Besok, Dua Wakil Kalsel Siap Bertugas Jadi Anggota Paskibraka Nasional Selain Carens, Kendaraan Listrik Jadi Bintang Kia di GIIAS 2022 Kemenhub Terbitkan Empat Surat Edaran Syarat Perjalanan Terbaru Divonis 8 Tahun Penjara, Wahid Dibebaskan dari Ganti Rugi Rp26 Miliar  Apkasi Ajak Perusahaan Barang Jasa Rebut Peluang Pengadaan di Pemda Melalui APN 2022
agustus

Lagi, Penyidik Polri Periksa Dua Petinggi ACT Hari Ini

Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri kembali meminta keterangan dua petinggi ACT. Pendiri ACT, Ahyudin dan Presiden ACT, Ibnu Khajar.
- Apahabar.com     Senin, 11 Juli 2022 - 09:31 WITA

Lagi, Penyidik Polri Periksa Dua Petinggi ACT Hari Ini

Pendiri ACT Ahyudin seusai dipanggil penyidik Polri. Foto-net

apahabar.com, JAKARTA – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri kembali meminta keterangan dua petinggi Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Pemeriksaan terkait penyelidikan dugaan penyimpangan dana yang dilakukan lembaga tersebut, Senin.

Kedua petinggi yang dimintai keterangan adalah pendiri ACT Ahyudin, dan Presiden ACT Ibnu Khajar.

“Ahyudin dan Ibnu, keduanya lanjut diperiksa Senin,” kata Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Andri Sudarmaji dilansir Antara, Senin (11/7).

Ahyudin dan Ibnu Khajar sebelumnya telah memenuhi panggilan penyidik Polri untuk dimintai keterangan pada Jumat (8/7).

Pemeriksaan terhadap Ahyudin berlangsung dari pukul 11.00 WIB sampai dengan 22.30 WIB, sedangkan Ibnu Khajar mulai dimintai klarifikasi pukul 15.00 sampai dengan 22.00 WIB.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan Polri menyelidiki dugaan penyimpangan dana sosial ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 yang terjadi pada 2018 lalu.

Kedua Pengurus ACT tersebut diduga menyalahgunakan sebagian dana sosial itu untuk kepentingan pribadi masing-masing berupa pembayaran gaji dan fasilitas pribadi.

“Bahwa Pengurus Yayasan ACT dalam hal ini saudara Ahyudin selaku pendiri merangkap ketua, pengurus dan pembina serta saudara Ibnu Khajar selaku ketua pengurus melakukan dugaan penyimpangan sebagian dana sosial dari pihak Boeing tersebut untuk kepentingan pribadi masing-masing,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (9/7).

Menurut Ramadhan, kedua Pengurus ACT tersebut tidak pernah mengikutsertakan pihak ahli waris dalam penyusunan rencana maupun pelaksanaan penggunaan dana sosial.

Selain itu tidak pernah memberitahu kepada pihak ahli waris terhadap besaran dana sosial yang didapatkan dari pihak Boeing serta penggunaan dana sosial tersebut yang merupakan tanggung jawabnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara diperoleh fakta, ACT menerima dana dari Boeing untuk disalurkan kepada korban sebagai dana sosial sebesar Rp138 miliar.

Pihak Boeing memberikan dua jenis dana kompensasi, yaitu dana santunan tunai kepada ahli waris korban masing-masing sebesar Rp2,06 miliar serta bantuan nontunai dalam bentuk dana sosial sebesar Rp2,06 miliar.

Namun, dana tersebut tidak dapat dikelola langsung oleh para ahli waris korban, melainkan harus menggunakan lembaga atau yayasan yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Boeing. Salah satunya adalah lembaga harus bertaraf internasional.

Kemudian, kata Ramadhan, pihak Boeing menunjuk ACT atas rekomendasi ahli waris korban untuk mengelola dana sosial tersebut yang diperuntukkan membangun fasilitas pendidikan.

Akan tetapi, kata dia lagi, pihak ACT tidak memberitahukan realisasi jumlah dana sosial yang diterima dari pihak Boeing kepada ahli waris korban, termasuk nilai serta progres pekerjaan yang dikelola oleh ACT.

“Diduga ACT tidak merealisasikan seluruh dana sosial tersebut, melainkan sebagian dana sosial tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran gaji ketua, pengurus, pembina, serta staf dan juga digunakan untuk mendukung fasilitas serta kegiatan kepentingan pribadi Ahyudin dan wakil ketua pengurus,” kata Ramadhan.

Ramadhan menyebutkan, kasus ini masih dalam penyelidikan. Penyidik mengusut dugaan pelanggaran Pasal 372 juncto 372 KUHP dan/atau Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan/atau Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Banjir Cirebon

News

Banjir Cirebon; 2.433 Rumah Terendam
Bandara SAMS Balikpapan

News

Bandara Balikpapan Hapus Syarat Antigen & PCR, Penumpang Belum Tahu
Menteri Yaqut

Hot Borneo

Buka Konbes ke-25 GP Ansor di Kalsel, Menag: Berkhidmat Bagi Negeri Walau Ada Pandemi
Kasus Polisi Tembak Polisi

News

Bukan Bagian Tim Khusus, Komnas HAM Akan Selidiki Kasus Polisi Tembak Polisi

News

Mendagri Berkantor di IKN Nusantara Mulai 1 Januari 2024

News

Gandeng Kejagung dan Bareskrim, Kemenkop Harapkan Penarikan Aset KSP Indosurya

News

Momen Langka, Yerusalem-Palestina Berselimut Salju
Yamaha Fazzio Hybrid

News

Hore! Yamaha Fazzio Resmi Hadir di Banjarmasin, Berikut Keunggulannya…
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com