Manuver Plt Bupati HSU Soal Pasar Alabio, Prof Denny: Ada yang Tidak Beres Tahanan Tewas Banjarmasin, IPW Desak Pertanggungjawaban Dua Tingkat Buntut Tahanan Tewas, Anggota Polresta Banjarmasin Diperiksa! Siap-Siap! Beli Migor Curah di Banjarmasin Pakai PeduliLindungi Kuras Sumur, Semburan Gas yang Muncul di Manggar Balikpapan

Belanja Pegawai 2023 Jadi Rp 257,2 T, Gaji PNS Bakal Naik?

- Apahabar.com     Rabu, 1 Juni 2022 - 18:12 WITA

Belanja Pegawai 2023 Jadi Rp 257,2 T, Gaji PNS Bakal Naik?

Ilustrasi. Fotro-Net

apahabar.com, JAKARTA – Mulai 2023 pemerintah akan mrlakukan reformasi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik.

Reformasi birokrasi ini berdampak pada perubahan belanja barang dan belanja pegawai, dimana pos ini mengalami kenaikan pada 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, belanja barang pada 2023 dipatok sebesar Rp 62,2 triliun atau naik 7,7% dibandingkan dengan anggaran tahun 2022 yang sebesar Rp 57,7 triliun. Anggaran tahun depan juga lebih besar dibandingkan anggaran 2021 yang hanya sebesar Rp 52 triliun.

Begitu juga dengan belanja pegawai, pada 2023 belanja pegawai ditargetkan sebesar Rp 257,2 triliun atau naik 3,3% dibandingkan dengan anggaran tahun ini yang sebesar Rp 249,1 triliun. Anggaran belanja pegawai 2023 juga naik dibandingkan dengan anggaran 2021 yang sebesar Rp 235 triliun.

“Reformasi birokrasi sebagai elemen pendukung peningkatan produktivitas akan terus dilakukan. Melalui alokasi anggaran baik untuk belanja pegawai, termasuk dalam hal ini memberikan reward dan punishment,” jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (1/6/2022).

Selain itu belanja barang pada tahun depan akan dijaga dan dikendalikan, agar lebih efisien.

Adapun arah kebijakan reformasi birokrasi pada 2023 yakni inovasi layanan publik digital, sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-office), mekanisme reward and punishment, right sizing organisasi dan personil pemerintahan, dan perumusan design reformasi pensiun.

“Sasarannya adalah pelayanan publik harus makin baik. ASN makin profesional, kompeten dan berintegritas serta birokrasi yang lincah, efisien, dan efektif,” jelasnya.

“Kualitas layanan publik harus meningkat karena Indonesia masih di bawah rata-rata middle income level,” ujar Sri Mulyani lagi.

 

 

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

HIPANI

News

Terpilih di Kongres II Surabaya, Imam Subhi Pimpin DPP HIPANI
BPJS Kesehatan

News

Alamak! Nunggak BPJS Kesehatan Terancam Denda Rp30 Juta

News

Ketum HIPMI Bantu Bangsa Bangkitkan Ekonomi Indonesia, Tokoh NTT: Jangan Bunuh Karakternya!
IKN

News

Koordinasi Dengan Kejagung, Kepala Otorita IKN Bahas Tiga Aspek Datangkan Investor
Jurnalis Kotabaru

News

Kalapas Bagikan Paket Lebaran untuk Insan Pers Kotabaru

News

Viral Pelajar SMA Berau Kaltim Tirukan Suara Jokowi
wayang

News

Wamenag Berharap Masyarakat Ambil Pelajaran dari Polemik ‘Wayang’
IKN

News

Masyarakat Diminta Urunan Bangun IKN, Wagub Kaltim: Itu Tanggung Jawab Pemerintah Pusat
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com