, dalam arti bahwa pasti ada klausul jika kemudian ditemukan ada bukti-bukti baru, ada indikasi-indikasi menguat di dalam proses penyidikan, tentu bisa dibuka kembali,” kata Ali.

Ali menyebut tim penyidik KPK terus mencari bukti baru lainnya untuk menbantu Puspom TNI. Ali meyakini, suatu saat Puspom TNI akan kembali membuka penyidikan kasus ini jika menemukan bukti baru yang kuat.

Dengan begitu, Ali menyebut para tersangka dalam kasus ini bisa diseret hingga ke meja hijau.

“Oleh karena itu maka penyidikan di KPK tetap dilanjut, dan kami pastikan akan bawa ke proses persidangan. Nanti infonya akan kami sampaikan kembali,” kata Ali.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal segera mengumumkan tersangka baru kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter Agusta Westland (Heli AW-101) oleh TNI Angkatan Udara (AU).

Pengumuman tersangka dilakukan berbarengan dengan upaya paksa penangkapan atau penahanan.

“Pengumuman tersangka akan dilakukan nanti apabila proses penyidikan dirasa cukup dan dilakukan upaya paksa penahanan,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (23/3/2022).

Tolak Permohonan Praperadilan

Diberitakan sebelumnya, KPK mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang menolak permohonan praperadilan yang diajukan Jhon Irfan Kenway terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Heli AW-101.

Ali Fikri mengatakan pihaknya sejak awal yakin seluruh proses penyidikan kasus sesuai dengan mekanisme aturan hukum. Maka dari itu, Ali menyebut KPK akan mengebut penyidikan kasus ini.

“Putusan (praperadilan) ini menjadi momentum bagi KPK untuk mempercepat proses penyidikan perkara dimaksud dengan segera melengkapi alat bukti dan pemberkasan perkara agar segera dapat dilimpahkan ke persidangan,” kata Ali dalam keterangannya kutip Liputan6.com, Selasa (22/3/2022).

Diketahui PN Jaksel menolak permohonan praperadilan yang diajukan Jhon Irfan Kenway dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter AW-101. Jhon Irfan merupakan tersangka dalam kasus ini namun belum diumumkan oleh KPK.

“Mengadili, menolak permohonan praperadilan dari pemohon (Jhon Irfan) untuk seluruhnya,” ujar hakim tunggal Nazar Effriandi dalam amar putusannya, Selasa (22/3/2022).

Ini kali kedua hakim praperadilan PN Jaksel menolak praperadilan Jhon Irfan.

Dalam putusannya, hakim menilai penetapan tersangka terhadap Jhon Irfan oleh KPK sudah sesuai aturan.

Terkait dengan mekanisme KPK dapat menghentikan penyidikan suatu kasus yang sudah berjalan dua tahun, yang dipermasalahkan Jhon Irfan, menurut hakim hal tersebut tetap menjadi kewenangan KPK.

Pasalnya, dalam UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 diselipkan kata dapat. Yakni KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan tidak selesai paling lama dua tahun. Lagipula, menurut hakim, hal tersebut bukan objek praperadilan.

Sementara terkait dengan petitum tidak adanya tersangka dari unsur penyelenggara negara dalam kasus ini, menurut hakim, permohonan tersebut juga harus ditolak lantaran masuk dalam ranah teknis.

Hakim juga menolak permohonan Jhon Irfan yang mempermasalahkan penyitaan dan pemblokiran aset oleh KPK dalam kasus ini. Jhon Irfan mempermasalahkan lantaran yang disita KPK adalah aset pribadi bukan milik PT Diratama Jaya Mandiri.

Tetapkan Dirut Sebagai Tersangka

Diketahui, KPK dan TNI membongkar dugaan korupsi pengadaan helikopter AW-101 oleh TNI AU. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka.

PT Diratama Jaya Mandiri diduga telah membuat kontrak langsung dengan produsen Heli AW-101 senilai Rp 514 miliar. Namun, pada Februari 2016 setelah meneken kontrak dengan TNI AU, PT Diratama Jaya Mandiri menaikkan nilai jualnya menjadi Rp 738 miliar.

Dalam kasus ini Puspom TNI juga menetapkan beberapa tersangka lain. Mereka adalah Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsekal Pertama Fachri Adamy selaku pejabat pembuat komitmen atau kepala staf pengadaan TNI AU 2016-2017, Letnan Kolonel TNI AU (Adm) berinisial WW selaku pejabat pemegang kas, Pembantu Letnan Dua berinisial SS selaku staf Pekas, Kolonel FTS selaku kepala Unit Layanan Pengadaan dan Marsekal Muda TNI SB selaku asisten perencana kepala staf Angkatan Udara.

Selain menetapkan sebagai tersangka, KPK dan TNI juga menyita sejumlah uang sebesar Rp 7,3 miliar dari WW. Puspom TNI bahkan sudah memblokir rekening PT Diratama Jaya Mandiri sebesar Rp 139 miliar.

Namun belakangan TNI menghentikan penyidikan terhadap mereka. TNI beralasan tak memiliki bukti yang cukup untuk melanjutkan penyidikan kasus tersebut.

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Ibu Kota Banjarmasin

News

Tahu Gak? Jumlah Warga Banjarmasin Menyusut Setelah Lebaran 2022
Galuh

News

Galuh Kalsel Dukung Pemindahan Ibu Kota Provinsi ke Banjarbaru
Haji

News

Kabar Gembira! Haji 2022 Dibuka Arab Saudi untuk Jemaah Seluruh Dunia

News

Jika Rusia Serang Ukraina, Wakil Presiden AS Janji akan Bergerak Cepat

News

Dialog Rusia dan Ukraina Ada Kemajuan, Perang Selesai?
hepatitis

News

Sebut Hepatitis Akut Misterius Tak Semenular Cacar, Begini Penjelasan Menkes
Kebakaran

News

Satu Pemotor Ditabrak Armada Pemadam di Banjarmasin Meninggal

News

Pendaftaran Calon Bintara Polisi di Polres Kotabaru Diserbu Ratusan Pemuda
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com