Viral Keributan Suporter Futsal Antar Pelajar di Banjarbaru, Polisi Turun Tangan Rodney Goncalves; Pemain Barito Putera Harus Punya Rasa Marah dan Lapar Hasil MotoGP Jepang: Quartararo Melempem, Bagnaia Crash, Selisih Poin Semakin Menjauh Soal Konversi Kompor Gas ke Listrik, Begini Penjelasan ESDM Kalsel Kronologis Bocah 12 Tahun Ditemukan Meninggal Terseret Banjir Halong Balangan

Bawaslu Banjarmasin Beberkan Cara Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024

Pendaftaran partai politik untuk mengikuti kontestasi Pemilu 2024 sudah diputuskan. Nantinya, Bawaslu bakal menangani tahapan pendaftaran.
- Apahabar.com     Jumat, 23 September 2022 - 16:16 WITA

Bawaslu Banjarmasin Beberkan Cara Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024

Bawaslu Banjarmasin siap menangani tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu 2024. Foto-apahabar.com/Bahaudin Qusairi

apahabar.com, BANJARMASIN – Pendaftaran partai politik untuk mengikuti kontestasi Pemilu 2024 sudah diputuskan.

Nantinya, Bawaslu bakal menangani tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu 2024.

Topik tersebut dibicarakan di hadapkan puluhan peserta kegiatan rapat koordinasi di hotel berbintang di Banjarmasin, pada Jumat (23/9).

Ketua Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhani mengatakan, terdapat 3 kewenangan pengawasan pemilu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017.

Pertama, melakukan proses pencegahan dengan identifikasi masalah terhadap potensi pelanggaran.

“Kemudian nanti proses pencegahan dapat dilakukan kepada peserta pemilu, masyarakat dan penyelenggara Pemilu,” ucapnya.

Ia menerangkan, kewenangan lainnya tentang proses penanganan pelanggaran yang memiliki 4 langkah tindakan.

Di antaranya klarifikasi, persidangan, penyelesaian sengketa hingga pencegahan terhadap potensi pelanggaran.

“Misalnya saat pendaftaran parpol, adanya kegandaan anggota partai dan tata cara KPU melakukan verifikasi administrasi terhadap regulasi atau PKPU yang dibuat,” katanya.

Ketua Bawaslu Banjarmasin, Muhammad Yasar menyampaikan, kegiatan ini untuk menyamakan persepsi tentang penanganan pelanggaran Pemilu 2024. Hal ini mengingat adanya Peraturan Bawaslu terbaru yang dikeluarkan.

“Yang sementara masih dalam rancangan. Mungkin ada perbedaan tentang pola penanganan pelanggaran di pemilu dan pilkada sebelumnya,” tuturnya.

Menurutnya, menyelaraskan pemikiran ini penting dalam menangani upaya pencegahan pelanggaran.

Informasi ini disampaikan ke masyarakat terkait dengan tahapan verifikasi partai politik.

Jadi, terdapat masyarakat yang terdaftar di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk melaporkan ke Bawaslu dan KPU setempat.

“Potensi pelanggaran sangat besar, terutama di media sosial pemilu, pilkada apalagi nanti pilpres penyebaran hoaks dan SARA,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, peserta yang diundang di antaranya Sentra Gakkumdu, KPU, tokoh masyarakat, tokoh pemuda hingga masyarakat.

Editor: Muhammad Robby - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Gas Alam

Hot Borneo

Temuan Gas Alam di Jirak Pugaan, Polres Tabalong Pasang Police Line
Hujan

Hot Borneo

Awas!!! Seantero Kalsel Kembali Dilanda Hujan Petir

Hot Borneo

Gara-gara Yamaha N-Max, Residivis Curanmor Dibekuk Polsek Banjarbaru Utara

Hot Borneo

Sambut Nyepi 2022, Umat Hindu di Pulau Laut Kotabaru Rayakan Tawur Kesanga
Korupsi HSU

Hot Borneo

Sikap Santai Eks Bupati HSU Ketika Hadir Jadi Saksi Mahkota di Banjarmasin

Hot Borneo

‘Bau Amis’ Rasuah Pasar Alabio Dilaporkan ke KPK

Hot Borneo

Bukan Lagi Syarat Penerbangan, Permintaan PCR dan Antigen di Tanah Laut Mulai Sepi
Maming

Hot Borneo

Tegas, Kuasa Hukum Bantah Mardani H Maming Terima Dana Suap
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com