apahabar.com, JAKARTA – Setelah ditunjuk oleh Presiden menjadi ketua pelaksana Percepatan Penurunan Stuntung (PPS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tetapkan 3 arah kebijakan untuk kurangi kasus stunting di antaranya seperti pendekatan keluarga beresiko, pendekatan multi sektor sampai intervensi gizi.
Seketaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto menjelaskan untuk pendekatan keluarga beresiko arah kebijakannya akan dimulai dari hulu dengan melakukan upaya pencegahan yang disusul dengan upaya penanganan. Selain itu, menurutnya penanganan stunting tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah sehingga BKKBN merasa diperlukan platform yang bisa menghubungkan kerjasama ke berbagai pihak.
“Pendekatan yang sifatnya pintahelix kami juga menyediakan platform kerja sama antar berbagai komponen bisa pemerintah dengan pemerintah maupun diluar pemerintah maupun dengan sektor lainnya,” ujarnya dalam webinar keterbukaan informasi publik yang disiarkan melalui Youtube Kementerian Keuangan RI, Kamis (4/8).
Dia juga menambahkan bahwa ada beberapa faktor penyebab stunting sehingga sangat penting untuk melakukan intervensi gizi untuk memastikan kecukupan gizi utamanya untuk calon pengantin, ibu hamil, atau balitanya yang merupakan kelompok prioritas.
Menurutnya konvergensi juga menjadi hal yang penting baik secara vertikal yaitu dengan pihak lain diluar pemerintahan dan horizontal yaitu dengan pemerintah itu sendiri.
“Adanya dukungan regulasi, penganggaran, dan mekanisme tata kerja jadi ini adalah kebijakan yang sebetulnya sudah dituangkan,” tutupnya. (Thomas)