apahabar.com, MARTAPURA - Bupati Banjar H Saidi Mansyur memaparkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar sepanjang 2025 dalam rapat paripurna DPRD. Selain LKPJ, rapat juga membahas dan mengambil keputusan sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda).
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar digelar di ruang paripurna lantai 2 Gedung DPRD Banjar, Martapura, Rabu (11/3/2026). Sidang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Banjar H Irwan Bora bersama unsur pimpinan lainnya.
Dalam rapat tersebut, Saidi Mansyur menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banjar Tahun Anggaran 2025. Laporan ini memuat capaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan, kebijakan strategis daerah, serta tindak lanjut atas rekomendasi DPRD tahun sebelumnya.
Saidi mengatakan, Pemkab Banjar pada 2025 memfokuskan program pada penguatan pemulihan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat.
Sejumlah program prioritas dijalankan, di antaranya peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, pengembangan usaha mikro dan sektor pertanian, penanggulangan kemiskinan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Di sektor pendidikan, Pemkab Banjar membangun sejumlah perpustakaan sekolah, antara lain di SDN Benteng Seberang Kecamatan Pengaron, SDN Cindai Alus 2 Kecamatan Martapura, dan SDN Maniapun Kecamatan Pengaron.
Sementara pada sektor kesehatan dan infrastruktur, pemerintah daerah merealisasikan beberapa proyek strategis dengan capaian fisik 100 persen pada 2025. Di antaranya pembangunan atau relokasi UPTD Puskesmas Karang Intan II dan UPTD Puskesmas Martapura Barat.
Secara makro, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjar pada 2025 tercatat 75,11 persen, meningkat dibandingkan 2024 yang berada di angka 74,41 persen.
Dalam kesempatan itu, Saidi juga menyampaikan pendapat akhir terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang telah dibahas bersama DPRD.
Ia mengapresiasi dukungan dan kerja sama DPRD Kabupaten Banjar sehingga raperda tersebut dapat diselesaikan dan disetujui.
“Pemerintah daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat melalui sistem pelayanan publik yang baik, termasuk dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan,” ujarnya.
Paripurna juga mengagendakan pengambilan keputusan terhadap beberapa raperda, di antaranya Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, penambahan penyertaan modal berupa barang milik daerah kepada Perseroda Air Minum Intan Banjar, serta Perumda Pasar Bauntung Batuah.
Rapat turut dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli, serta kepala SKPD di lingkungan Pemkab Banjar.
