apahabar.com, BANJARBARU - Setelah empat tahun vakum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalimantan Selatan akan kembali menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN).
Berbagai persiapan terus dimatangkan guna memastikan pelaksanaan pelatihan berjalan optimal.
Kepala BPSDM Kalsel, Faried Fakhmansyah, bersama Kabid Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Mahdiansyah, melakukan pertemuan dengan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq, di Jakarta, Rabu (1/4).
Pertemuan tersebut bertujuan memastikan kesiapan BPSDMD Kalsel dalam menyelenggarakan PKN tahun ini.
Menurut Faried, pertemuan dengan pimpinan LAN RI menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi dan koordinasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), peningkatan kualitas pelatihan, serta penguatan tata kelola pengembangan sumber daya manusia aparatur di daerah.
"Apalagi bulan Juni nanti kami juga sebagai penyelenggara PKN yang selama ini banyak dinantikan pejabat dari Kalsel maupun luar Kalsel," papar Faried.
Pelaksanaan PKN di Kalsel mengusung tema "kepemimpinan adaptif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan resiliensi bidang pangan, bencana, energi dan ekonomi."
Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung mulai 10 Juni hingga 15 Oktober 2026. Peserta pelatihan berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemprov Kalsel, pemerintah kabupaten dan kota, instansi vertikal di lingkup provinsi maupun nasional, dengan alokasi sebanyak 60 orang peserta.
Selain fokus penyelenggaraan PKN, Faried juga menegaskan bahwa BPSDMD menargetkan peningkatan nilai akreditasi lembaga menjadi kategori A.
Target tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas kelembagaan dan layanan pengembangan kompetensi aparatur.
Upaya peningkatan akreditasi tersebut akan melibatkan seluruh unsur di lingkungan BPSDMD, mulai dari bidang pelaksana, tenaga pengajar, hingga pemenuhan sarana dan prasarana pendukung.
"Kami optimistis mampu meningkatkan kualitas pengembangan sumber daya manusia aparatur serta mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional dan berdaya saing," tandas Faried.
