Resmi Dibuka, Menko Airlangga Sebut GIIAS Jadi Kesuksesan Banyaknya Kendaraan Listrik [ANALISIS] Bisakah Gugatan UU Kalsel Dicabut di Tengah Jalan? Launching OPOP di Kalsel, Wapres Ma’ruf Ingin Produk Pesantren Go Internasional Kalsel Waspada Potensi Hujan Disertai Kilat Dianggap Lebih Berbahaya dari Narkoba, Ini 3 Manfaat Lain dari Kratom
agustus

Resmi! Polri Pecat AKBP Brotoseno

- Apahabar.com     Kamis, 14 Juli 2022 - 20:03 WITA

Resmi! Polri Pecat AKBP Brotoseno

AKBP Raden Brotoseno. Foto: Antara

apahabar.com, BANJARMASIN – Berakhir sudah polemik mengenai status AKBP Raden Brotoseno. Teranyar, mantan penyidik KPK tersebut resmi dipecat Polri.

“Sanksi administrasi berupa PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah kepada wartawan, Kamis (14/8).

Polri, seperti dilansir CNN Indonesia, memutuskan memecat AKBP Brotoseno melalui sidang peninjauan kembali (PK). Sidang PK terkait putusan etik yang sebelumnya telah dijatuhkan kepada perwira menengah tersebut.

Brotoseno diketahui merupakan mantan narapidana kasus korupsi. Meski demikian, ia tetap dipertahankan oleh Korps Bhayangkara dalam putusan etik awal.

Nurul menyebut putusan tersebut diambil oleh tim PK pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Setelah putusan tersebut diambil, Polri menyerahkan hasilnya kepada Asisten Kapolri bidang SDM untuk memproses pemecatan Brotoseno.

Meski demikian, hingga saat ini Brotoseno masih belum secara resmi dipecat dari Korps Bhayangkara.

“Jadi saat ini KEP PTDH-nya belum ada,” jelasnya.

Tim yang menyidangkan Brotoseno diketahui terdiri dari Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri selaku Wakil Ketua Komisi, lalu Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri.

Sidang PK itu dapat digelar usai Kapolri merevisi dua perkap setelah AKBP Brotoseno kedapatan masih aktif sebagai perwira Polri sekalipun sudah menjadi napi kasus korupsi.

Dalam Pasal 83 ayat 1 Perkap 7/2022 diatur bahwa Kapolri berwenang melakukan peninjauan kembali (PK) atas putusan KKEP atau putusan KKEP banding yang telah final dan mengikat.

Kemudian pada ayat 2 dijelaskan bahwa PK dapat dilakukan apabila dalam putusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) atau KKEP banding terdapat kekeliruan atau ditemukan alat bukti yang belum diperiksa pada saat sidang.

Sebagai informasi, pada 2017 Brotoseno divonis pidana lima tahun penjara dan telah bebas bersyarat sejak 15 Februari 2020. Polemik muncul karena Brotoseno tidak dipecat dari institusi Polri meski menjadi terpidana kasus korupsi.

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Pertalite

News

Terungkap! Ini Biang Kerok yang Bikin Harga Pertamax RI Naik
Stunting

News

BKKBN Kalsel Bersinergi dengan IBI Tekan Stunting
Partai Mahasiswa Indonesia

News

Partai Mahasiswa Ternyata Perubahan dari Partai Kristen Indonesia 45

News

Kebakaran Simpang Empat, Dandim Tanah Bumbu Guyur Bantuan
NasDem

News

Gelar Rakernas, NasDem Ingin Hadirkan Pemilu Tanpa Pembelahan
PTM Terbatas

News

Jelang PTM Terbatas, Dosen Hingga Mahasiswa Uniska Banjarmasin Ikut Vaksinasi Booster
Honorer

News

Fix! Tenaga Honorer Dihapus Tahun Depan
Dubes Fadjroel Rahman

News

Dubes RI untuk Kazakhstan Pulang ke Banua, Bicara Zuriat Kesultanan Banjar
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com