Peringati HUT ke-31, Perumda Paljaya Kampanyekan Sanitasi Aman Sembari Bersepeda Bersama Tak Berhenti Mencoba, Muji Batola Sukses Tembus Babak 24 Besar Dangdut Adacemy 5 182.701 Orang Ditetapkan KPU Palangka Raya Sebagai DPB Kembalinya Sosok Pemain Nomor 9 Andalan Baru Timnas yang Sudah Lama Hilang Sempat Tertinggal, Timnas Indonesia Tekuk Curacao

Pelajar Dilarang Demontrasi, Blok Politik Pelajar: Dapat Mengganggu Motivasi Berpendapat Sejak Dini!

Sejumlah pelajar yang tergabung dalam Blok Politik Pelajar mengkritik cara aparat kepolisian mendatangi sekolah untuk mereduksi demonstrasi.
- Apahabar.com     Kamis, 15 September 2022 - 17:28 WITA

Pelajar Dilarang Demontrasi, Blok Politik Pelajar: Dapat Mengganggu Motivasi Berpendapat Sejak Dini!

Sejumlah pelajar melakukan aksi demontrasi. Foto: Kompas.com

apahabar.com, JAKARTA – Penggagas Blok Politik Pelajar, Iqbal Ramadhan mengungkapkan bahwa pelarangan unjuk rasa pelajar dapat berpengaruh pada daya cipta berpendapat bagi pelajar sejak dini.

Kepolisian, Suku Dinas (Sudin) Pendidikan bekerja sama dengan Pengawas dan Kepala Sekolah melakukan pelarangan dan mengantisipasi serta pencegahan keterlibatan pelajar dalam mengikuti aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Bisa berpengaruh daya cipta berpendapat sejak dini soalnya seakan akan kenapa sih kita tidak boleh? jadi menimbulkan ketakutan-ketakutan tersendiri,” kata Iqbal saat dihubungi apahabar.com, Kamis (15/9).

Himbauan tersebut yang menjadi rujukan bagi sejumlah sekolah untuk mengeluarkan pengumuman larangan mengikuti unjuk rasa. Salah satunya yang dilakukan SMK 5 PGRI Jakarta .

Iqbal mengatakan bahwa para pelajar dituduh hanya ingin melakukan kerusuhan, dan ia menilai bahwa seakan-akan demonstrasi itu hanya milik mahasiswa saja. Padahal, menurutnya di undang-undang tidak dijelaskan bahwa demonstrasi hanya milik mahasiswa.

“Dilarang seakan akan pelajar itu tidak mempunyai cukup kapasitas untuk menyampaikan pendapatnya dianggap masih hijau dianggap belum matang dan sebagainya,” tegas Iqbal.

Menurutnya dengan polisi menghadang-hadang mobilitas pelajar, memperlihatkan bahwa Indonesia menunjukan tindakan otoriter. Ia menanyakan maksud dari kepentingan polisi sebagai penegak hukum yang datang ke sekolah jika tidak ada tindakan kriminal yang sudah dilakukan.

Ia menambahkan bahwa demonstrasi bukan bagian dari hal berujung pada tindak pidana seperti tawuran. Menurut Iqbal bukan hanya mahasiswa yang terkena imbas dari kebijakan pemerintah, namun para pelajar juga merasakannya juga.

“Mungkin kalau polisi datang untuk sosialisasi stop tawuran ya kita dukung tapi ini kan demonstrasi. Kalau demonstrasinya kan tidak selalu berujung paada kerusuhan,” terangnya.

Ancaman Sanksi Bagi Pelajar

Sejumlah sekolah di DKI Jakarta didatangi dan dijaga kepolisian menjelang aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM pada 13 September 2022, pada 9 September 2022.

Kapolda Metro Jaya bersama dengan Suku Dinas Pendidikan (Sudin) Jakarta Barat melakukan rapat koordinasi untuk membahas larangan pelajar mengikuti aksi unjuk rasa.

Serta terdapat ancaman jika para pelajar ikut unjuk rasa, yaitu ancaman akan ditindak secara tegas, pemanggilan orang tua, pencabutan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Jakarta Pintar KJP. Bahkan sampai ada ancaman dikeluarkan dari sekolah.

Menurut Iqbal metode pembelajaran Indonesia hanya berputar pada hafalan jadi akhirnya kreatifitas pelajar tidak dibangun dan tidak dibiasakan yang berujung pada malas untuk berpikir serta menumpulkan daya kritis manusia.

“Sedangkan kalau menghafal bisa pakai teknologi komputer tapi ada satu hal yang tidak dimiliki oleh teknologi yaitu mengkritisi, berkreatif, mencari celah sendiri,” tutupnya.

Reporter: Resti

Editor: Bethriq Kindy Arrazy - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Solar Balikpapan

News

Dobel Fuel Card, Modus baru Sopir Truk di Balikpapan Selewengkan Solar
PBNU

News

Gus Yahya Apresiasi Niat Ramos Horta Calonkan NU sebagai Peraih Nobel Perdamaian
Mudik

News

Arus Balik Macet Parah, Kapolri Minta Kantor WFH

News

Kebutuhan Energi Tumbuh, Presiden IPA: Industri Hulu Migas Perlu Terapkan Teknologi CCS

News

Lebaran, Ratusan Napi di Rutan Tanjung Diganjar Remisi
Mobil listrik dijadikan sebagai kendaraan resmi selama perhelatan G20 di Indonesia. Foto: Dok. PLN

News

Ragu Bepergian Jauh Pakai Mobil Listrik? Ini Tips agar Perjalanan Aman dan Nyaman
10 Kebijakan Pemerintah

News

Bertubi-tubi, 10 Kebijakan Pemerintah yang Rugikan Kaum Buruh dalam Dua Tahun Terakhir
Cuaca Kalsel Hari Ini

News

Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang di Kalsel Hari Ini
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com