Duh, ASN di Banjarmasin Masih Ada Tak Taat Pajak Cuaca Kalsel Hari Ini: Pagi Cerah Berawan, Siang Berpotensi Hujan di Seluruh Wilayah Kapolres Angkat Bicara, Kapolsek Bungkam Soal Penembakan Maut Martapura Dugaan Skimming Bank Kalsel, Bank Sentral Angkat Bicara Pemerintah Canangkan Subtitusi Komoditas Impor Beralih ke Produk Dalam Negeri
agustus

Ahli Pertambangan: Tak Ada Pasal Mengatur Peralihan IUP Kena Sanksi Pidana Maupun Administrasi

- Apahabar.com     Selasa, 26 Juli 2022 - 07:22 WITA

Ahli Pertambangan: Tak Ada Pasal Mengatur Peralihan IUP Kena Sanksi Pidana Maupun Administrasi

apahabar.com, JAKARTA – Pihak ahli yang dihadirkan oleh pemohon dalam sidang praperadilan Mardani H. Maming mengatakan bahwa peralihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak dapat dijatuhi sanksi pidana.

Hal itu disampaikan oleh Ahli Pertambangan Ahmad Redi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/7/2022). Kemarin.

Dirinya menegaskan adanya perbedaan pemberian IUP dengan pengalihan IUP. Dirinya menjelaskan suatu kepala daerah bisa memberikan izin surat pertambangan apabila ada lahan kosong yang belum ada pemiliknya dengan catatan harus dipenuhi syarat-syarat administrasinya terlebih dahulu.

“Jadi yang hari ini belum ada, pemiliknya izin surat pertambangan kemudian oleh kepala daerah, bupati atau walikota atau gubernur nanti diberikan. Jadi sesuatu yang tadinya lahan kosong belum ada pemiliknya sama sekali kemudian diberikan kepada pemohon,” ungkapnya.

Sementara pada peralihan IUP, hal itu terjadi apabila perusahaan yang sudah diberikan IUP sebelumnya, lalu oleh bupati dialihkan kepada perusahaan lain.

“Nah sedangkan kalau peralihan, sesuatu di wilayah usaha pertambangan yang sebelumnya sudah diberitakan oleh bupati / walikota, kemudian IUP dialihkan kepada penyampainya yang lain,” tambahnya.

Lebih lanjut mengenai sanksi pidana, Ahmad Redi mengatakan tidak ada satu pun pasal yang mengatur tentang peralihan IUP akan dikenai pertanggung jawaban administrasi negara dan sanksi pidana.

“Di UU 4 Tahun 2009 dari Pasal 158-165 yang mengatur tentang sanksi pidana, tidak ada satu pun pasal yang mengatur tentang pengenaan pidana terhadap Pasal 93 ayat 1. Jadi pasal itu mengatur mengenai peralihan ini, tidak ada pertanggung jawaban administrasi negara dan tidak ada pertanggung jawaban sanksi pidana,” tutupnya.

Sidang Praperadilan Mardani H. Maming yang digelar memasuki agenda mendengarkan ahli dari kedua belah pihak dan juga melampirkan bukti-bukti. Sidang akan dilanjutkan hari ini dengan agenda pembacaan kesimpulan. (REGENT)

Editor: Pramirvan Aprillatu - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Presiden Lantik Menteri Kabinet Indonesia Maju, Berikut Daftarnya
Bulutangkis

News

8 Wakil Indonesia di Perempat Final Singapore Open 2022, Berikut Daftarnya
Ukraina

News

Rusia Klaim Kuasai Jalur Pemasok Air Utama di Ukraina
Erick Thohir

Nasional

Erick Thohir Apresiasi Penambahan RS Ekstensi Rujukan Covid-19
apahabar.com

Nasional

KPK Terima 94 Laporan Gratifikasi Terkait Idulfitri 1440 Hijriyah
Ilustrasi. Foto-Net.

Nasional

Kepala Baitul Mal Aceh Tenggara Diduga Perkosa Santriwati, Kini Berurusan dengan Polisi
apahabar.com

Nasional

WASPADA! Penipu Manfaatkan Vaksinasi Covid-19, Berikut Modusnya

Nasional

Survei PKB-ARSC: Elektabilitas Demokrat Tembus 3 Besar Partai Tertinggi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com