Dilantik Jadi Sekda, Yani Tambah Daftar Kosong Kepala Dinas Pemkab HST Heboh Siswa Banjarmasin Diduga Tertular Covid-19, Disdik Turun Tangan Cuaca Kalsel Hari Ini: Tak Ada Peringatan Dini, Seluruh Wilayah Berpotensi Cerah Berawan Banjir Hantakan HST Rengut Nyawa Balita, Lebih Lima Desa Terendam Terungkap, Motif Pembunuhan 17 Agustus di Cempaka Banjarbaru
agustus

Tanpa Catatan, DPRD Batola Setujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021

- Apahabar.com     Kamis, 28 Juli 2022 - 20:45 WITA

Tanpa Catatan, DPRD Batola Setujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021

Bupati Barito Kuala, Hj Noormiliyani AS, menandatangani berita acara persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 dalam rapat paripurna di DPRD Batola, Kamis (28/7). Foto: Prokopimda Batola

apahabar.com, MARABAHAN – Tanpa catatan tambahan, DPRD menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 yang disampaikan Pemkab Batola.

Persetujuan disampaikan melalui rapat paripurna DPRD Batola yang diikuti Bupati Hj Noormiliyani AS, Kamis (28/7).

Dalam laporan hasil pembahasan Badan Anggaran yang dibacakan Hj Sri Wahyuningsih, DPRD Batola tak lagi melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap muatan materi.

Penyebabnya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sudah diaudit BPK, serta telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Diketahui pendapatan daerah yang disepakati dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp1,24 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,28 triliun.

Kemudian belanja dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1,35 triliun dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp1,27 triliun.

Sementara pembayaran netto yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp106 miliar.

Dengan demikian, sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa 2021 menghasilkan surplus, ditambah pembiayaan bersih diperoleh nilai sebesar Rp114 miliar.

“Seiring perampungan pembahasan dan persetujuan, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dapat ditetapkan sebagai Perda,” papar Sri Wahyuningsih.

Selain Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, kesempatan yang sama juga menyepakati empat Raperda inisiatif DPRD Batola.

Disesuaikan dengan hasil fasilitasi Gubernur kalimantan Selatan, keempat Raperda tersebut adalah Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Kemudian tentang Lambang Daerah, Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas, serta Penyelenggaraan Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.

“Setelah Raperda tersebut menjadi Perda, diharapkan dilaksanakan dengan sebaiknya, sekaligus disosialisasikan kepada masyarakat,” jelas Reza Widya Noor, Ketua Gabungan Komisi A.

“Dengan demikian, masyarakat mengetahui dan menaati Perda tersebut sehingga semua yang diharapkan dapat terlaksana,” tandasnya.

Editor: Bastian Alkaf - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Pemkab Barito Kuala

Meski Agak Aneh, Paskibra Peringatan HUT Kemerdekaan di Batola Tetap Semangat

Pemkab Barito Kuala

Iduladha Tiba, Warga Batola Diimbau Tak Bungkus Daging Dengan Plastik

Pemkab Barito Kuala

Semarak Resepsi Hari Jadi Batola, Dari Karnaval Daur Ulang Hingga Band Radja

Pemkab Barito Kuala

Resmi Jadi Sekda Batola, Alumnus IHE Institute di Belanda Ini Dituntut Lebih Inovatif
apahabar.com

Pemkab Barito Kuala

Tak Cuma Juara, Sasirangan Batola Juga Berdesain Limited Edition
apahabar.com

Pemkab Barito Kuala

Hindari Kerumunan, Masjid di Marabahan Bagi Daging Door To Door

Pemkab Barito Kuala

Cabut Gigi Pakai Tang, Warga Bagagap Batola Malah Terkena Kanker Mulut

Pemkab Barito Kuala

Diapresiasi Atas Dedikasi Penyelamatan Bekantan, Bupati Batola Pinta Komitmen Seluruh Pihak
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com