Kronologis Laka Maut di Kandangan Hingga Pemotor Tewas Terlindas Truk Adik Maliki Jadi Saksi, Tegaskan Duit Fee Diminta Abdul Wahid Siap-Siap, Distribusi Air Bersih PT AM Bandarmasih Setop 6 Jam Jalani Sidang Perdana, Suami ‘Ratu’ Arisan Online Bodong Banjarmasin Didakwa Pasal Penipuan & Penadahan Lanjutan Sidang ‘Ratu’ Arisan Online Bodong Banjarmasin, Terdakwa Ngaku Jual Slot Fiktif

Dinas PUPR Perkim Bersama Kejari Balangan Gelar MoU Penanganan Hukum Perdata-TUN

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PUPR Perkim) Balangan melakukan penandatanganan nota...
- Apahabar.com     Senin, 6 Juni 2022 - 16:51 WITA

Dinas PUPR Perkim Bersama Kejari Balangan Gelar MoU Penanganan Hukum Perdata-TUN

Kadis PUPR Perkim Balangan, Rahmadiah, menandatangani MoU dengan Kajari Balangan, La Kanna terkait hukum perdata dan TUN. Foto-apahabar.com/Istimewa

apahabar.com, PARINGIN – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PUPR Perkim) Balangan melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan Kejaksaan Negeri setempat.

MoU itu tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara (TUN), di Aula Kantor Kejari Balangan, Senin (6/6).

Kesepakatan atau MoU tersebut, merupakan bentuk bantuan hukum dari Kejari Balangan terhadap PUPR Perkim Balangan.

Di mana tujuannya untuk meminimalisir adanya kesalahan kegiatan yang diselenggarakan serta memberikan bantuan hukum, jika sewaktu-waktu dinas yang bersangkutan mengalami permasalahan di bidang perdata dan tata usaha negara.

Secara langsung, Kepala Dinas PUPR Perkim Balangan, Rahmadiah dan Kepala Kejaksaan Negeri Balangan, La Kanna menandatangani MoU.

Keduanya sepakat untuk saling bekerja sama tentang penanganan hukum perdata dan TUN.

Rahmadiah menerangkan, melalui bantuan penanganan hukum yang diberikan merupakan pengingat agar para pegawai lebih hati-hati dalam berkegiatan.

“Melalui kesepahaman ini, kami pun sangat terbantu untuk melaksanakan kegiatan, berkat adanya bantuan pendampingan hukum pedata dan TUN dari Kejari Balangan, diharapkan tidak ada lagi yang sampai melanggar aturan undang-undang yang berlaku,” ucap Rahmadiah.

Pada kesempatan yang sama, Kajari Balangan, La Kanna, menyampaikan kerjasama yang dilangsungkan merupakan tindak lanjut dari yang MoU sebelumnya.

Tentunya, ini juga menandakan didapatnya manfaat bagi PUPR Perkim Balangan perihal pendampingan hukum yang dilakukan.

Selain itu, pihaknya juga berusaha mendampingi dalam hal pelaksanaan pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur hal itu baik yang akan dibangun maupun yang diperbaiki.

La Kanna juga meyakinkan bahwa Kejari Balangan akan memberikan yang terbaik untuk bersama mewujudkan masyarakat Balangan menuju perubahan, membangun desa dan menata kota, sebagaimana visi dan misi kepala daerah.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Pemkab Balangan

Ini Pesan Bupati Balangan Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
apahabar.com

Pemkab Balangan

Atasi Dampak Covid-19, Balangan Luncurkan Pinjaman Tanpa Bunga

Pemkab Balangan

Tak Perlu Repot, Warga Sudah Bisa Bikin Paspor di Balangan
apahabar.com

Pemkab Balangan

Salat Iduladha di Masjid Al Akbar, Ansharuddin: Sikapi Musibah dengan Sabar
UKK Imigrasi Balangan

Pemkab Balangan

Bupati Abdul Hadi Minta Pelayanan UKK Imigrasi Balangan Disosialisasikan
Kemenkumham

Pemkab Balangan

Balangan Raih Penghargaan Kota Peduli HAM dari Kemenkumham

Pemkab Balangan

Dewan Kalsel Monitor Penanganan Covid-19 hingga Rencana PTM di Balangan
apahabar.com

Pemkab Balangan

Syukuran Kepemimpinan, Ansharuddin Gelar Manakib Syekh Samman
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com