Manuver Plt Bupati HSU Soal Pasar Alabio, Prof Denny: Ada yang Tidak Beres Tahanan Tewas Banjarmasin, IPW Desak Pertanggungjawaban Dua Tingkat Buntut Tahanan Tewas, Anggota Polresta Banjarmasin Diperiksa! Siap-Siap! Beli Migor Curah di Banjarmasin Pakai PeduliLindungi Kuras Sumur, Semburan Gas yang Muncul di Manggar Balikpapan

Datangi DPRD Kapuas, Puluhan Guru PAUD Sertifikasi Non-PNS Sampaikan 5 Tuntutan

Puluhan guru pendidikan anak usia dini (PAUD) sertifikasi non-PNS di Kabupaten Kapuas, Kalteng, mendatangi Kantor DPRD setempat...
- Apahabar.com     Senin, 13 Juni 2022 - 18:56 WITA

Datangi DPRD Kapuas, Puluhan Guru PAUD Sertifikasi Non-PNS Sampaikan 5 Tuntutan

Puluhan guru pendidikan anak usia dini (PAUD) sertifikasi non PNS di Kabupaten Kapuas, Kalteng, saat melakukan pertemuan dengan DPRD setempat, Senin (13/6). Foto-apahabar.com/Irfansyah

apahabar.com, KUALA KAPUAS – Puluhan guru pendidikan anak usia dini (PAUD) sertifikasi non-PNS di Kabupaten Kapuas, Kalteng, mendatangi Kantor DPRD setempat, Senin (13/6).

Kedatangan mereka guna menghadiri rapat dengar pendapat terkait tuntutan guru PAUD sertifikasi non-PNS kepada pihak Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Dalam pertemuan dengan pihak Pemkab Kapuas yang difasilitasi oleh DPRD setempat, setidaknya ada 5 tuntutan yang disampaikan para guru-guru PAUD sertifikasi non-PNS tersebut.

Pertama mereka menuntut insentif atau tambahan penghasilan. Mengangkat guru PSUD sertifikasi non-PNS dalam formasi PPPK melalui jalur khusus.

Kemudian meminta tunjangan kepala sekolah non-PNS. Mereka juga memohon ketua DPRD Kapuas mempertemukan dengan anggota DPR RI Ary Eghani Ben Bahat selaku bunda PAUD Kapuas.

“Kami berharap beberapa tuntutan kami ini dapat dikabulkan,” kata koordinator guru PAUD sertifikasi non-PNS Kapuas, Elina usai bertemu dengan anggota Komisi IV DPRD Kapuas dan pihak Pemkab Kapuas.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kapuas, H Suwarno Muriyat, mengatakan berbagai langkah telah dilakukan pihaknya terkait aspirasi yang disampaikan guru PAUD sertifikasi non-PNS.

Salah satunya adalah dengan menegerikan taman kanak-kanak (TK), agar ada formasi untuk pengangkatan guru PPPK.

Karena menurut Suwarno untuk sekolah swasta sementara ini belum ada formasi untuk pengangkatan PPPK.

“Mudah-mudahan dengan adanya TK negeri, setiap tahun kita bisa mengangkat guru PPPK,” katanya.

Terkait usulan tunjangan kepala sekolah, Suwarno menyebutkan bahwa itu merupakan kewenangan tim anggaran pemerintah daerah.

“Tapi kami akan memberikan data selengkapnya. Jika memang memungkinkan anggaran dari pemerintah daerah, ya kita bantu,” sebut Suwarno.

“Karena ibu-ibu guru ini mengajar di sekolah yayasan di swasta, sehingga mereka dapatlah sertifikasi non-PNS,” tambahnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kapuas, H Rosihan Anwar, mengatakan rapat terkait tuntutan guru PAUD sertifikasi non-PNS akan dilanjutkan pada Senin, 12 Juli 2022.

“Rapat hari ini belum final dan akan kita lanjutkan pada 12 Juli nanti. Mudah-mudahan semua anggota komisi bisa hadir lengkap,” katanya.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Arisan Bodong Tegalrejo

Hot Borneo

Duh, Ternyata Arisan Bodong di Tegalrejo Kotabaru Sudah Berlangsung 1 Tahun
Tahanan Kabur Polda Kalsel

Hot Borneo

Residivis Bebal yang Kabur dari Polda Kalsel Belum Jalani Sidang Perdana

Hot Borneo

Kebakaran di Kandangan HSS, Uang Rp30 Juta Jadi Abu
Silaturahmi Kapolres Kapuas

Hot Borneo

Jalin Silaturahmi, Kapolres Kapuas Ngopi Bareng Jurnalis

Hot Borneo

Ambruk Lima Tahun Lalu, Jembatan Mandastana di Batola Mulai Dibangun Ulang
Kebakaran Samarinda

Hot Borneo

Kisah Pilu Suami Korban Satu Keluarga Tewas dalam Kebakaran Maut di Samarinda
korban tenggelam di tabalong

Hot Borneo

Hari Keempat Pencarian, Tim SAR Gabungan Temukan Jasad Korban Tenggelam di Tabalong
Pasar Alabio

Hot Borneo

Manuver Plt Bupati HSU Soal Pasar Alabio, Prof Denny: Ada yang Tidak Beres
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com