Kejati Telaah Permintaan PUPR Kalsel Kawal 40 Proyek Strategis Pilih Ketua, IDI Kalsel Siap Gelar Muswil 2022 di Kotabaru Sengketa Alabio: Pemkab Melawan, Pedagang Mengadu ke PTUN hingga KASN! Skandal Korupsi Hewan Balangan: Genap 100 Saksi Diperiksa Geger Jasad Pria Tertelungkup di Pantai Melawai Balikpapan

Respons Honorer Banjarbaru Usai Ditiadakan di 2023

Tenaga honorer tahun 2023 bakal ditiadakan di seluruh tanah air, termasuk di Banjabaru. Lantas bagaimana respons mereka yang lama mengabdi?
- Apahabar.com     Sabtu, 4 Juni 2022 - 19:29 WITA

Respons Honorer Banjarbaru Usai Ditiadakan di 2023

Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap jadi impian tenaga honorer. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARBARU – Sejumlah  tenaga kerja honorer di Banjarbaru mengomentari keputusan penghapusan honorer oleh pemerintah pusat.

Honorer di salah satu sekolah dasar di Banjarbaru misalnya, Tri mengatakan akan sangat tidak adil jika pemerintah daerah tidak mencari jalan keluar jika penghapusan itu diterapkan.

“Semoga ada tindak lanjut yang baik oleh pemerintah kepada kami yang tenaga honorer,” katanya kepada apahabar.com, Sabtu (4/6).

Mereka honorer, lanjut dia sangat mengharapkan kebijakan yang adil dan tetap dipekerjakan. Bahkan, katanya jika bisa, pemerintah mengangkat honorer sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pemerintah, sebutnya harus memikirkan secara matang dampak dari penghapusan honorer.

Selain itu, gaji honor di sekolah dasar sejumlah kurang dari Rp1 juta per bulan, kata Tri tak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Apalagi jika sampai tak dipekerjakan.

“Untuk pribadi tidak mencukupi makanya saya juga mencari tambahan di luar,” cetusnya.

Sementara itu, salah satu honorer di Balai Kota Banjarbaru berinisial SH mengaku pasrah.

“Terserah lah sudah, kalau sudah mau dihapuskan ya gimana lagi, tidak bisa berbuat apa-apa,” ucapnya pesimis kepada media ini.

SH bilang, walaupun dirinya protes tidak akan ada gunanya. Ia hanya berharap kepada pimpinan daerah agar memperhatikan nasibnya dan kawan-kawan honorer lainnya.

Lebih lanjut dituturkannya, dengan gaji Rp1,2 juta per bulan sebagai honorer juga tidak cukup jika sudah berkeluarga. Bagaimana jika nanti malah menjadi pengangguran.

“Kalaupun terburuknya dihapuskan juga, berharapnya dicarikan solusi bagaimana nantinya agar tidak jadi pengangguran,” tutup honorer yang mengabdi hampir 4 tahun lamanya itu.

Tak hanya Tri dan SH yang meminta solusi tepat dari pemerintah akan nasib mereka jika honorer dihapuskan. Honorer disalah satu dinas di Banjarbaru, Claudia juga beranggapan demikian.

“Gaji honorer itu kecil ya, apalagi jika tidak dipekerjakan. Kasian yang benar-benar bekerja untuk kebutuhan keluarga, bukan honorer yang bawaan orang dalam,” ujarnya.

Caludia mengaku setuju dengan keputusan penghapusan honorer, jika honorer yang telah mengabdi lama semisal di atas 5 tahun dapat diangkat menjadi PPPK tanpa tes.

“Tidak setuju, jika honorer yang sudah lama (di atas 5 tahun) malah tidak dipekerjakan, kasian,” katanya.

Ia sendiri, ke depan katanya akan mengikuti tes PPPK dan CPNS.

“Karena saya belum berkeluarga, kebutuhan hidup belum tinggi, dan belum sampai 5 tahun mehonor. Saya akan mencoba tes di kesempatan berikutnya, dan tetap semangat,” cetusnya.

Seperti diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo resmi menghapus keberadaan tenaga honorer pada 2023.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Menteri PAN-RB perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah nomor B/165/M.SM 02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022.

Menanggapi itu, Pemerintah Kota Banjarbaru bersiap. Dikonfirmasi apahabar.com, Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin mengatakan sedang memetakan jumlah honorer di lingkungan Pemkot Banjarbaru.

Selain itu, juga memetakan honorer yang bisa dipindahkan menjadi tenaga alih daya atau pegawai outsourching.

“Serta kami meminta kepala BKPP untuk konsultasi ke KemenPAN berkaitan CPNS dan PPPK,” katanya Jumat (3/6) kemarin.

Seperti diketahui, keputusan MenPAN-RB itu dibuat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Aturan itu menyebutkan bahwa Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK.

Dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pasal 96, ayat (1) mengatur PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN.

Lalu, ayat (3) pasal yang sama mengatur PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Hot Borneo

Berlagak Bak Pengacara, Makelar Kasus di Kotabaru Tipu Korban Puluhan Juta
Honorer Banjarmasin

Hot Borneo

Ribuan Honorer Banjarmasin Terancam Nganggur, Ibnu Sina Klaim Guru Aman
Viral Penutupan MTQ Banjar

Hot Borneo

Ada Musik Dugem Usai MTQ di Banjar, Antropolog: Momen dan Waktu Tidak Tepat
Korupsi

Hot Borneo

Sekda HSU Berbelit, Hakim Ketua Dibuat Geram
Pelantikan Kepala Kemenag di Kalsel

Hot Borneo

Resmi! 5 Kepala Kemenag di Kalsel Berganti, Sahidul Bakhri Promosi di Tabalong

Hot Borneo

Pasca-Pencabutan Subsidi Migor, Tabalong Belum Dapat Pasokan dari Distributor

Hot Borneo

Bawa Sajam, Pria di Batulicin Diamankan Polisi
Kaltim

Hot Borneo

Sambangi Kaltim, KSAL Tinjau Lokasi Pembangunan Kodamar di IKN
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com