Soal Konversi Kompor Gas ke Listrik, Begini Penjelasan ESDM Kalsel Kronologis Bocah 12 Tahun Ditemukan Meninggal Terseret Banjir Halong Balangan Peringati HUT ke-31, Perumda Paljaya Kampanyekan Sanitasi Aman Sembari Bersepeda Bersama Tak Berhenti Mencoba, Muji Batola Sukses Tembus Babak 24 Besar Dangdut Adacemy 5 182.701 Orang Ditetapkan KPU Palangka Raya Sebagai DPB

Jubir MK Sebut Wacana Presiden 3 Periode, Perludem Sindir Pahami Kembali UUD

Munculnya wacana presiden tiga periode yang disebut jubir MK, dinilai tidak memahami konteks isi Pasal 7 dan 8 dalam UUD 1945.
- Apahabar.com     Minggu, 18 September 2022 - 08:32 WITA

Jubir MK Sebut Wacana Presiden 3 Periode, Perludem Sindir Pahami Kembali UUD

Manager Program Perludem Fadli Ramadhanil. Foto: Detik.com

apahabar.com, JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti ungkapan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono yang menyebut peluang adanya wacana presiden 3 periode.

“Sebagai jubir tentu ini berkaitan dengan aspek yang sedang berjalan dan perkara yang sedang dijalankan. Karena itu ada batas-batas tertentu sampai di mana dia berkomentar,” kata Manager Program Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi publik yang diselenggarakan KedaiKOPI di Jakarta, Sabtu (17/9).

Fadli menyoroti tugas seorang juru bicara terbatas pada kejurubicaraan. Karena itu, sudah seharusnya bisa memisahkan antara pernyataan secara individu maupun secara kelembagaan. Terlebih juru bicara yang bekerja di institusi kehakiman seperti Mahkamah Konstitusi.

Wacana presiden tiga periode, bagi Fadli, tidak selaras dengan UUD 1945 yang secara sistematis menerangkan pembatasan masa jabatan presiden selama dua periode. Hal tersebut juga relevan dengan sistem presidensial yang selama ini diterapkan.

Lebih lanjut, Fadli menyebut Pasal 7 UUD yang menerangkan masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua periode. Disusul Pasal 8 UUD juga menerangkan relasi hubungan presiden dan wakil presiden dalam sistem pencalonan. Salah satunya bila presiden diberhentikan, maka wakil presiden dapat menggantikan posisinya.

“Salah satu tuntutan reformasi itu adalah masa jabatan presiden, masa jabatan orang yang berkuasa. Dan ini juga yang susah kita dorong supaya proses penyelenggaraan pemilu dan demokratis yang berkeadilan,” katanya.

Ia juga menekankan sistem yang baik dan penting dalam berdemokrasi adalah proses membangun pemilu yang demokratis dan terjadinya sirkulasi kepemimpinan elit menjadi sirkulasi kepemimpinan nasional yang akan menjadi pemicu pembangunan dan perbaikan bangsa agar bisa berjalan.

“Di situ sebenarnya persoalan substansial kalau kita ingin mengomentari Jubir MK  jadi secara sistematis membaca UUD 45 tertutup sama sekali peluang untuk presiden yang sudah menjabat dua periode,” tegasnya.

Editor: Bethriq Kindy Arrazy - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Banjarmasin

News

3 Tahun Berturut Pendapatan Banjarmasin dalam Kategori Sedang

News

Insentif 200 Ribu Guru Madrasah Cair Akhir Juni 2022

News

Kenapa Sering Terjadi Kecelakaan di Km 92 Tol Cipularang?

News

Senangnya Warga Tanta Terima Sertifikat Tanah Gratis Program PTSL
Gunung

News

Gunung Anak Krakatau Masih Siaga III, Ini Pesan BNPB
hepatitis

News

Sebut Hepatitis Akut Misterius Tak Semenular Cacar, Begini Penjelasan Menkes
Presiden Jokowi

News

Segera Dilantik Presiden Jokowi, Kepala Otorita IKN Bisa Langsung Tancap Gas

News

Terimbas Perkembangan Mirrorless, Nikon Setop Produksi Kamera DSLR
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com