apahabar.com, SAMPIT – Ketidakjelasan anggaran hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, membuat nasib atlet dan cabang olahraga (cabor) menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) kian menggantung.
Ketua Komisi III DPRD Kotim, Dadang H. Syamsu, mendesak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) segera menyampaikan informasi resmi terkait hasil koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kalau memang belum ada hasil dari dua institusi itu, sampaikan apa adanya. Jangan digantung seperti sekarang. Kasihan kawan-kawan cabor dan KONI,” tegas Dadang, Jumat (27/3/2026).
Menurutnya, sikap kehati-hatian Dispora dalam pengelolaan dana hibah memang diperlukan, namun jangan sampai berlarut-larut hingga menghambat persiapan atlet.
“Semua sepakat harus hati-hati agar tidak bertentangan dengan hukum. Tapi keputusan juga harus jelas. Ini sudah mendekati penutupan pendaftaran Porprov,” ujarnya.
Dadang mengungkapkan, Komisi III sebelumnya telah mendorong Dispora berkoordinasi dengan BPKP dan Biro Hukum untuk memastikan mekanisme penganggaran tidak bermasalah. Namun hingga kini, hasil koordinasi tersebut belum diterima DPRD.
Di sisi lain, KONI disebut sudah memberikan arahan awal kepada cabor untuk melakukan seleksi atlet. Namun, keterbatasan anggaran membuat banyak cabor kebingungan.
“Cabor ini galau. Mau seleksi butuh biaya, sementara anggaran belum jelas. Akhirnya mereka bingung ikut atau tidak,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dadang menilai bola panas kini berada di tangan Dispora. Ia meminta instansi tersebut terbuka terkait kemampuan anggaran daerah.
“Kalau memang tidak sanggup, katakan saja. Jangan malu, supaya KONI bisa mengambil langkah dan menyampaikan ke cabor,” tegasnya.
Terkait besaran anggaran, awalnya hibah untuk KONI hanya diusulkan sebesar Rp750 juta. Namun setelah pembahasan, angka tersebut disepakati naik menjadi Rp3 miliar.
“Komisi III waktu itu meminta ditambah karena Rp750 juta jelas tidak cukup. Akhirnya disetujui kepala daerah menjadi Rp3 miliar,” jelasnya.
Meski demikian, pergantian kepemimpinan di Dispora membuat realisasi anggaran kembali dipertanyakan. Kepala Dispora yang baru disebut masih berhati-hati dan belum memastikan pencairan dana tersebut.
Dengan waktu pendaftaran Porprov yang akan segera ditutup pada 10 April, Dadang berharap Dispora dan KONI segera mengambil langkah taktis agar atlet Kotim tetap bisa berlaga.
“Jangan sampai karena ketidakpastian ini, atlet kita gagal tampil. Mereka sudah berlatih, jangan dikorbankan karena persoalan administrasi,” pungkasnya.
