Duh, ASN di Banjarmasin Masih Ada Tak Taat Pajak Cuaca Kalsel Hari Ini: Pagi Cerah Berawan, Siang Berpotensi Hujan di Seluruh Wilayah Kapolres Angkat Bicara, Kapolsek Bungkam Soal Penembakan Maut Martapura Dugaan Skimming Bank Kalsel, Bank Sentral Angkat Bicara Pemerintah Canangkan Subtitusi Komoditas Impor Beralih ke Produk Dalam Negeri
agustus

Jaga Kualitas Pelayanan Publik, Stakeholder Kabupaten Bogor Dituntut Lakukan Terobosan

- Apahabar.com     Rabu, 29 Juni 2022 - 23:40 WITA

Jaga Kualitas Pelayanan Publik, Stakeholder Kabupaten Bogor Dituntut Lakukan Terobosan

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, menyoroti potensi penurunan kinerja Pemkab Bogor sejak KPK menetapkan bupati nonaktif Ade Yasin sebagai tersangka kasus suap. Foto: apahabar.com

apahabar.com, JAKARTA – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, menyoroti potensi penurunan kinerja Pemkab Bogor sejak KPK menetapkan bupati nonaktif Ade Yasin sebagai tersangka kasus suap.

Situasi tersebut yang menurutnya perlu ditindaklanjuti secara serius agar tidak mengorbankan pelayanan publik di lingkungan Pemkab Bogor.

“Bicara kondisi hari ini selama pimpinan stakeholder lengkap antara eksekutif dan legislatif harus ada terobosan hingga 2023 mendatang. Hari ini mumpung momentumnya tepat,” paparnya, Rabu (29/6).

Rudy mengatakan komunikasi yang dibangun antar stakeholder dinilainya penting untuk dilakukan. Sebab, selama ini masih terjadi ketidaksinambungan program yang direnacanakan Pemda Kabupaten Bogor.

Salah satunya program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) yang sempat dibahas pada tahun anggaran 2021. Program tersebut dinilainya memiliki sejumlah kelemahan.

Selain pada aspek payung hukum juga pada aspek laporan keuangan infrastruktur. Karena itu ia meminta agar Program Samisade ini payung hukumnya lebih diperjelas saat pembahasan pada rapat paripurna.

“Kami siap mendukung pemda hari ini hari ini untuk duduk bersama untuk membahas langkah ke depan seperti apa dan ke depan butuh program seperti apa. Jangan hanya normatif menyelesaikan program sampai 2023 saja,” tambahnya.

Sementara Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian dan Publikasi Ilmiah ITB VINUS Bogor, Ramdan Nugraha, menyoroti Tim Percepatan Pembangunan yang secara legal tidak memiliki payung hukum yang jelas. Akibatnya, secara hirarki keorganisasian juga tidak menemukan kejelasan.

Di sisi lain, imbuh Ramdan, hal tersebut memunculkan ketidaksinambungan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengakibatkan terjadinya pemborosan anggaran dan kinerja.

Akibatnya, terjadi tumpang tindih kinerja antara Tim Percepatan Pembangunan dengan SKPD terkait.

“Kalau kinerja kontraproduktif ya dibubarkan saja tim tersebut. Seharusnya Plt Bupati Bogor ada di sini untuk merespons hal ini,” pungkasnya.

Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan dijadwalkan hadir dalam diskusi publik dan konferensi pers.

Namun berdasarkan informasi dari Lembaga Studi Visi Nusantara, Iwan Setiawan berhalangan hadir karena bertepatan dengan adanya pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Byarpet

News

Paripurna Istimewa Penyertaan Modal Bank Kalsel Diwarnai Byarpet
Jurnalis Al Jazeera

News

Israel Hentikan Penyelidikan Perkara Ricuh di Pemakaman Jurnalis Al Jazeera
Hipmi

News

Jelang Ramadan, Hipmi Tanah Bumbu Bakal Gelar Pasar Murah
Jumat Berkah Polsek Satui

News

Jumat Berkah, Polsek Satui Bagi-bagi 400 Nasi Bungkus
Mudik

News

Menpan-RB Pastikan ASN Boleh Mudik Lebaran 2022
Joe Biden

News

Presiden Jokowi Hadiri Jamuan Santap Malam Joe Biden
Bansos

News

BLT Subsidi Gaji Cair, Rp1 Juta Ditransfer ke Rekening
Giias dibuka

News

Resmi Dibuka, Menko Airlangga Sebut GIIAS Jadi Kesuksesan Banyaknya Kendaraan Listrik
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com