Rodney Goncalves; Pemain Barito Putera Harus Punya Rasa Marah dan Lapar Hasil MotoGP Jepang: Quartararo Melempem, Bagnaia Crash, Selisih Poin Semakin Menjauh Soal Konversi Kompor Gas ke Listrik, Begini Penjelasan ESDM Kalsel Kronologis Bocah 12 Tahun Ditemukan Meninggal Terseret Banjir Halong Balangan Peringati HUT ke-31, Perumda Paljaya Kampanyekan Sanitasi Aman Sembari Bersepeda Bersama

Diduga Rugikan Negara Hampir Rp9 Miliar, 50 Anggota DPRD & Mantan Bupati Tuban Dilaporkan ke KPK

- Apahabar.com     Senin, 12 September 2022 - 17:47 WITA

Diduga Rugikan Negara Hampir Rp9 Miliar, 50 Anggota DPRD & Mantan Bupati Tuban Dilaporkan ke KPK

Ketua LSM PDIRD, Kuncoko bersama Kuasa Hukumnya Muhammad Mualimin saat memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta.

apahabar.com, JAKARTA – LSM Pusat Dokumentasi Informasi Rakyat Demokratik (PDIRD), melaporkan 50 anggota DPRD dan Mantan Bupati Tuban, Fathul Huda ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan tersebut terkait kebijakan yang diduga rugikan negara sebesar hampir Rp9 miliar.

Ketua LSM PDIRD, Kuncoko menjelaskan, kebijakan yang dimaksud adalah terkait dengan tunjangan rumah Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tuban Periode 2021-2022.

Melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 83 Tahun 2020, dikeluarkan Kebijakan tentang Tunjangan Rumah Ketua DPRD dan Anggota DPRD Tuban.

Kebijakan tersebut disahkan oleh Fathul Huda pada Oktober 2020 dan mulai berlaku Januari 2021.

Pada kebijakan tersebut Ketua DPRD disebut mendapat tunjangan sebesar Rp24,5 Juta per bulan. 3 Wakil Ketua DPRD mendapat masing-masing Rp18,2 juta per bulan dan setiap anggota DPRD mendapat Rp11,8 juta per juta.

Kebijakan yang sudah berlaku sejak Januari 2021 hingga bulan ini, disebut Kuncoko, sangat tidak efisien dan janggal.

Ia merinci total uang negara yang dikeluarkan untuk kebijakan itu sebesar Rp13.059.900.000, belum termasuk tunjangan lain.

Padahal untuk uang sewa rumah di Kabupaten Tuban hanya cukup sebesar 4 juta per bulan, dengan ukuran rumah dinas yang sesuai standar yang ada.

Bila dihitung dari kebutuhan sewa rumah Rp4 juta per bulan bagi seluruh Anggota DPRD Tuban maka didapat total angka sebesar Rp4.200.000.000.

Artinya, penerapan kebijakan tersebut diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp8.859.900.000.

Menurut Kuncoko, dilihat dari data BPS tahun 2020, nilai properti di Kabupaten Tuban masih sangat murah dan terjangkau.

Sehingga tidak perlu nilai tunjangan sebesar kebijakan yang disetujui.

“Ini kebijakan akal-akalan saja,” kata Kuncoko dalam keterangan tertulis yang diterima apahabar.com Senin (12/9/).

Kuncoko pun tidak rela bila uang negara dihambur hamburkan untuk kebijakan seperti itu.

“Saya mohon Ketua KPK, Pak Firli Bahuri periksa Mantan Bupati Fathul Huda dan seluruh Anggota DPRD Tuban yang berjumlah 50 orang,’’ ujar Kuncoko.

Kunco juga menjelaskan, bila sebagian besar anggota DPRD sudah memiliki rumah pribadi.

Alamat dari rumah setiap anggota DPRD tersebut, tepat berada di tengah kota atau dekat dengan kantor.

Sehingga uang tunjangan untuk sewa rumah menjadi tidak efisien, bahkan sebagian uang tersebut masuk ke kantong pribadi anggota DPRD.

Kuncoko diketahui telah mendatangi Kantor KPK. Kuncoko datang untuk membuat laporan terkait kebijakan yang telah merugikan uang negara tersebut.

Dalam laporannya, Senin 12 September 2022 tersebut, Kuncoko menunjuk dua Pengacara, yaitu Muhammad Mualimin dan A. Imam Santoso sebagai Penasihat Hukum.

Dua penasehat hukum itu ikut mendampingi Kuncoko dalam memberikan keterangan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Gabid)

Editor: M Subhan Saka - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Jurnalis Al Jazeera

News

Israel Hentikan Penyelidikan Perkara Ricuh di Pemakaman Jurnalis Al Jazeera

News

Mantan Ketua Umum Apkasi, Abdullah Azwar Anas Dilantik Jadi Menpan-RB
BUMN Entrepreneurial Marketing Award 2022

News

PLN Sabet 4 Penghargaan BUMN Entrepreneurial Marketing Award 2022

News

CSIS Desak Pemerintah Lakukan Percepatan Adopsi Cloud Computing di Lingkungan Birokrasi
Pilpres 2024

News

Prabowo, Ganjar, dan Anies Masih Teratas di Simulasi Pilpres Survei Indikator Politik

News

Kala Kodim Kapuas Manfaatkan Lahan Tidur untuk Tanam Jagung
Vaksin

News

Penumpang Pesawat Domestik Sudah Booster Tak Perlu Tes Covid
JK

News

Syukuran Ulang Tahun ke-80, Jusuf Kalla: Hidup Saya Sistematis
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com