Manuver Plt Bupati HSU Soal Pasar Alabio, Prof Denny: Ada yang Tidak Beres Tahanan Tewas Banjarmasin, IPW Desak Pertanggungjawaban Dua Tingkat Buntut Tahanan Tewas, Anggota Polresta Banjarmasin Diperiksa! Siap-Siap! Beli Migor Curah di Banjarmasin Pakai PeduliLindungi Kuras Sumur, Semburan Gas yang Muncul di Manggar Balikpapan

PT BKB Tanbu Laporkan Ormas KPK Tipikor Kalsel ke Polisi

Pelaporan ini buntut dari pemasangan plang oleh KPK Tipikor Kalsel di lokasi perkebunan sawit milik PT BKB pada Rabu (25/5/2022).
- Apahabar.com     Jumat, 27 Mei 2022 - 09:43 WITA

PT BKB Tanbu Laporkan Ormas KPK Tipikor Kalsel ke Polisi

Manager Kebun dan Humas PT BKB saat pelaporan ke Polsek Satui. Foto-Istimewa.

apahabar.com, BATULICIN – Manajemen PT Buana Karya Bhakti (BKB) Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) melaporkan organisasi masyarakat (Ormas) KPK Tipikor Kalsel ke Polsek Satui, Kamis (26/5).

Pelaporan ini buntut dari pemasangan plang oleh KPK Tipikor Kalsel di lokasi perkebunan sawit milik PT BKB pada Rabu (25/5/2022).

“Kami melaporkan perbuatan KPK Tipikor Kalimantan Selatan ini atas dugaan tindak pidana penyerobotan lahan HGU dengan pemasangan plang di lokasi perkebunan HGU PT BKB Desa Setarap,” ungkap Manager Kebun PT BKB, Akhmad Erist melalui Humas, Gusti Wahyu Hidayat, Jumat (27/5).

Gusti Wahyu mengatakan pelaporan ini berdasarkan arahan dan perintah dari Pimpinan PT BKB agar permasalahan ini jelas.

“Jadi kita tempuh jalur hukum, untuk menghindari kejadian-kejadian yang tak diinginkan di lapangan, karena dipihak yang mengklaim KPK Tipikor memberikan ancaman dan kami dalam hal ini berusaha melindungi keselamatan para karyawan yang bekerja di lapangan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh aksi-aksi premanisme berkedok ormas,” beber Gusti Wahyu.

Gusti Wahyu menjelaskan HGU milik PT BKB sudah ada sejak 2001. Dan pihaknya telah melakukan pembebasan lahan serta ganti rugi atau tali asih kepada para pihak penggarap di sana.

Kemudian perihal tersebut juga sudah dibahas dalam mediasi di kantor DPRD Tanbu dan Kecamatan Satui. Di sana diketahui dengan jelas, bahwa jual beli yang dilakukan pihak yang klaim (Kelompok Sumber Baru) bukan dengan pihak PT BKB atau pemilik asal tanah, melainkan dengan oknum aparat Desa Sumber Baru dengan janji-janji akan dijadikan perkebunan plasma sawit, yang mana lokasi tersebut merupakan HGU inti PT BKB, bukan rencana area plasma sawit masyarakat.

“Permasalahan jual beli lahan fiktip ini sudah dilaporkan ke Polda Kalsel oleh Kuasa Hukum warga Desa Sumber Baru saat itu sekitar tahun 2019 dan sebelumnya dari beberapa korban pun telah dikembalikan uang pembeliannya sekitar tahun 2018 oleh oknum tersebut, namun sebagian korban ada yang belum dikembalikan uangnya hingga sekarang,” terang Gusti Wahyu.

Selain Manager Kebun dan Humas PT BKB, nampak juga terlihat tim kuasa hukum dari H Ichwan yang merupakan pemilik awal lahan yang sekarang menjadi konsesi PT BKB.

Dadang Ari Kurniawan dari kantor hukum Banua Law Firm yang menjadi kuasa hukum H Ichwan menerangkan kepada media bahwa kehadiran mereka ke Mapolsek Satui adalah untuk memberikan klarifikasi terkait status lahan yang dipasangi plang oleh KPK Tipikor.

“Lokasi lahan yang dipasangi plang oleh KPK Tipikor itu sebelumnya merupakan bidang tanah yang dikuasai klien kami seluas 167 hektar dan telah dilepaskan kepada PT BKB seluas 105 hektar,” terang Dadang.

Menurut Dadang, hingga saat ini sisa bidang tanah yang telah dilepaskan kepada PT BKB masih dikuasai oleh kliennya dan tidak pernah dipindah kuasakan ke lain pihak.

“Sehingga ketika ada yang mengklaim kuasa atas bidang tanah klien kami seperti yang dilakukan oleh KPK Tipikor, tentu kami keberatan dan merasa dirugikan,” jelas Dadang.

Ormas KPK Tipikor

KPK Tipikor saat memasangi plang di Perkebunan Sawit PT BKB Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Foto-Ist

Sementara itu, Agus Rismalian Nor yang juga merupakan advokat di Kantor Hukum Banua Law Firm merasa heran dengan tindakan sekelompok orang yang mengatasnamakan KPK Tipikor dan melakukan pemasangan plang penyegelan lahan, berlagak bak lembaga negara menggunakan logo seperti lembaga negara.

“Apa legal standing sekelompok orang itu melakukan tindakan pemasangan plang penyegelan lahan dan apakah memang tupoksi dan wewenang KPK Tipikor dalam perkara tersebut,” ujar Agus.

Atas tindakan sekelompok orang yang mengaku sebagai KPK Tipikor tersebut, Agus meminta kepada pihak terkait untuk menindak tegas agar tidak meresahkan dan menyesatkan persepsi masyarakat tentang keberadaan KPK Tipikor.

“Banyak di kalangan masyarakat yang berpersepsi bahwa KPK Tipikor itu adalah KPK Lembaga Negara yang menangani pemberantasan korupsi, padahal mereka hanyalah Ormas saja yang namanya sangat mirip dengan Lembaga Negara KPK. Sehingga saya meminta kepada pihak terkait untuk menindak tegas perihal ini guna tidak menyesatkan presepsi dan asumsi publik terkait keberadaan mereka,” tegas Agus.

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Hot Borneo

Tiga Kabupaten Diserang Hama Tungro, Dinas TPH Kalsel Pastikan Tak Ada Kerugian

Hot Borneo

Sopir Diduga Mengantuk, Mobil Nyungsep ke Sungai Angkinang HSS

Hot Borneo

Hepatitis Akut Diduga Masuk ke Kaltim, Seorang Bocah Meninggal Dunia
kasus narkoba

Hot Borneo

Diduga Edarkan Narkoba, Pasutri di Tabalong Ditangkap Polisi

Hot Borneo

Duh! Rumah Keluarga Paman Birin Terdampak Banjir Rob
DPO Curanmor Palangka Raya

Hot Borneo

Dooor! Polisi Tangkap DPO Curanmor di Palangka Raya
Pembunuh Satu Keluarga

Hot Borneo

Polisi Ringkus Pelaku Dugaan Pembunuhan di Kusan Tengah Tanah Bumbu

Hot Borneo

Ramadan Hari Ketiga di Banjarmasin, Kue Ipau Masih Paling Menggoda
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com