Rodney Goncalves; Pemain Barito Putera Harus Punya Rasa Marah dan Lapar Hasil MotoGP Jepang: Quartararo Melempem, Bagnaia Crash, Selisih Poin Semakin Menjauh Soal Konversi Kompor Gas ke Listrik, Begini Penjelasan ESDM Kalsel Kronologis Bocah 12 Tahun Ditemukan Meninggal Terseret Banjir Halong Balangan Peringati HUT ke-31, Perumda Paljaya Kampanyekan Sanitasi Aman Sembari Bersepeda Bersama

Sentil Alasan Pemerintah Naikkan Harga BBM, PBNU: 15 Tahun Selalu Sama

- Apahabar.com     Sabtu, 3 September 2022 - 21:46 WITA

Sentil Alasan Pemerintah Naikkan Harga BBM, PBNU: 15 Tahun Selalu Sama

Ilustrasi. Foto-Net.

apahabar.com, JAKARTA – Alasan pemerintah menaikkan harga BBM mendapat sorotan dari
Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU). Dalam 15 tahun terakhir, alasan pemerintah menaikkan harga BBM selalu sama.

“Yang kami sesalkan selama 15 tahun terakhir ini, setiap pemerintah ingin menaikkan harga BBM selalu menggunakan narasi subsidi salah sasaran atau subsidi dinikmatin orang kaya,” kata Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan dalam keterangannya, dilansir CNN Indonesia, Sabtu (3/9).

Tak hanya pemerintah, Rahmat juga menilai sikap DPR yang selalu menolak kebijakan pemerintah terkait harga BBM ini dengan alasan populis dan demi elektibilitas tanpa mengeluarkan skema yang tuntas.

Rahmat berpandangan bahwa yang menjadi sumber kekacauan subsidi BBM karena sistem subsidi terbuka. Kata dia, semua orang, tanpa kualifikasi yang jelas bisa membeli BBM bersubsidi, termasuk pengusaha tambang, perikanan, batubara, dan lainnya.

“Semestinya pemerintah menetapkan sistem subsidi tertutup. Mereka yang berhak mendapatkan BBM subsidi harus tercantum dalam big data kependudukan,” kata Rahmat.

“Hanya mereka yang tercantum dalam DTKS yang bisa mengakses BBM subsidi. Di level operasional mereka operator dan penyalur tidak akan bisa mengucurkan BBM kecuali kepada yang berhak,” tambahnya.

Rahmat meminta pemerintah dan DPR untuk segera fokus membangun SIN (Single Identity Number). Data terintegrasi inilah yang nantinya akan menjadi acuan untuk banyak hal seperti mereka yang berhak mendapat subsidi BBM dan lainnya.

“Memang aneh begitu banyak program sosial Pemerintah tapi platform dan datanya di lapangan berbeda-beda antar instansi,” ucap dia.

Lebih lanjut, Rahmat menyampaikan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM harus menggunakan sudut pandang yang tepat.Yakni, harus menempatkan negara dan rakyat pada posisi yang sama.

“Keduanya harus selamat. Negara selamat tapi rakyatnya melarat juga salah, atau sebaliknya rakyatnya selamat tapi negaranya sekarat ya juga percuma. Negara dan rakyat harus saling melindungi,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi menaikkan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar. Jokowi mengatakan hal ini terkait dengan peningkatan subsidi dari APBN.

“Yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini dapat subsidi mengalami penyesuaian,” katanya.

Menteri Energi Arifin Tasrif pun telah mengumumkan rincian kenaikan harga BBM. Yakni, harga pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter dan pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Jokowi

News

Tekan Covid-19, Jokowi Minta Pemda dan Polri Percepat Booster

News

Survei: Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Turun 9,7 Persen
Kormi Tapin

News

Target KORMI Tapin di Forda 2022: Emas hingga Fornas  

News

Wapres Minta 12 Pemprov Fokus Atasi Stunting, Termasuk Kalsel 
Pemilu

News

Kabar Penundaan Pemilu, KPU Tala Tetap Fokus Penyelenggaraan 2024

News

Polri Peduli, Kapolresta Banjarmasin Beri Sembako untuk Pencaker
gempa

News

Gempa M 6,1 Pasaman Barat Sumbar, 2 Orang Tewas dan 20 Luka-Luka

News

Terganjal Sertifikasi Halal, Ini Perjalanan Panjang Mie Gacoan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com