Hasil MotoGP Jepang: Quartararo Melempem, Bagnaia Crash, Selisih Poin Semakin Menjauh Soal Konversi Kompor Gas ke Listrik, Begini Penjelasan ESDM Kalsel Kronologis Bocah 12 Tahun Ditemukan Meninggal Terseret Banjir Halong Balangan Peringati HUT ke-31, Perumda Paljaya Kampanyekan Sanitasi Aman Sembari Bersepeda Bersama Tak Berhenti Mencoba, Muji Batola Sukses Tembus Babak 24 Besar Dangdut Adacemy 5

Daftar Honorer yang Pasti Dihapus Tahun Depan, Anda Termasuk?

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), mulai melakukan pendataan terhadap non-Aparatur Sipil Negara (ASN) alias pegawai negeri sipil (PNS).
- Apahabar.com     Minggu, 4 September 2022 - 12:58 WITA

Daftar Honorer yang Pasti Dihapus Tahun Depan, Anda Termasuk?

Ilustrasi tenaga honorer. Foto-Kompas

apahabar.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), mulai melakukan pendataan terhadap non-Aparatur Sipil Negara (ASN) alias pegawai negeri sipil (PNS).

Pendataan ini dilakukan untuk menghapus tenaga honorer pada 2023 mendatang.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen mengemukakan kelompok honorer yang tidak masuk dalam pendataan adalah satpam, pengemudi, hingga petugas kebersihan lainnya. Mereka akan dialihkan sebagai tenaga ahli daya atau outsourcing.

“Petugas kebersihan, pengemudi, satpam pengamanan dan jabatan lain yang dibayarkan oleh outsourcing tidak termasuk yang dicatat,” kata Suharmen, dikutip dari CNBC Indonesia, Minggu (4/9).

Suharmen juga mengatakan Badan Layanan Umum (BLU) dan pegawai dengan masa kerja kurang dari satu tahun juga termasuk kelompok yang tidak akan didata untuk menjadi pegawai non-ASN.

Setidaknya, hanya ada dua kelompok yang masuk dalam pendataan tenaga honorer yakni tenaga honorer kategori II yang terdaftar dalam database BKN serta pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintahan baik pusat dan daerah.

Bagi kelompok yang tercatat dalam BLU tetap harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya pembayaran langsung menggunakan APBN untuk instansi pusat dan APBD (instansi daerah), bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, individu ataupun pihak ketiga.

Syarat lain untuk masuk dalam pendataan non-ASN dalam BLU juga diantaranya diangkat paling rendah oleh pemimpin unit kerja, telah bekerja paling singkat pada 31 Desember 2021, dan berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada Desember 2021.

Sebelumnya KemenPAN-RB telah mengedarkan surat untuk menghapus tenaga honorer pada 28 November 2023. Surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 itu diundangkan pada 31 Mei 2022.

Dalam surat itu, mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, disebutkan dalam pasal 6 berbunyi pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Lalu pada pasal 8 aturan tersebut berbunyi pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

News

Sudah Turun Harga, Lelang Aset Sitaan Kasus BLBI Tommy Soeharto Tetap Tak Laku
Pemilu

News

Kabar Penundaan Pemilu, KPU Tala Tetap Fokus Penyelenggaraan 2024
Haji

News

Penerbangan ke Madinah, Jamaah Haji Indonesia Meninggal Dunia di Pesawat

News

Munas BEM Ke-XV, Paman Birin Bicara Mimpi Besar Kalsel
PPN

News

Kelakar Menteri Sri Soal Pejabat Superkaya: Pajaknya Banyak
pertalite

News

Tidak Semua Mobil dan Motor Bisa Beli Pertalite di My Pertamina

News

Kasatgaswil Kalsel Nobar Sayap-Sayap Patah, Bedah Sepak Terjang Densus 88
Kapolri Listyo Sigit

News

Kapolri Hadir di Titik Nol IKN Nusantara, Gaungkan Indonesia Emas 2045
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com