Dukung Perubahan Iklim, PSI Apresiasi Pendaftaran Parpol melalui Sipol Demonstrasi di DPRD Kalteng, Massa Protes Penertiban Tambang Emas Tradisional Tanpa Solusi Dugaan Penggelapan Mobil Rental, IRT Tabalong Terpaksa Diamankan Polisi Cuaca Kalsel Hari Ini: Seluruh Wilayah Berpotensi Hujan Ringan Teten Masduki Sebut Pengembangan Produk Kriya Perlu Libatkan Agregator
agustus

Amis Rasuah di Bendungan Tapin, “Dalam Waktu Dekat Ada Tersangkanya”

Tren perkara yang ditangani jajaran Korps Adhyaksa Kalsel tahun ini lebih bervariatif dibanding sebelumnya. Dari perkara perbankan sampai mafia tanah.
- Apahabar.com     Jumat, 22 Juli 2022 - 18:20 WITA

Amis Rasuah di Bendungan Tapin, “Dalam Waktu Dekat Ada Tersangkanya”

Bendungan Tapin saat diresmikan Presiden Joko Widodo. Foto-Istimewa.

apahabar.com, BANJARMASIN – Kejaksaan Tinggi Kalsel merilis sejumlah kasus menonjol sepanjang Januari-Juni 2022, salah satunya soal dugaan mafia tanah di megaproyek Bendungan Tapin.

Laporan capaian kinerja kasus disampaikan Kepala Kejati Kalsel, Mukri dalam rangkaian Hari Bhakti Adhyaksa ke- 26, Jumat (22/7).

Sederet penanganan perkara pun disampaikan. Sebut saja Bidang Pidana Khusus (Pidsus), misalnya.

Ada 23 perkara yang masih di tahap penyelidikan, dan 16 perkara bergulir di penyidikan, 11 perkara di pra-penuntutan. Lebih rinci, 9 perkara korupsi, 1 cukai, dan 1 perkara pajak.

“Di penuntutan ada 22 perkara korupsi, 1 cukai dan 13 sudah dieksekusi terpidana,” ujar Mukri didampingi para asisten bidang.

Kemudian Bidang Pidsus juga tengah melakukan upaya hukum berupa banding, kasasi hingga peninjauan kembali (PK).

“Dari hasil penanganan perkara di Pidsus kami berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara Rp2 miliar lebih,” jelasnya.

Adapun Aspidsus Kejati Kalsel, Dwiyanto menimpali untuk tren perkara yang ditangani pihaknya untuk tahun ini lebih bervariatif dibanding tahun sebelumnya.

“Kalau tahun lalu cenderung perkara pengadaan barang dan jasa. Tahun ini macam-macam, dari perkara perbankan sampai mafia tanah,” jelas Dwi.

Jajaran Kejati Kalsel melaporkan capaian kinerja sepanjang enam bulan terakhir. apahabar.com/Syahbani

Salah satunya perkara yang menonjol yaitu penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Tapin.

Di mana sejak Mei lalu perkara tersebut sudah masuk dalam tahap penyidikan. Sedikitnya sudah ada sekitar 20 saksi yang diperiksa, mulai dari pemilik tanah, pihak perbankan hingga mantan kepala BPN setempat.

“Untuk penetapan tersangka masih belum. Untuk kendala tidak ada. Kemungkinan dalam waktu dekat akan ada tersangkanya,” beber Dwi.

Sementara itu, di Bidang Pidana Umum, hingga Juni lalu ada 2.531 Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang masuk. Dari jumlah itu 2.258 di antaranya dinyatakan selesai dan sudah masuk di tahap I.

“Dari jumlah itu sebanyak 2.103 sudah selesai tahap I. Sementara yang sudah selesai penuntutan ada sebanyak 1.615,” jelas Mukri.

Asisten Pidum Kejati Kalsel, Indah Laila menjelaskan tren kasus yang saat ini mendominasi masih terkait penyalahgunaan narkotika.

“Saya melihat dua tahun terakhir kasus yang menonjol masih kasus narkotika, hampir 60 persen di Kejati khususnya umumnya di Kalsel,” beber Laila.

Selanjutnya Bidang Intelijen, ada 71 perkara yang sudah dilakukan puldata atau pengumpulan data. Sementara 17 perkara masuk dalam operasi intelijen yustisia, dan pelacakan aset 1 perkara.

Di bidang ini, jajaran intelijen Korps Adhyaksa juga telah menangkap 4 buronan, 3 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan 1 Kabupaten Banjar.

Konstruksi Kasus 

Kepala Kantor BPN Batola Diperiksa Kejati Soal Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Bendungan Tapin

Sudah beroperasi dan diresmikan Presiden Joko Widodo, proyek Bendungan Tapin ternyata menyimpan masalah.

Mencium aroma korupsi, Kejati Kalsel menaikkan status kasus dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

Penyidikan itu didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor: Print -02/O.3/Fd.2/05/2022.

Dalam surat perintah yang diteken Kepala Kejati Kalsel, diperintahkan 10 orang penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus untuk melaksanakan penyidikan.  Enam orang menjadi terperiksa pada awal Juni tadi.

Dijelaskan bahwa penyidikan kasus merupakan pengembangan dari langkah-langkah yang dilakukan Tim Pemberantasan Mafia Tanah Kejati Kalsel.

Dugaan korupsi Bendungan Tapin ini berkaitan dengan proses pengadaan lahan.  Bendungan Tapin di Desa Pipitak, Kecamatan Piani, merupakan proyek tahun jamak 2015 sampai 2020 dengan pagu anggaran mencapai hampir Rp1 triliun.

Termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), pelaksanaan pembangunan fisik bendungan dengan luas genangan sekitar 425 hektare itu diawali pengadaan lahan.

Setelah selesai dibangun, Bendungan Tapin diresmikan 18 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Diharapkan bendungan menambah kapasitas tampungan air dalam rangka mewujudkan ketahanan air dan pangan.

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Jembatan Satuun Ambruk

Hot Borneo

Jembatan Ulin di Santuun Tabalong Ambruk, Warga Gotong Royong Buat Titian Darurat

Hot Borneo

Kasus DBD Meningkat, Dinkes Kapuas Lakukan Fogging
Reses

Hot Borneo

Reses di Sungai Loban, Masyarakat Tanyakan Perbaikan Jalan Nasional ke Bang Dhin
hujan

Hot Borneo

Siapkan Payung, Kalsel Diperkirakan Hujan Siang Ini
Masjid Agung Al-Mukarram Kapuas

Hot Borneo

Pengelola Masjid Agung Al-Mukarram Apresiasi Vaksinasi Massal dari Polres Kapuas
BPK

Hot Borneo

Bantu BPK Swasta di Banjarmasin, Mukhyar Salurkan Puluhan Unit Selang

Hot Borneo

Remaja Tenggelam di Kuin Banjarmasin Ditemukan Meninggal Dunia

Hot Borneo

Sempat Mati Suri, Pembangunan Pelaihari City Mall Dilanjutkan Lagi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com