Kandas di Piala Presiden, Barito Putera Langsung Fokus ke Liga 1 Persiba Balikpapan Gasak PSIM Yogyakarta 2-0 Tarif Air Bersih Naik, Dewan Kotabaru Minta Pelayanan PDAM Ikut Membaik Indomaret Izin Masuk Barabai Bukan Pepesan Kosong Gaji ke-13 Sudah Cair Rp 8 Triliun, ASN Banjarmasin Sabar Dulu…

Sikapi Penolakan Warga Desa Jambu Batola, PT TAL Beber Fakta Baru

- Apahabar.com     Rabu, 8 Juni 2022 - 02:02 WITA

Sikapi Penolakan Warga Desa Jambu Batola, PT TAL Beber Fakta Baru

Penolakan warga Desa Jambu terhadap kehadiran perusahaan sawit PT TAL terus bergulir. Foto: Istimewa

apahabar.com, MARABAHAN – Sejumlah fakta baru dibeberkan PT Tasnida Agro Lestari (TAL), terkait penolakan aktivitas perkebunan kelapa sawit oleh warga Desa Jambu di Kecamatan Kuripan.

Diketahui masyarakat Jambu telah menyuarakan penolakan melalui DPRD Batola, Kamis (2/6). Penolakan ini dilatarbelakangi niat memelihara kekayaan alam berupa hutan galam, purun dan populasi ikan.

Sebagai tindak lanjut penolakan, Komisi III DPRD Batola memanggil perwakilan PT TAL untuk langsung memberikan keterangan, Selasa (7/6).

Dalam pertemuan selama sekitar 1,5 jam tersebut, PT TAL mengklaim terbuka untuk menyelesaikan persoalan melalui musyawarah.

“Intinya salah benar akan tergantung dari sudut pandang masing-masing. Namun kami berharap musyawarah mufakat bisa melanjutkan investasi ini,” papar Subagjo, Manajer Humas PT TAL.

Baca juga: Ikuti Jejak Tetangga, Warga Desa Jambu Batola Tolak Ekspansi Perusahaan Sawit PT TAL

“Bagaimanapun pemerintah bisa mendapatkan pajak dari perusahaan, sementara masyarakat juga bisa meningkatkan ekonomi,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, PT TAL membuka surat pernyataan pelepasan hak penguasaan tanah kepada PT TAL, sebelum Hak Guna Usaha (HGU) dikeluarkan. Surat ini dibuat September 2012, serta ditandatangani kepala desa, BPD dan tokoh masyarakat Jambu.

Juga terdapat dokumen lain berupa surat permohonan tertanggal 30 Juni 2009 yang ditandatangani kepala desa, BPD dan puluhan masyarakat Desa Jambu.

Surat ditujukan kepada Bupati Batola, PT Citra Putra Kebun Asri (CPKA) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu berisi persetujuan dengan program penanaman kepala sawit.

Masih dalam surat yang sama, masyarakat menginginkan pengukuran lahan kelapa sawit harus dimulai 3 kilometer dari Sungai Barito.

Penyebabnya lahan tersebut merupakan usaha masyarakat untuk pertanian, kebun purun dan galam, sumur dan mencari ikan.

Terkait dokumen-dokumen tersebut, DPRD Batola akan meminta keterangan ulang dari pihak terkait di Desa Jambu dalam kesempatan selanjutnya.

“Prinsipnya PT TAL cukup koperatif, termasuk wacana mengevaluasi HGU,” sahut Saleh, Ketua DPRD Batola.

“Namun kami juga meminta perusahaan agar aktif berkomunikasi lagi dengan masyarakat, sehingga tak terjadi kesalahpahaman,” tandasnya.

Editor: Bastian Alkaf - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Hot Borneo

Perkuat Pengamanan, Polri Bakal Bangun Polres dan Polsek di IKN 
Pasar Murah Berkah

Hot Borneo

Pasar Murah Berkah di Kapuas, Sekejap Migor Langsung Ludes
Sengketa Lahan Simpang Empat Tanah Bumbu

Hot Borneo

Sengketa Lahan di Simpang Empat Tanah Bumbu, PN Batulicin Turun ke Lapangan
Ineks

Hot Borneo

Simpan Ekstasi, Wanita Muda di Tilahan Diringkus Tim Gabungan Polres HST
Tabalong

Hot Borneo

Bobol Rumah Warga yang Tarawih, Pria Kelua Tabalong Digulung Polisi!
pencarian warga diterkam buaya di penajam

Hot Borneo

Cari Udang, Warga Penajam Hilang Diterkam Buaya Ditemukan Mengenaskan

Hot Borneo

Cemburui Istri, Suami di Kutai Kartanegara Nekat Bakar Rumah Kontrakan
Ditpolairud Polda Kalsel

Hot Borneo

Ditpolairud Polda Kalsel Ringkus Oknum Polisi Jadi Bos Penjualan Kayu Ilegal di Banjarmasin
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com