Pekerja Lokal Bakal Tertinggal, Rocky Gerung: Negara Lain Take Off, Kita Sibuk Bertengkar soal Polisi Papua Bukan Daerah Operasi Militer, Imparsial: Kenapa Tentara yang Maju?   Terombang-ambing di Selat Makassar, Pria Sulawesi Berhasil Selamat Yang Perlu Diperhatikan Setelah Banjir Hantakan Renggut Nyawa Balita Banjir Hantakan HST Rengut Nyawa Balita, Lebih Lima Desa Terendam
agustus

Ada Indikasi Pelanggaran, Kemensos Cabut Izin Pengumpulan Uang-Barang ACT

Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap...
- Apahabar.com     Rabu, 6 Juli 2022 - 12:01 WITA

Ada Indikasi Pelanggaran, Kemensos Cabut Izin Pengumpulan Uang-Barang ACT

Menko PMK Muhadjir Effendy. Foto-Antara/HO-Humas Kemenko PMK

apahabar.com, JAKARTA – Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022, terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak yayasan.

Pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi, karena Menteri Sosial Tri Rismaharani sedang menunaikan ibadah haji

“Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut,” kata Muhadjir Effendi dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu (6/7) dilansir Antara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan berbunyi “Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.”

Sedangkan dari hasil klarifikasi, Presiden ACT lbnu Khajar mengatakan bahwa menggunakan rata-rata 13,7 persen dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan. Angka 13,7 persen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10 persen.

Sementara itu, PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul.

Muhadjir menjelaskan, bahwa pemerintah responsif terhadap hal-hal yang sudah meresahkan masyarakat dan selanjutnya akan melakukan penyisiran terhadap izin-izin yang telah diberikan kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali.

Pada hari Selasa (5/7) Kementerian Sosial telah mengundang pengurus Yayasan ACT yang dihadiri oleh Presiden ACT Ibnu Khajar dan pengurus yayasan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait dengan pemberitaan yang berkembang di masyarakat.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Banjarmasin

News

Perjuangan Tentara di Banjarmasin Rela Gendong Lansia Demi Vaksin
Pasien di Bulukumba

News

Miris! Urus BPJS untuk Operasi, Pasien di Bulukumba Meninggal Dunia di Catatan Sipil
Muhamin Iskandar

News

Hmmm… Pemilu 2024, Muhaimin Lirik Sri Mulyani Jadi Cawapres
Jalan Hauling Tapin

News

Warga 3 Desa Blokade Jalan Hauling di Salam Babaris Tapin!
ODOL Banjarmasin

News

2023, Pemkot Banjarmasin Bakal Sikat Angkutan ODOL

News

Jelang Partai Penentu di Liga 1, CEO Barito Putera Ingatkan Lagi Petuah Pendiri Klub

News

Tenggelam di Selat Makassar, Nakhoda dan Pemilik KM Ladang Pertiwi Jadi Tersangka

News

Mudik Mengemudi Sendiri? Cegah Kantuk dengan Hindari Karbohidrat Tinggi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com