Kandas di Piala Presiden, Barito Putera Langsung Fokus ke Liga 1 Persiba Balikpapan Gasak PSIM Yogyakarta 2-0 Tarif Air Bersih Naik, Dewan Kotabaru Minta Pelayanan PDAM Ikut Membaik Indomaret Izin Masuk Barabai Bukan Pepesan Kosong Gaji ke-13 Sudah Cair Rp 8 Triliun, ASN Banjarmasin Sabar Dulu…

Penghapusan Honorer, Angin Segar bagi Koperasi Sarabakawa Tabalong

Tabalong salah satu daerah terbanyak sebaran honorer di Kalsel. Jumlahnya mencapai hampir 5 ribu jiwa. Beragam skema coba dipilih pemerintah mengantisipasi pengangguran massal.
- Apahabar.com     Minggu, 5 Juni 2022 - 16:51 WITA

Penghapusan Honorer, Angin Segar bagi Koperasi Sarabakawa Tabalong

Pemkab Tabalong berencana mengalihkan status para tenaga honorer seiring perintah penghapusan oleh pemerintah pusat. Foto ilustrasi: Istimewa

apahabar.com, TANJUNG – Pemkab Tabalong bergerak cepat menyiasati penghapusan tenaga honorer. Beragam skema coba dilakukan, salah satunya lewat Koperasi Sarabakawa.

Teranyar, Pemkab Tabalong tengah menyiapkan badan usaha khusus untuk pegawai honorer (non-ASN) sebagai tenaga outsourcing.

Sebagai gambaran, penghapusan tenaga honorer tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo.

Isi SK, perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah nomor B/165/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022.

Sesuai amanat SK tersebut, penghapusan honorer bakal dilakukan mulai November 2023.

Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tabalong, hingga Desember 2021, 4.294 pegawai non-ASN tersebar di Pemkab Tabalong.

70 persen pegawai non-ASN merupakan tenaga teknis yang dinaungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan SKPD lain.

Sedang sisanya adalah tenaga pramu bakti, tenaga keamanan, pengemudi hingga tenaga kebersihan.

Kepala Diskopukmperindag Tabalong, Husin Ansari, melihat di ketentuan tersebut semua organisasi perangkat daerah (OPD) dilarang lagi mengangkat tenaga honorer.

“Namun mereka boleh dialihkan ke tenaga outsourcing,” ujarnya kepada apahabar.com, Minggu (5/6).

Melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan, Pemkab pun tengah menyiapkan badan usaha khusus outsourcing. Badan usaha dimaksud merujuk pada Koperasi Sarabakawa milik pemerintah.

“Kami ingin koperasi bisa terlibat di situ, karena koperasi ini sudah berbadan hukum sehingga bisa tetap mengakomodir tenaga-tenaga honorer yang ada di tempat kita,” jelasnya.

Menariknya keuntungan koperasi nantinya juga dibagikan ke mereka, karena para hononer juga merupakan pemegang saham di koperasi.

“Tentu mereka tidak dirugikan dalam hal ini,” ucapnya.

Karenanya, ketika penghapusan honorer menjadi opsi terakhir, Pemkab akan mengandalkan koperasi.

Dasar kebijakan, Perpres Nomor 12 Tahun 2022. Terkait instruksi pusat. Mendorong semaksimal mungkin usaha mikro kecil beserta koperasi dalam pengadaan barang dan jasa. Termasuk jasa tenaga pekerja atau outsourcing.

“Ini salah satu upaya kami mendorong koperasi terlibat dalam pengadaan tenaga outsourcing di Tabalong,” bebernya.

Kata Husin, untuk sementara yang diakomodir dalam penyediaan tenaga outsourcing baru pengemudi, petugas kebersihan, dan satuan pengamanan. Hal itu merujuk Surat Keputusan Menpan-RB.

“Di luar itu akan kita koordinasikan dengan kawan-kawan di satuan kerja perangkat daerah, apakah ada kebijakan lebih lanjut dari Pemkab Tabalong sehingga mereka tidak ada yang dirugikan,” sebutnya.

“Artinya kita menyiapkan rumahnya dari sekarang. Ini sebagai upaya Pemkab Tabalong memikirkan nasib mereka,” sambung Husin.

Husin juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kalsel terkait dengan rencana pelibatan koperasi sebagai penyedia alih daya atau tenaga outsourcing bagi pegawai honorer di Tabalong tahun 2023.

“Untuk teknisnya sendiri karena sifatnya elektronik maka koperasi mengajukan usul ke LPSE sebagai e-katalog,” ujarnya.

“Nantinya SKPD langsung mengklik LPSE, misal mereka perlu berapa sopir yang biasa dipakai, mereka jadi prioritas. Kita tugaskan kembali sebagai pengemudi,” ujarnya.

Lantas, bagaimana pembayaran gaji mereka? Urusan teknis nantinya diserahkan ke masing-masing OPD.

OPD ‘lah yang membayarkan ke koperasi. Lalu koperasi membayar ke tenaga outsourcing. Besarannya masih dikoordinasikan Pemkab.

“Tapi yang jelas sesuai Undang-Undang Cipta Kerja yang baru itu sesuai kesepakatan pemberi kerja dengan tenaga kerjanya,” terang Husin.

Sementara untuk pengelolaan sarana seperti mobil, masih kewenangan SKPD. Sekali lagi, koperasi hanya mengelola tenaganya saja.

“Tidak tahu ke depannya nanti. Paling tidak mereka aman untuk saat ini. Kebijakan akan mulai dilakukan Januari 2023 mendatang,” ujarnya.

Pegawai Non ASN Dihapus, BKPSDM Tabalong Segera Lakukan Pemetaan

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Hot Borneo

THM di Tapin Menjamur, Satpol PP Segera Lakukan Penertiban

Hot Borneo

Sempat Temukan Gejala, Kalsel Masih Nihil Kasus Hepatitis Akut

Hot Borneo

Geger Api di Kotabaru! Satu Rumah Terbakar Saat Sahur Puasa Nisfu Syakban
HIV AIDS Banjarmasin

Hot Borneo

Agar Koalisi Penanggulangan AIDS Banjarmasin Tak Lagi Mati Suri
bem sekalsel

Hot Borneo

Tidak di 11 April, BEM se-Kalsel Beri Sinyal Turun Aksi Tolak Penundaan Pemilu
PMK

Hot Borneo

Duh, Harga Hewan Kurban di Banjarbaru Melejit karena PMK!

Hot Borneo

PBSI Tanbu Kirim Atlet di Kejuaraan Bulutangkis Piala Gubernur Kalsel 2022
Habib Banua

Hot Borneo

Siapa Bang Dhin? Sosok Disebut Habib Banua Cocok Jadi Gubernur Kalsel 2024
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com