Aksi Ciamik Pereli Kalsel di Kejurnas Danau Toba Rally 2022, Rifat Sungkar Tercecer IPW Desak Kapolda Kalsel Copot AKBP AB Dkk Liburland Festival di Banjarbaru, Isyana Sarasvati Pikat Ribuan Pengunjung Breaking! Toko Pecah Belah di Palangka Raya Terbakar Aksi Dugaan Perampasan, 3 Polisi Kalsel Berhadapan dengan Propam
agustus

Esok! Komnas HAM Mediasi Kisruh Revitalisasi Pasar Batuah Banjarmasin

Komnas HAM turun gunung mengatasi kisruh revitalisasi Pasar Batuah Banjarmasin. Bahkan rencananya esok, Selasa (5/7).
- Apahabar.com     Senin, 4 Juli 2022 - 23:17 WITA

Esok! Komnas HAM Mediasi Kisruh Revitalisasi Pasar Batuah Banjarmasin

Habib Fathur Bahasyim di tengah aksi blokade warga Batuah yang menentang rencana revitalisasi pasar saat upaya pembongkaran yang gagal, 18 Juni 2022. Foto-foto: apahabar.com/Bahaudin Qusairi

apahabar.com, BANJARMASIN -Komnas HAM turun gunung mengatasi kisruh revitalisasi Pasar Batuah Banjarmasin.

Bahkan rencananya esok, Selasa (5/7), lembaga negara mandiri ini memanggil Pemkot Banjarmasin dan warga Pasar Batuah.

Proses mediasi pun digelar di Kegubernuran Kalsel, Banjarbaru.

“Ya benar,” ucap Sekdakot Banjarmasin, Ikhsan Budiman kepada apahabar.com, Senin (4/7).

Dalam proses mediasi, Ikhsan bakal didampingi sejumlah pihak di lingkup Pemkot Banjarmasin.

Di antaranya Asisten II, Staf Ahli Hukum, Kadis Perdagin, Satpol PP, Kabag Hukum, Kabid Aset, Camat Banjarmasin Timur dan Lurah Kuripan.

“Sama tim,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komnas HAM menggelar pertemuan dengan Pemkot Banjarmasin terkait sengketa Pasar Batuah.

Pramediasi digelar di Kantor Komnas HAM, Jakarta, mulai pukul 10.00, Kamis (23/6). Sejumlah poin dihasilkan.

“Intinya kami meminta beberapa keterangan terkait pokok permasalahan,” ujar Komisioner Komnas HAM, Hairansyah dihubungi apahabar.com, Kamis siang.

Dalam pramediasi, Pemkot Banjarmasin melalui Sekda Ikhsan Budiman menyampaikan klarifikasi dan informasi secara tertulis kepada Komnas HAM.

Pramediasi dipimpin oleh Hairansyah dan dihadiri oleh Koordinator Bidang Mediasi Eri Riefika, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar, Bagian Hukum Pemkot Banjarmasin, Penata Mediasi Sengketa HAM Pertama Riski Marita dan Nathania Frisca.

Komnas HAM lalu meminta berbagai macam alternatif solusi yang bisa ditawarkan Pemkot, dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

“Pemkot pada prinsipnya bersedia untuk mengikuti proses mediasi yang difasilitasi oleh Komnas HAM,” sambung Ancah.

Alternatif solusi dimaksud, kata Ancah, antara lain rumah susun bagi penghuni Pasar Batuah secara gratis untuk satu tahun. Pemkot juga menyatakan kesanggupannya menyiapkan enam pasar relokasi bagi pedagang.

Bagaimana dengan opsi penundaan revitalisasi? atau ganti rugi/kompensasi bagi warga sesuai harapan mayoritas warga? Soal ini, belum ada titik terang.

Lantas kapan mediasi benar-benar dilaksanakan? Ancah berkata kemungkinan pada pekan pertama Juli mendatang.

“Antara 4-8 Juli,” ujarnya. “Sebelum itu, kami akan melakukan pramediasi dengan pedagang,” tandasnya.

Negosiasi Sekdakot Banjarmasin dengan Warga Pasar Batuah Berakhir Buntu

Dalam pramediasi, Sekda Ikhsan Budiman juga melaporkan hasil sosialisasi sebanyak sembilan kali kepada warga RT 11 dan 12 Pasar Batuah serta pedagang. Masing-masing tiga tahap.

“Namun hanya sosialisasi pertama pada 15 Maret 2022 yang dihadiri oleh pedagang, warga Pasar Batuah, Aliansi Kerukunan Warga Batuah didampingi kuasa hukum LBH Ansor,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ikhsan berharap melalui mediasi Komnas HAM, pihaknya dapat bertemu serta berdialog dengan masyarakat secara langsung guna mencapai kesepakatan bersama.

Sebagai pengingat, rencana revitalisasi Batuah bak pisau bermata dua. Jika pemkot terancam kehilangan dana bantuan pusat, lain halnya dengan 191 kepala keluarga (KK) dengan 562 jiwa yang tersebar di dua RT sekaligus. Tak hanya tempat tinggal, warga juga terancam kehilangan mata pencaharian.

Pemicu sengketa ini bermuara pada Surat Keputusan (SK) Wali Kota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022 tentang program pembangunan strategis daerah.

Pemkot bersikeras melakukan pembongkaran karena mengklaim lahan yang ditinggali warga adalah milik negara.

Lain sisi, warga menolak angkat kaki lantaran gugatan hukum di PTUN terus bergulir. Singkatnya, tak adanya kompensasi dan ganti rugi maksimal jadi pemicu lainnya.

Editor: Muhammad Robby - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

jemaah haji

Hot Borneo

Beredar Data Calon Jemaah Haji Kalsel di Medsos, Simak Jawaban Kanwil Kemenag

Hot Borneo

Tipu-tipu Jual Beli Solar, Kakak Beradik dan Seorang Perempuan Digulung Macan Kalsel

Hot Borneo

Berkedok Resto, Warung Miras Banjarmasin Diobok-obok
Partai

Hot Borneo

Ramai Ditolak, Partai Mahasiswa Indonesia Dinilai Langgar Aturan Statuta Perguruan Tinggi

Hot Borneo

Geramnya Bang Dhin Masih Ada Perusahaan di Kalsel Bayar THR Tak Layak
Sopir Angkot Samarinda

Hot Borneo

Tak Terima Diberi Rp2 Ribu, Sopir Angkot di Samarinda Ditodong Badik Oknum Jukir

Hot Borneo

Pilih Nikah Siri, Ribuan Pasutri di Kubar Belum Diakui Negara
TSK Sabu Tabalong

Hot Borneo

Edarkan Narkoba, Warga Nalui Tabalong Disergap Polisi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com