Innalillahi.. Avanza Vs Strada di Batulicin Tewaskan Pejabat BPBD Terbongkarnya Aksi Cabul Ayah Muda Banjarmasin, Berawal dari Perceraian Duh, Ayah Muda Banjarmasin Tega Cabuli Anak Kandung Heboh, Ibu di Balikpapan Tega Kurung Tiga Anak Kandungnya dalam Kamar Diguyur Hujan Lagi, Warga Kotabaru Diminta Tetap Waspada Banjir

Guru Besar Al-Azhar Ungkap Alasan Hukum Mardani H Maming Tidak Bersalah

Guru Besar Al Azhar punya pandangan hukum terkait kasus penerbitan SK Bupati Tanah Bambu, No 296 tahun 2011 yang diteken Mardani H Maming.
- Apahabar.com     Kamis, 23 Juni 2022 - 07:35 WITA

Guru Besar Al-Azhar Ungkap Alasan Hukum Mardani H Maming Tidak Bersalah

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof Dr Suparji Ahmad SH MH. Foto-Istimewa.

apahabar.com, BANJARMASIN – Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof Dr Suparji Ahmad SH MH punya pandangan hukum terkait kasus Penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bambu, Nomor 296 tahun 2011 yang diteken Mardani H Maming.

Diketahui, SK itu berisi persetujuan pelimpahan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari ke PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN).

Menurut Supardji, secara hukum SK persetujuan IUP tersebut sah karena telah melalui proses hukum administrasi di tingkat dinas teknis. Baik tentang persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial yang secara prosedural telah dilalui.

Dalam legal opinionnya, Suparji mengungkapkan alasan-alasan hukum yang mendasarinya dan menyimpulkan bahwa penerbitan SK Bupati Tanah Bambu yang saat itu dijabat Mardani H Maming sah.

Dalam hal terdapat cacat administrasi dalam penerbitan SK Bupati Tanah Bambu No: 296 tahun 2011, dijelaskan Suparji, maka upaya yang bisa ditempuh adalah dengan mengajukan permohonan pembatalan kepada pejabat yang menerbitkan SK tersebut, pejabat atasan Bupati, atau mengajukan gugatan pembatalannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Dalam kasus cacat prosedur merupakan Ranah Hukum Administrasi untuk penyelesaiannya. Kecuali jika terdapat maladministrasi, utamanya bila terjadi penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir),” katanya dalam pandangan hukumnya diterima apahabar.com, Kamis (23/6).

Mardani, diakuinya saat itu memang menjadi Bupati Tanah Bambu (Tanbu), Kalimantan Selatan. Namun, dia meyakini bahwa Mardani tidak menerima gratifikasi seperti yang disangkakan padanya.

“Dia (Mardani) tidak menerima sepeserpun gratifikasi izin tambang tersebut. Tuduhan itu selain tak berdasar, itu juga fitnah keji yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Keyakinannya itu terkonfirmasi dalam fakta persidangan. Dia mengatakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga telah mengonfirmasi atau memastikan ke terdakwa Dwijono. Tak hanya JPU, hakim yang memimpin persidangan juga telah memastikan itu ke Dwijono.

“(Dalam persidangan) Dwijono tetap menegaskan Mardani tidak menerima grativikasi sama sekali. Uang haram itu hanya dinikmati sendiri oleh terdakwa Dwidjono,” katanya.

Terkait kesaksian Christian Soetio, selaku direktur PT. PCN yang menyebut adanya aliran dana ke Mardani H Maming melalui PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT Trans Surya Perkasa (TSP) sebesar Rp89 Miliar, kesaksian itu juga, kata dia, hanyalah fitnah.

“Transfer itu justru ditujukan ke rekening perusahaan yang saat itu tidak ada kaitannya dengan Mardani. Malah justru perusahaan Christan lah yang mempunyai utang kepada PT.TSP dan PT.PAR sebesar Rp106 Miliar yang saat ini sedang dalam proses Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU),” katanya.

Dilihat dari posisi kasus tersebut, dia meyakini bahwa persoalan penerbitan izin tambang ini tak lagi dikait-kaitkan dengan Mardani H Maming. Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia ini menegaskan bahwa Mardani tak terlibat dan tidak ikut bancakan.

Editor: Tim Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Bank

Hot Borneo

Ssttt..3 Kali Mangkir-Dijemput Paksa, RM Bank di Marabahan Resmi Tersangka!

Hot Borneo

Terungkap, Identitas Jasad di Pangkalan Ojek Pusat Kotabaru

Hot Borneo

Bobol Gudang Pembuatan Botol, Sekelompok Pemuda Digerebek Warga Sungai Raya HSS

Hot Borneo

Soal Ganti Rugi Lahan Warga Tabunganen, DPRD Batola Panggil PT ASIH

Hot Borneo

Paksa Cium Balita, Pria Diduga Pedofil di Samarinda Diringkus Polisi
Perda Ramadan

Hot Borneo

PSI Banjarmasin Nilai Perda Ramadan Perlu Direvisi untuk Keadilan Sosial Masyarakat
Poster Seksis

Hot Borneo

Tidak Hanya di Jakarta, Poster Bertuliskan Seksis Juga Terlihat di Demo Mahasiswa Tabalong
Seorang ibu menggantung modem internet ke pohon.

Hot Borneo

Demi Pendidikan Anak, Ibu di Tanah Laut Cari Sinyal Internet dengan Gantung Modem di Atas Pohon
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com