Resmi Dibuka, Menko Airlangga Sebut GIIAS Jadi Kesuksesan Banyaknya Kendaraan Listrik [ANALISIS] Bisakah Gugatan UU Kalsel Dicabut di Tengah Jalan? Launching OPOP di Kalsel, Wapres Ma’ruf Ingin Produk Pesantren Go Internasional Kalsel Waspada Potensi Hujan Disertai Kilat Dianggap Lebih Berbahaya dari Narkoba, Ini 3 Manfaat Lain dari Kratom
agustus

Pembahasan Akhir RKUHP, Mahfud MD: Presiden Jokowi Minta Pembahasan Ajak Libatkan Publik

- Apahabar.com     Selasa, 2 Agustus 2022 - 17:22 WITA

Pembahasan Akhir RKUHP, Mahfud MD: Presiden Jokowi Minta Pembahasan Ajak Libatkan Publik

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menjelaskan progres pembahasan RKUHP. Foto: Resti - apahabar.com

apahabar.com, JAKARTA – Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sudah memasuki tahap akhir. RKUHP yang berisi sebanyak 700 pasal tersebut kemudian terurai memunculkan sebanyak 14 masalah yang perlu dibahas lebih mendalam.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan Presiden Jokowi telah memerintahkan pembahasan akhir RKUHP dapat melibatkan masyarakat. Hal tersebut perlu dilakukan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama sejumlah masalah yang masih diperdebatkan dalam dilakukan secara masif dan terbuka.

“Oleh sebab itu, terhadap 14 masalah yang sekarang sedang menjadi diskusi itu akan dilakukan diskusi-diskusi secara lebih terbuka,” katanya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan yang disiarkan secara daring, Selasa (2/8).

Mahfud juga menjelaskan keterlibatan publik dalam pembahasan RKUHP merupakan bagian dari hakikat demokrasi dalam konteks pemberlakuan hukum. Selain itu, sekaligus juga dapat memberikan pemahaman sekaligus persetujuan dari masyarakat.

Ke depan, pembahasan RKUHP akan dibahas di DPR RI. Sedangkan, 14 masalah hasil dari pembahasan RKHUP sebelumnya akan dilakukan sosialisasi sekaligus diskusi ke kelompok masyarakat yang terkait dengan masalah-masalah yang masih didiskusikan.

Adapun secara teknis, kata Mahfud, materi pemabahasan RKUHP akan dipersiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan penyelenggara diskusi nantinya akan difasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Intinya itu seluruh yang akan kita lakukan itu adalah dalam rangka menjaga ideologi negara dan integritas negara. Integritas ke tata pemerintahan kita, integritas ke tata negaraan kita di bawah sebuah ideologi negara dan konstitusi yang kokoh,” pungkasnya. (Resti)

Editor: Bethriq Kindy Arrazy - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

News

Shin Tae-yong Puji Semangat Juang Garuda Muda Tumbangkan Malaysia

News

Kalau Masih Doyan Produk Impor, Presiden Jokowi Ancam Potong DAK Daerah
Harga Batu Bara

News

Gas Tak Terbendung, Harga Batu Bara Kian Melambung!

News

Resmi Tersangka, Petinggi ACT Selewengkan Rp34 Miliar Bantuan Boeing
Jokowi dan Megawati Soekarnoputri

News

Soal Hubungan Megawati-Jokowi, PDI Perjuangan: Mega Hanya Tersenyum
Viral Blast

News

Ssttt…Bareskrim Periksa Persija-PS Sleman-Madura United Terkait Viral Blast

News

Kasus Positif Covid-19 Melonjak, Jubir Covid-19 Imbau Gencarkan Vaksin Dosis Ketiga
Partai Mahasiswa Indonesia

News

Partai Mahasiswa Ternyata Perubahan dari Partai Kristen Indonesia 45
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com