Siap-Siap, Distribusi Air Bersih PT AM Bandarmasih Setop 6 Jam Jalani Sidang Perdana, Suami ‘Ratu’ Arisan Online Bodong Banjarmasin Didakwa Pasal Penipuan & Penadahan Lanjutan Sidang ‘Ratu’ Arisan Online Bodong Banjarmasin, Terdakwa Ngaku Jual Slot Fiktif Kebakaran di Tabalong, Satu Ruko dan Rumah Hangus Dilalap Api Siapa yang Bakal Mengisi Pasar Baru Batuah? Prototipe Era Presiden Jokowi, Tak Murni APBN

RESMI! Pemerintah Hapus Tenaga Honorer 2023

Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo resmi
- Apahabar.com     Kamis, 2 Juni 2022 - 13:11 WITA

RESMI! Pemerintah Hapus Tenaga Honorer 2023

Ilustrasi honorer. Foto: Ist

apahabar.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo resmi menghapus tenaga honorer pada 2023.

Hal itu tertuang dalam Surat Menteri PAN-RB perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah nomor B/165/M.SM.02.03/2022 yang diterbitkan 31 Mei 2022.

“Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN,” bunyi poin 6 huruf b dalam surat tersebut, kutip CNNIndonesia.com.

Surat itu juga meminta agar para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di instansi masing-masing. Bagi yang memenuhi syarat, maka dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK.

Selain itu, surat itu juga mengatur PPK bisa merekrut tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga bila membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan.

“Tenaga alih daya (outsourcing) tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan,” bunyi surat tersebut.

Selain itu, Menpan-RB juga meminta PPK menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK. Batas waktu itu diberikan sebelum tanggal 28 November 2023.

Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang tetap merekrut tenaga honorer, maka akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal Pemerintah,” bunyi surat tersebut.

Surat Menpan-RB ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Aturan itu menyebutkan bahwa Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pasal 96, ayat (1) mengatur PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN.

Sementara ayat (3) pasal yang sama mengatur PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Covid-19

News

Dua Poli Ditutup, Nakes Terpapar Covid di RS Kapuas Nambah 50

News

Puasa Lebih Dulu, Warga Wakal Maluku Tengah Sudah Rayakan Idulfitri

News

Warning Danrem Antasari Larang Prajuritnya Jadi Beking: Haram!
Eril

News

Pejabat Kemenlu Swiss Temui RK, Dukung Penuh Pencarian Eril
Sabu Banjarmasin

News

Diborgol Bareng! ‘Ratu’ Sabu-Esktasi di Banjarmasin Bakal Lahiran di Penjara
Pembunuh Pengamen

News

Sosok Pembunuh Brutal Pengamen Pasar Antasari Bukan Pemain Baru
Yayasan Haji Maming

News

Yayasan H Maming Siap Fasilitasi Program Dai Mahasiswa INAIFAS di Tanah Bumbu
Cuaca Kalsel

News

Cuaca Kalsel Hari Ini: Hujan-Petir Intai Hulu Sungai!
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com