Mengenal Deretan Mobil yang Digunakan dalam Tragedi G30S PKI [Breaking News] Polri Tahan Putri Candrawathi Kecelakaan Maut di Sebamban Baru Tanbu, Truk Kontainer Timpa Pemotor Jarang Mencatat Laporan Keuangan, Jadi Penyebab UMKM Susah Naik Kelas BUMN Merugi, Siap-Siap Tak Terima Kucuran Dana PMN

Bukan Menentang, Ini Alasan Pemprov Kalsel Belum Respons Inpres Kendaraan Dinas Listrik

- Apahabar.com     Jumat, 16 September 2022 - 15:14 WITA

Bukan Menentang, Ini Alasan Pemprov Kalsel Belum Respons Inpres Kendaraan Dinas Listrik

Presiden Joko Widodo menginstruksikan konversi kendaraan berbahan bakar minyak menjadi listrik berbasis baterai. Foto: Detik

apahabar.com, BANJARBARU – Sekalipun sudah menjadi Instruksi Presiden (Inpres), konversi kendaraan dinas berbahan bakar menjadi listrik berbasis baterai masih sulit diterapkan Pemprov Kalimantan Selatan.

Presiden Joko Widodo diketahui telah meneken Inpres Nomor 7 Tahun 2022. Beleid ini bertujuan meningkatkan penggunaan kendaraan listrik sebagai mobil operasional.

Inpres itu menyasar Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, hingga gubernur dan para bupati/wali kota.

Terdapat tiga Instruksi utama yang diberikan Jokowi, yakni menetapkan regulasi, memutuskan anggaran dan melakukan pengadaan kendaraan listrik menggantikan kendaraan bermotor bakar.

Diteken Presiden Joko Widodo tertanggal 13 September 2022, beleid tersebut sudah diterima Pemprov Kalsel. Namun untuk penerapan, dipastikan tak semudah membalik telapak tangan.

“Kami sudah menerima Inpres Nomor 7 Tahun 2022 itu. Namun demikian, pemerintah daerah tak bisa langsung melakukan pengadaan mobil listrik,” sahut Kasubag Perlengkapan dan Penatausahaan Aset Biro Umum Setdaprov Kalsel, M Razief, Jumat (16/9).

“Biasanya setelah Inpres, terdapat instruksi turunan dari Mendagri. Kemudian arahan dari gubernur melalui Peraturan Gubernur (Pergub),” imbuhnya.

Perjalanan realisasi instruksi tersebut akan ditindaklanjuti sekretaris daerah melalui perintah penganggaran.

“Pun penganggaran harus tergantung ketersediaan anggaran dan tidak bisa langsung. Apalagi harga mobil listrik masih relatif mahal,” tukas Razief.

Menukil dari berbagai sumber, mobil listrik berbanderol paling murah adalah Wuling Air EV yang berbanderol sekitar Rp238 juta.

Sementara Hyundai Ioniq Electric, Hyundai Kona Electric, Hyundai Ioniq Prime, Nissan Leaf atau MINI Cooper Electric berharga di atas Rp650 juta.

Juga masih tersedia varian yang lebih mahal lagi semacam Lexus UX300e, Tesla Model 3 atau BMW iX. Ketiga mobil ini harus ditebus dengan uang Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.

“Langkah paling realistis yang kemungkinan akan diambil adalah menganggarkan pengadaan mobil listrik dalam APBD 2023,” tegas Razief.

Sementara Badan Keuangan Daerah (Bakeuka) Kalsel juga belum bereaksi, menyusul penerbitan Inpres Nomor 7 Tahun 2022.

“Kami belum bisa menghitung kesanggupan anggaran daerah untuk pengadaan mobil listrik,” cetus Fatkhan, Kabid Perencanaan Anggaran Daerah Bakeuda Kalsel.

“Masalahnya kami belum menerima regulasi. Di sisi lain, pedoman penyusunan APBD dari Kemendagri juga belum diterima,” tandasnya.

Editor: Bastian Alkaf - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Tabalong

Hot Borneo

BURON! Pemuda Upau Tabalong Mengamuk: 1 Tewas, 2 Luka-luka
Kunker Tabalong

Hot Borneo

Ssttt…Rombongan Senayan Kunker ke Tabalong, Bahas Megaproyek Bandara?

Hot Borneo

Ahdiat Zairullah dan Nur Arifin Siap Bertarung di Kongres IKMA Tanbu ke-VI
hujan berpetir

Hot Borneo

Cuaca Kalsel Hari Ini: Termasuk Banjarmasin, 10 Wilayah Berpotensi Hujan Disertai Petir

Hot Borneo

Ratusan Pengendara Terjaring Razia Vaksin Covid-19 di Kotabaru

Hot Borneo

[ANALISIS] Bisakah Gugatan UU Kalsel Dicabut di Tengah Jalan?
mtq nasional di kalsel

Hot Borneo

Wakil Menag Launching MTQ Nasional ke-29 di Kalsel
Puskesmas Sungai Andai Banjarmasin

Hot Borneo

Kabar Baik, Puskesmas Sungai Andai Banjarmasin Akan Dioperasionalkan Bulan Ini
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com