Mengenal Deretan Mobil yang Digunakan dalam Tragedi G30S PKI [Breaking News] Polri Tahan Putri Candrawathi Kecelakaan Maut di Sebamban Baru Tanbu, Truk Kontainer Timpa Pemotor Jarang Mencatat Laporan Keuangan, Jadi Penyebab UMKM Susah Naik Kelas BUMN Merugi, Siap-Siap Tak Terima Kucuran Dana PMN

KPU Sebut Biaya Tinggi Bikin Politikus Elektoral Merapat Pada Oligarki

- Apahabar.com     Kamis, 8 September 2022 - 20:59 WITA

KPU Sebut Biaya Tinggi Bikin Politikus Elektoral Merapat Pada Oligarki

apahabar.com, JAKARTA – Keterlibatan oligarki dalam pemilihan umum (pemilu) 2024 disinyalir akan terulang kembali.

Menanggapi hal itu komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Idham Kholik sebut akan transparan dalam pendanaan pemilu 2024 mendatang.

Pasalnya biaya pemilu terutama dalam masa kampanye sangat tinggi, kata Idham Kholik. Di sisi lain kontribusi negara terhadap pendanaan partai politik dinilai sangat minim. Hal itu menyebabkan ketergantungan partai politik terhadap para elite atau konglomerasi tertentu.

“Kita ketahui biaya politik yang tinggi mendorong para pelaku politik elektoral selalu merapat pada oligarki, karena mereka memiliki sumber daya keuangan yang memadai,” kata Idham Kholik dalam diskusi daring dengan tema ‘memangkas oligarki dalam sistem dan penyelenggaraan pemilu’ Kamis (8/9).

Mengenai biaya politik yang mahal, Idham menilai ini menjadi tiket masuk oligarki untuk terlibat dalam sistem dan penyelenggaraan pemilu nanti.

Maka yang selanjutnya terjadi, kata Idham menimbulkan tidak adanya transparansi dalam pendanaan pemilu.

Dirinya Sebagai perwakilan KPU, memastika sebisa mungkin pihaknya mencegah pintu masuk oligarki dengan memperhatikan dengan seksama terkait pendanaan pemilu.

“Dalam penyelenggaraan pemilu No. 7 Tahun 2017 ada dua prinsip yaitu keterbukaan dan akuntabilitas publik. Jadi kami berkomitmen akan mewujudkan aktualisasi keterbukaan dan prinsip akuntabilitas publik,” Jelas Idham.

Selanjutnya, pada UU No. 14 tahun 2008 sudah dijelaskan pentingnya keterbukaan informasi termasuk di dalamnya memaknai pada pendanaan kampanye.

Dirinya berjanji akan memperbaiki regulasi dimana pembiayaan kampanye dapat dilaporkan secara detail bukan hanya kepada KPU tetapi juga kepada publik secara umum.

Idham mengatakan pihaknya akan melakukan pelatihan administrasi pembiayaan kampanye kepada parpol, tidak hanya pada caleg tetapi juga presiden dan wakil presiden.

Saat ini, pihaknya juga tengah menyusun draft peraturan kampanye yang dibantu oleh aktivis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Lebih lanjut, KPU menekankan agar masyarakat lebih aktif dan kritis maka kampanye akan bisa lebih terbuka.

“Yang kami tekankan adalah partisipasi masyarakat untuk turut mengawal jalannya kampanye. Pelanggaran kampanye dan ketidakjujuran dana kampanye sering terjadi. Jadi nanti dibantu Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) untuk menyiapkan skema pelaporannya, termasuk politik uang,” tambahnya. (Leni) 

Editor: Pramirvan Aprillatu - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Perang

News

Jelang KTT G7, Rusia Kembali Gempur Kyiv

Nasional

Daftarkan PANDAI Ke KPU, Farhat Klaim Keterwakilan Perempuan Hingga 50 Persen
bea materai belanja online

News

Siap-siap, Belanja Online Bakal Kena Biaya Materai Rp10 Ribu?

News

Hingga Juni 2022, Penyaluran Kredit PNM Mencapai Rp29,27 T
Petasan Banjarmasin

News

Banjarmasin Batasi Aktivitas Masyarakat Saat Ramadan, Petasan pun Dilarang
IRT Banjar

News

Suami Ditahan, IRT di Banjar Ditemukan Tewas Tergantung
Sabu

News

Bawa Sabu Sekilo Lebih, Pemuda Banjarbaru Diringkus di Halaman Hotel Familia
hujan ikan

News

Fenomena Hujan Ikan di Honduras, Begini Penjelasan Ilmiahnya
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com