Kandas di Piala Presiden, Barito Putera Langsung Fokus ke Liga 1 Persiba Balikpapan Gasak PSIM Yogyakarta 2-0 Tarif Air Bersih Naik, Dewan Kotabaru Minta Pelayanan PDAM Ikut Membaik Indomaret Izin Masuk Barabai Bukan Pepesan Kosong Gaji ke-13 Sudah Cair Rp 8 Triliun, ASN Banjarmasin Sabar Dulu…

Temuan BPK Bansos Salah Sasaran Rp6,93 Triliun, Mensos Serahkan Dokumen Jawaban

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma merespons temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal indikasi penyaluran bantuan
- Apahabar.com     Selasa, 7 Juni 2022 - 14:52 WITA

Temuan BPK Bansos Salah Sasaran Rp6,93 Triliun, Mensos Serahkan Dokumen Jawaban

Ilustrasi bansos. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma merespons temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal indikasi penyaluran bantuan sosial atau bansos tak tepat sasaran yang berpotensi merugikan negara senilai Rp 6,93 triliun tahun 2021.

Menurutnya, temuan itu muncul karena BPK mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum diperbaiki, yakni pada Oktober 2020.

Sementara itu, DTKS diperbaiki mulai Desember 2020, tepat setelah Risma diangkat menjadi Mensos. Saat itu ia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk menandakan nama warga miskin.

“Kami baru bisa menyelesaikan (perbaikan DTKS) pemadanan NIK itu pada bulan April 2021. Karena itu, BPK menemukan angka Rp 6,9 triliun (bansos tidak tepat sasaran),” ujar Risma saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, kutip CNNIndonesia, Senin (6/6).

Risma juga mengatakan temuan tersebut muncul dalam laporan BPK karena pihaknya tak diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan.

BPK, kata Risma, baru meminta Kemensos memberikan penjelasan dalam kurun waktu empat hari setelah laporan itu muncul.

“Biasanya kalau ada temuan BPK, kami memberikan jawaban terlebih dahulu. Ini kami belum berikan jawaban, tapi laporannya sudah keluar,” kata politikus PDIP itu.

Risma mengaku sudah menyerahkan dokumen jawaban kepada BPK yang menunjukkan bahwa bansos Rp 6,9 triliun itu benar-benar disalurkan dan ada penerimanya.

“Sudah kita cek juga bersama BPK ke lapangan di Jabodetabek dan itu semua clear,” kata Risma.

BPK dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021 menyebutkan bahwa penetapan dan penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako alias Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 6,93 triliun.

Temuan itu muncul karena Kemensos menyalurkan ketiga program bansos tersebut kepada:

1. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan Sembako/BPNT serta BST yang tidak ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Oktober 2020 dan usulan pemda melalui aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).

2. KPM yang bermasalah di tahun 2020 namun masih ditetapkan sebagai penerima bansos di Tahun 2021.

3. KPM dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid.

4. KPM yang sudah dinonaktifkan.

5. KPM yang dilaporkan meninggal.

6. KPM bansos ganda.

“Akibatnya, penyaluran bansos PKH, Sembako/BPNT, dan BST terindikasi tidak tepat sasaran sebesar Rp 6,93 triliun,” kata BPK dalam dokumen yang diteken Ketua BPK pada Maret 2022.

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Sawit

News

Kemenkeu Bicara Dampak Larangan Ekspor CPO

News

Kemlu Terus Evakuasi WNI dari Ukraina, Puluhan Orang Dibawa ke Rumania
Pelonggaran Penggunaan Masker

News

Benarkah Pelonggaran Aturan Penggunaan Masker Bisa Picu Lonjakan Kasus Covid-19, Simak Penjelasannya
Samsung Hentikan

News

Selain Apple, Samsung Juga Berhenti Kirim Produk ke Rusia

News

Dua Tahun Corona di Banjarmasin, Pasien Ulin-01 Temukan Banyak Perbedaan
Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto

News

Bocoran Reshuffle Kabinet Jokowi Hari Ini, Siapa Jadi Menteri?
Beda Agama Semarang

News

Viral ‘Penghulu’ Beda Agama, Pernah Nikahkan Sejoli Banjar
Tempe

News

Harga Kedelai Meroket, Produsen di Balikpapan Perkecil Ukuran Tempe
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com