Kandas di Piala Presiden, Barito Putera Langsung Fokus ke Liga 1 Persiba Balikpapan Gasak PSIM Yogyakarta 2-0 Tarif Air Bersih Naik, Dewan Kotabaru Minta Pelayanan PDAM Ikut Membaik Indomaret Izin Masuk Barabai Bukan Pepesan Kosong Gaji ke-13 Sudah Cair Rp 8 Triliun, ASN Banjarmasin Sabar Dulu…

Pertahankan Status Bank Umum, Bank Kalsel akan Penuhi Modal Inti Rp3 T

Direksi Bank Kalsel sedang mengupayakan pemenuhan modal inti minimal Rp3 triliun, untuk mempertahankan status bank umum milik pemerintah daerah.
- Apahabar.com     Kamis, 2 Juni 2022 - 17:13 WITA

Pertahankan Status Bank Umum, Bank Kalsel akan Penuhi Modal Inti Rp3 T

Direktur Bisnis Bank Kalsel, Fachrudin (tengah) usai mengikuti Rapat Paripurna di DPRD Banjar terkait Raperda Penyertaan Modal untuk Bank Kalsel, Kamis (2/6). Foto-apahabar.com/hendralianor

apahabar.com, MARTAPURA – Direksi Bank Kalsel sedang mengupayakan pemenuhan modal inti minimal Rp3 triliun, untuk mempertahankan status bank umum milik pemerintah daerah.

“Pemenuhan ini bukan karena Bank Kalsel sedang kekurangan modal, tapi memang ada regulasi yang mengharuskan penguatan modal,” ujar Fachrudin, Direktur Bisnis Bank Kalsel usai mengikuti Rapat Paripurna di DPRD Banjar terkait Raperda Penyertaan Modal untuk Bank Kalsel, Kamis (2/6).

Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Pasal 8 ayat 5 menjelaskan, bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi modal inti minimum paling sedikit Rp3 triliun paling lambat 31 Desember 2024.

“Kalau tidak dipenuhi maka statusnya akan turun jadi BPR (Bank Perkreditan Rakyat), dampaknya transfer dari pusat ke daerah juga tidak bisa dilaksanakan karena statusnya BPR,” terang Fachrudin.

Untuk memenuhi modal Rp3 triliun tersebut, tiap daerah kabupaten/kota termasuk Pemprov Kalsel sudah menyetorkan modal sebagai kepemilikan saham sejak 2021 lalu.

Mengutip data Bank Kalsel, saham paling banyak dipegang Pemprov Kalsel 30%, disusul Balangan 8,21%, Banjarmasin 8,01%, Tabalong 7,50%, Kotabaru 7,01%, Tanah Laut 6,63%, Hulu Sungai Utara 6,42%, Barito Kuala 5,13%, Banjarbaru 5,01%, Hulu Sungai Tengah 4,28%, Hulu Sungai Selatan 4,26%, Tapin 3,29%, Tanah Bumbu 2,34%, dan paling rendah Kabupaten Banjar 1,91%.

Dari semua setoran modal tersebut, baru Kabupaten Tanah Bumbu yang melunasinya. Sedangkan 13 pemegang saham sisanya baru sebagian disetorkan ke Bank Kalsel.

“Kita masih kekurangan sekitar Rp1 triliun. Akan kita penuhi dari cadangan wajib dan sisanya Rp736 miliar (dari modal yang belum disetor) dari 13 pemerintah kabupaten/kota dan Pemprov Kalsel sebagai pemegang saham,” sambung Fachrudin.

Ia melanjutkan, pihaknya juga sudah membuat skenario dan menyampaikan kepada seluruh pemegang saham untuk tetap menjaga porsi saham masing-masing agar tidak berkurang.

“Misalnya Kabupaten Banjar, dari porsi saham yang ada masih tersisa Rp15 miliar lebih yang harus dipenuhi,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi komitmen Pemkab Banjar yang ingin meningkatkan nilai sahamnya, dimana saat ini Banjar adalah yang paling sedikit.

“Alhamdulillah hari ini raperda penyertaan modal sudah diajukan bupati ke DPRD sebesar Rp38,25 miliar. Itu di luar aset,” pungkasnya.

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Lomba

Bank Kalsel

Pemenang Lomba Cipta Lagu Bank Kalsel, NAHAP Singkirkan 64 Peserta
apahabar.com

Bank Kalsel

Antrean Haji Paling Lama, Bank Kalsel Tawarkan Solusi
apahabar.com

Bank Kalsel

Bank Kalsel Syariah Keluarkan Kebijakan Baru, Simak Isinya
apahabar.com

Bank Kalsel

Reses di Tanbu-Kotabaru, Paman Yani Terima Aspirasi Relaksasi Kredit KUR Bank Kalsel
apahabar.com

Bank Kalsel

Makin Mudah, Berikut 7 Langkah Sedekah di Aplikasi Banking Bank Kalsel
apahabar.com

Bank Kalsel

Perkuat Layanan Kredit, Bank Kalsel Gandeng PT MNC Guna Usaha Indonesia
apahabar.com

Bank Kalsel

Bank Kalsel Realisasi 100 Persen KPR Subsidi 2019
Uniska

Bank Kalsel

Bank Kalsel Biayai 92 Anak Banua Kuliah di Uniska
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com