Gerak Cepat Polres Batola Bongkar Komplotan Garong Lintas Daerah Kemenhub Intensifkan Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan untuk Stabilkan Harga Tiket Pesawat Banjir Hantakan Renggut Nyawa Balita, Walhi Teringat Gugatan Warga Merasakan Sensasi Balapan Mobil Layaknya di Sirkuit Asli Pilihan AC Rumahan, Tinggal Klik Sejuknya Merata ke Seluruh Ruangan
agustus

Wakil Kalsel di DPR Sarankan Presiden Keluarkan Perppu Soal Pemilu 2024

Wakil Kalsel di Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menyarankan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu terkait Pemilu 2024.
- Apahabar.com     Minggu, 3 Juli 2022 - 16:40 WITA

Wakil Kalsel di DPR Sarankan Presiden Keluarkan Perppu Soal Pemilu 2024

Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Wakil Kalsel di Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menyarankan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Pemilu 2024.

Sebab menurut dia, ada beberapa norma dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang harus diubah.

Dia menjelaskan, salah satu norma yang harus diubah adalah terkait jumlah daerah pemilihan (dapil), setelah bertambahnya tiga provinsi baru di Papua dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Komisi II DPR akan membahas bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, apakah revisi UU Pemilu atau Presiden keluarkan Perppu. Namun kalau mau cepat, Presiden keluarkan Perppu,” kata Rifqi dilansir Antara, Minggu (3/7).

Saat ini menurut dia, Komisi II DPR belum membicarakan terkait revisi UU Pemilu bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait munculnya dapil baru.

Kendati demikian, Komisi II DPR membuka opsi jika Presiden mengeluarkan Perppu tentang persoalan penambahan dapil dan kursi anggota legislatif karena sudah memenuhi unsur mendesak untuk dikeluarkan Perppu.

“Kami menilai urgen Presiden keluarkan Perppu terkait dengan mitigasi beberapa norma yang harus diubah dalam UU Pemilu dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Dia menjelaskan, Komisi II DPR memandang sangat penting terkait munculnya dapil baru termasuk alokasi kursi legislatif di tiga provinsi di Papua dan IKN Nusantara.

Rifqi mengatakan, Perppu juga diperlukan untuk mengatur beberapa norma yang belum diatur dalam UU Pemilu antara lain keserentakan akhir masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu di daerah, kodifikasi mekanisme sengketa penangan pemilu dan pilkada.

Namun menurut dia, Komisi II DPR belum membicarakan dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait apakah perlu dilakukan revisi UU Pemilu atau Presiden mengeluarkan Perppu untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Komisi II DPR akan membicarakan persoalan tersebut bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu pada Masa Sidang mendatang,” katanya.

Tiga Provinsi di Papua

Sebelumnya, Undang-Undang terkait pemekaran wilayah di Provinsi Papua resmi diputuskan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, pada Kamis (30/6/2022) lalu.

DPR secara resmi mengesahkan tiga rancangan undang-undang (RUU) daerah otonomi baru (DOB) menjadi UU.

Ketiga RUU tersebut adalah RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pembahasan tiga RUU DOB Papua tersebut merupakan amanat Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

“Dalam Pasal 76 ayat 2 dimana pemerintah dan DPR dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten atau kota menjadi daerah otonom, untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat orang asli papua,” kata Doli.

Doli berharap, disetujuinya tiga RUU pemekaran Papua dapat mengatasi masalah konflik di Bumi Cenderawasih, percepat dan pemerataan pembangunan di Papua.

Dia juga memaparkan, tujuan pemekaran Papua sesuai Pasal 93 Peraturan Pemerintah nomor 106 tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Otsus Papua yaitu percepatan dan pemerataan pembangunan, mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan harkat serta martabat Orang Asli Papua (OAP).

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

News

Penembakan di Pilpres Filipina, 6 Tewas

News

Serbu! Ada 2.700 Lowongan Kerja BUMN, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

News

Negara Ini Dikabarkan Siap Pasok Ribuan Rudal ke Ukraina

News

Desa Wisata Belitar Seberang Masuk 50 Besar ADWI, Sandiaga Uno: Perlu Fokus Wisata Alam
IKN Nysantara

News

Habib Banua Sesalkan Kepala Otorita IKN Bukan Putra Daerah
SAR

News

Keberadaan Pria Misterius Melompat dari Jembatan Kembar Darussalam Dilacak
Menag

News

MUI Respons Permintaan PA 212 yang Menyoal Menag
Ular

News

Bikin Panik! King Kobra Muncul Depan Kantor PDAM Balikpapan  
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com