Duh, ASN di Banjarmasin Masih Ada Tak Taat Pajak Cuaca Kalsel Hari Ini: Pagi Cerah Berawan, Siang Berpotensi Hujan di Seluruh Wilayah Kapolres Angkat Bicara, Kapolsek Bungkam Soal Penembakan Maut Martapura Dugaan Skimming Bank Kalsel, Bank Sentral Angkat Bicara Pemerintah Canangkan Subtitusi Komoditas Impor Beralih ke Produk Dalam Negeri
agustus

Kuasa Hukum: Alasan DPO Jadi Sabotase Proses Praperadilan Kami

- Apahabar.com     Rabu, 27 Juli 2022 - 17:45 WITA

Kuasa Hukum: Alasan DPO Jadi Sabotase Proses Praperadilan Kami

apahabar.com, Jakarta – Hakim Utama Hendra Utama Sotardodo memutuskan untuk tidak menerima permohonan praperadilan yang diajukan Mardani H. Maming.

Tim kuasa hukum Mardani H. Maming, Denny Indrayana menyayangkan hal tersebut karena merasa tersabotase dengan adanya status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Hal itu diungkapkannya setelah pembacaan putusan sidang praperadilan yang diadakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, (27/7/2022).

“Tentang DPO yang dijadikan untuk tidak menerima permohonan praperadilan ini, menurut saya ini menjadi sabotase sebenarnya bagi proses praperadilan,” ujar mantan Wamenkumham tersebut.

Landasan penolakan yang dikeluarkan oleh hakim tersebut berlandaskan Surat Edaran No.1 Tahun 2018 Mahkamah Agung, tentang larangan pengajuan praperadilan yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Denny menambahkan karena bunyi Surat Edaran tersebut menekankan larangan pengajuan bagi DPO, sedangkan kliennya tiba-tiba dibuat menjadi DPO satu hari sebelum pembacaan putusan.

“Soal larangan pengajuan, pengajuan itu dilakukan sebelum ada DPO. Kami di tengah jalan tiba-tiba Di-DPO-kan sehari sebelum pembacaan putusan. Tiba-tiba DPO dikeluarkan dan itu dijadikan pintu masuk untuk tidak menerima (permohonan praperadilan),” tuturnya.

Pihaknya pun masih memperdebatkan status DPO yang disematkan oleh KPK. Hal itu disebabkan pihaknya mengaku selalu berkoordinasi kepada pihak KPK tentang tidak hadirnya pada panggilan KPK.

“Jadi DPO sendiri kita berbeda pendapat. Karena kan orang itu dinyatakan tidak kooperatif kemudian jadi dasar untuk DPO jika tidak hadir dengan alasan yang sah,” tutupnya.

Lebih lanjut, dirinya merasa kecewa dengan permohonan praperadilan yang tidak diterima dan mengesampingkan hal-hal yang menjadi inti pertanyaaan dari permohonan tersebut.

Hal itu meliputi penetapan tersangka dan pembuktian yang tidak sah.

Sebelumnya, sidang praperadilan Mardani H. Maming telah selesai diputuskan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak menerima permohonan yang diajukan oleh pihak Mardani H. Maming. (REGENT) 

Editor: Pramirvan Aprillatu - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Kenang Ani Yudhoyono, Warga Pacitan Kibarkan Bendera Setengah Tiang
apahabar.com

Nasional

Serikat Penyelenggara Haji dan Umrah Surati Jokowi
apahabar.com

Nasional

Hebohkan Warga, Bocah 12 Tahun Ini Hidup Lagi Saat Dimandikan

Nasional

Kunjungi Destinasi Wisata Likupang, Sandiaga Uno: Pelaku Usaha Perlu Disertifikasi
Covid-19

Nasional

Datang Dari Jakarta, Aa Gym Positif Covid-19

Nasional

Istri WS Rendra, Ken Zuraida Tutup Usia
Kecelakaan Maut

Nasional

Kecelakaan Maut, Mobil Strada Hantam Pemotor Lalu Terjungkal, 2 Orang Tewas
mforce

News

MForce Tampilkan 4 Motor Sekaligus di GIIAS 2022, Begini Wujudnya
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com